Key Strategy: Urus Izin Kapal Nelayan Kecil Gratis, Luthfi Minta Kalau Ada Pungli Laporkan

Key Strategy: Gratis Izin Kapal Nelayan Kecil di Jateng

Key Strategy menjadi prioritas utama dalam upaya mengoptimalkan layanan perizinan bagi nelayan kecil di Jawa Tengah. Dalam acara Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya akses gratis dan mudah bagi nelayan dalam pengurusan izin usaha. Ia mengajak peserta acara untuk menjadi duta program ini, memastikan rekan-rekan nelayan juga mengetahui cara memperoleh izin tanpa hambatan birokrasi.

“Saya ingin nelayan bisa mengurus izin usaha secara gratis, tidak ada pungli. Maka, kalau ada pungli, laporkan kepada kami,” ujar Luthfi dalam keterangan tertulis.

Layanan Jemput Bola untuk Meningkatkan Kepatuhan

Program layanan jemput bola yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan langsung bagi nelayan beroperasi di wilayah hukum kurang dari 12 mil laut. Sakina Rosellasari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, menjelaskan bahwa kewenangan izin kapal kecil diberikan secara terpusat di provinsi. Ini bertujuan memudahkan nelayan, terutama yang masih awam dengan sistem digital, dalam memperoleh dokumen keberlanjutan usaha.

“Kapal dengan gross ton di bawah 10 GT termasuk kategori kecil. Kami ingin mempercepat proses izin agar mereka tidak terbebani birokrasi,” tambah Sakina. Ia juga menyoroti bahwa program ini menjadi bagian dari Key Strategy pemerintah dalam menumbuhkan keterlibatan nelayan dalam sistem pemerintahan yang lebih transparan.

Proses Perizinan Tanpa Biaya

Layanan ini mencakup pembuatan akun, pengisian data di OSS RBA, hingga penerbitan NIB, SIUP, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara gratis. Sakina menyampaikan bahwa seluruh tahapan dirancang agar efisien dan tidak membebani nelayan. “Dengan Key Strategy ini, nelayan bisa memiliki izin usaha yang sah tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan,” terangnya.

Program ini telah berjalan di Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Rencananya, layanan akan diperluas ke Klidang Lor, Kabupaten Batang, untuk mencakup lebih banyak nelayan. “Selain mempermudah izin, ini juga meningkatkan keberlanjutan bisnis perikanan,” kata Sakina. Seluruh proses diawasi ketat untuk mencegah pungli dan memastikan kepatuhan hukum.

Penekanan pada Kapal Kecil dan E-BKP

Sebanyak 1.500 kapal nelayan di Brebes telah mendapatkan dokumen perizinan melalui Key Strategy ini. Dengan penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP), nelayan bisa lebih mudah mengakses izin tanpa kesulitan teknis. “Sistem ini juga memastikan sumber daya laut dikelola secara bertanggung jawab,” jelas Sakina.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Brebes, Rudi Hartono, menyambut baik upaya gubernur. Ia mengatakan layanan jemput bola menjadi solusi bagi nelayan yang masih kurang familiar dengan prosedur digital. “Saat ini, lebih dari 500 nelayan sudah terlayani. Namun, masih ada yang butuh bimbingan tambahan,” imbuh Rudi. Ia menegaskan bahwa Key Strategy ini mendorong kesadaran hukum dan partisipasi nelayan dalam pengembangan sektor perikanan.

Pencegahan Pungli dalam Perizinan

Dalam acara tersebut, Luthfi kembali menekankan bahwa Key Strategy ini bertujuan mengurangi praktik pungutan liar (pungli) yang sering menghambat pertumbuhan usaha nelayan kecil. “Pungli membuat nelayan merasa terbebani, padahal mereka hanya ingin berusaha,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa banyak nelayan masih kesulitan mengakses OSS RBA, tetapi dengan bantuan langsung, mereka bisa memperoleh izin secara gratis.

Program ini juga memberikan edukasi tentang dokumen wajib, seperti SIPI dan NIB, agar nelayan tidak terjebak dalam pungli. Sakina menuturkan bahwa proses jemput bola dirancang sebagai Key Strategy untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan perizinan. “Kami ingin setiap nelayan merasa didukung, bukan diintimidasi,” pungkasnya.

Pelaksanaan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Nelayan

Sebagai bagian dari Key Strategy yang lebih luas, program ini mencakup penyederhanaan prosedur dan pembinaan terhadap nelayan. Luthfi berharap kebijakan ini bisa menjadi model bagi daerah lain. “Dengan izin yang mudah, nelayan bisa berkembang lebih cepat, yang berdampak pada perekonomian lokal,” katanya. Ia menegaskan bahwa perizinan gratis adalah langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sektor perikanan.

Program ini menunjukkan komitmen Pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan menggabungkan teknologi dan kebijakan yang ramah, Key Strategy ini berpotensi mempercepat proses perizinan dan meningkatkan partisipasi nelayan dalam ekosistem pemerintahan yang lebih inklusif. Kebijakan ini juga menjadi jembatan untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut tetap berjalan secara adil dan berkelanjutan.