New Policy: Bukan Kekayaan, Kemampuan Tata Kelola yang Pengaruhi Usia Orang Indonesia

Bukan Kekayaan, Kemampuan Tata Kelola yang Pengaruhi Usia Orang Indonesia

New Policy – Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Sukabumi menjadi dua contoh menarik yang menunjukkan bagaimana kualitas tata kelola pemerintahan lebih berpengaruh terhadap usia harapan kehidupan warga daripada tingkat kekayaan wilayah mereka. Meskipun PDB per kapita di kedua daerah ini berada di bawah rata-rata nasional, angka harapan hidup penduduknya justru lebih baik dibandingkan sebagian besar kabupaten dengan pembangunan yang setara. Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dan pemerintahan yang efektif bisa menghasilkan dampak signifikan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang kurang optimal.

Dalam praktiknya, proyek penelitian berbasis data yang dikenal sebagai Regional Government Success Scorecard (RGSS) menegaskan bahwa tata kelola lokal adalah faktor dominan dalam menentukan kesehatan masyarakat. RGSS, dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG) dengan dukungan Gates Foundation, diterapkan bersama Universitas Indonesia sebagai alat evaluasi pemerintahan daerah. Dengan memanfaatkan data terkini, termasuk tahun 2024, proyek ini mengumpulkan hampir 18.000 titik informasi dari berbagai lembaga, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korelasi yang Menyimpang dari Kebiasaan

Konsep yang mungkin dianggap biasa—bahwa daerah kaya akan memberikan kualitas hidup lebih baik—ternyata tidak sepenuhnya berlaku di Indonesia. Kekayaan wilayah, yang diukur melalui PDB per kapita, hanya memiliki korelasi sebesar 0,32 dengan usia harapan kehidupan. Angka ini menunjukkan hubungan yang moderat, jauh lebih lemah dibandingkan kemampuan tata kelola.

Sebaliknya, dimensi tata kelola pemerintahan terbukti lebih kuat. Teknologi dan Inovasi, salah satu dari empat aspek yang diukur dalam RGSS, menunjukkan korelasi hingga 0,63 dengan harapan hidup. Angka ini dua kali lebih tinggi dari korelasi PDB per kapita, dan konsisten dalam seluruh dataset yang dianalisis. Dengan demikian, tata kelola yang baik—terutama dalam penerapan teknologi dan pengelolaan administrasi—bisa menjadi penentu utama kesehatan masyarakat, meskipun ketersediaan sumber daya ekonomi tetap menjadi faktor pendukung.

Empat Dimensi yang Menjadi Kunci

RGSS mengukur tata kelola pemerintahan daerah melalui empat aspek utama: Akuntabilitas, Manajemen Keuangan, Pelayanan Publik, dan Teknologi serta Inovasi. Akuntabilitas melibatkan perlindungan anti-korupsi dan standar etika, sedangkan Manajemen Keuangan mencakup pengumpulan pendapatan, pelaksanaan anggaran, serta tata kelola pengadaan barang/jasa. Pelayanan Publik menitikberatkan pada efisiensi layanan administrasi lini depan, dan Teknologi serta Inovasi menggambarkan adopsi teknologi digital dan inovasi dalam sistem pemerintahan.

Setiap dimensi ini mewakili aspek berbeda dari kemampuan mengelola wilayah. Dalam konteks data, Teknologi dan Inovasi terbukti memiliki dampak paling signifikan. Peringkat kedua daerah tersebut di persentil ke-96 untuk aspek ini, yang berarti mereka menduduki posisi terbaik di seluruh Indonesia dalam kategori tersebut. Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan juga menunjukkan korelasi yang kuat, meski tidak sebesar Teknologi dan Inovasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya dan pengendalian korupsi adalah faktor pendukung yang kritis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lamongan, misalnya, memiliki PDB per kapita di persentil ke-31, tetapi menduduki peringkat tertinggi dalam beberapa dimensi tata kelola. Aspek Teknologi dan Inovasi menempati persentil ke-98, Akuntabilitas di persentil ke-80, dan Pelayanan Publik serta Manajemen Keuangan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hasilnya, angka harapan hidup di daerah ini mencapai persentil ke-90, menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola bisa mengatasi keterbatasan ekonomi.

Kabupaten Sukabumi, di sisi lain, memiliki PDB per kapita di persentil ke-18, tetapi performa tata kelolanya sangat baik. Teknologi dan Inovasi menempati persentil ke-96, Manajemen Keuangan di persentil ke-93, dan Pelayanan Publik juga berada di tingkat tinggi. Meskipun ketersediaan kekayaan tidak sebesar Kota Surabaya, angka harapan hidup Sukabumi mencapai persentil ke-95, membuktikan bahwa kemampuan mengelola pemerintahan bisa menjadi faktor pendorong utama kesehatan warga.

Penelitian yang Menyeluruh dan Fleksibel

Analisis RGSS menggunakan data dari berbagai sumber, seperti Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk memastikan pemahaman yang holistik. Kualitas tata kelola tidak hanya diukur melalui angka, tetapi juga melalui praktik nyata, seperti keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan efisiensi dalam penyelesaian masalah sosial. Pola ini berlaku di seluruh 514 kabupaten dan kota, menggarisbawahi bahwa tata kelola yang baik bisa menjadi penentu utama kesehatan masyarakat, meskipun kondisi ekonomi tetap berperan.

Angka harapan hidup yang tinggi di Lamongan dan Sukabumi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga upaya pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun pengaruh kekayaan tidak bisa sepenuhnya diabaikan, korelasi yang lebih kuat dengan tata kelola menunjukkan bahwa faktor non-ekonomi, seperti inovasi dan keandalan pemerintahan, memiliki dampak yang lebih mendalam.

“Bukti ini adalah korelasi, bukan bukti sebab akibat murni,” jelas peneliti. “Meski kekayaan memiliki kaitan dengan berbagai kemampuan, data menunjukkan bahwa tata kelola bisa memperkuat hubungan antara layanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.”

Korelasi antara tata kelola dan harapan hidup juga khusus dalam bidang kesehatan. Sebagian besar aspek tata kelola yang diukur dalam RGSS tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan pendidikan atau pekerjaan. Hal ini menegaskan bahwa usia harapan kehidupan terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas layanan kesehatan, akses ke sumber daya medis, dan kebijakan yang berdampak langsung pada kesehatan warga.

Dengan data yang lebih lengkap, pola ini bisa menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Jika tata kelola adalah faktor utama, maka fokus peningkatan usia harapan kehidupan seharusnya tidak hanya pada pengembangan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Ini berarti bahwa investasi dalam sistem tata kelola, termasuk pelatihan pegawai, pengawasan korupsi, dan adopsi teknologi, bisa memberikan hasil yang lebih berkelanjutan.

RGSS menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks Indonesia, di mana daerah-daerah dengan tingkat kekayaan yang beragam tetap menghadapi tantangan serupa, fokus pada tata kelola bisa menjadi solusi yang lebih inklusif. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak selalu tergantung pada sumber daya material, tetapi juga pada kemampuan mengelola sumber daya tersebut secara efektif.