Meeting Results: Presiden Iran Perintahkan Pemulihan Internet yang Sempat Disetop Gegara Perang

Presiden Iran Perintahkan Pemulihan Internet yang Sempat Disetop Gegara Perang

Meeting Results – Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan keputusan untuk memperbaiki akses internet ke kondisi sebelumnya setelah penghentian sementara layanan digital yang terjadi sejak awal Januari 2026. Dekrit ini telah diberikan kepada Kementerian Komunikasi, menurut laporan kantor berita Iran Tasnim dan Fars, yang dikutip oleh Agence France-Presse (AFP) pada Selasa (26/5/2026). Langkah tersebut menandai upaya pemerintah untuk kembali mengaktifkan infrastruktur komunikasi yang sempat dihentikan karena tekanan politik dan situasi perang di wilayah Timur Tengah.

Langkah Pemulihan Internet Setelah Penghentian Sementara

Keputusan pemulihan internet terjadi setelah pihak berwenang memutus layanan digital dalam dua gelombang utama. Pertama, pada awal Januari 2026, akses internet dibatasi secara masif sebagai bagian dari upaya mengendalikan protes anti-pemerintah yang meluas. Kedua, pada 28 Februari 2026, penghentian ini diperpanjang lagi setelah perang di Timur Tengah memasuki tahap intens. Sejak saat itu, warga Iran hanya bisa menggunakan platform dan situs web dalam negeri, sementara akses ke layanan internasional terbatas.

“Dekrit yang bertujuan untuk memulihkan akses internet ke kondisi sebelum Januari telah dikomunikasikan kepada Kementerian Komunikasi oleh presiden,” demikian dilaporkan kantor berita Iran Tasnim dan Fars, dilansir AFP, Selasa (26/5/2026).

Penghentian internet pada awal tahun 2026 berdampak signifikan terhadap komunikasi warga, khususnya dalam mengakses informasi global. Pemutusan layanan ini dilakukan untuk mengurangi pengaruh media asing dan mengendalikan arus informasi yang dianggap memicu ketegangan. Dalam beberapa hari, akses internet hanya tersedia melalui jaringan lokal, sehingga membatasi kebebasan berbicara dan berbagi data. Namun, keputusan untuk mengembalikan layanan digital menunjukkan langkah pemerintah untuk memperkuat kembali kontrol atas situasi politik.

Penghentian Internet dan Perang Timur Tengah

Kemudian, pada 28 Februari 2026, penghentian internet kembali diperpanjang karena dimulainya konflik militer di wilayah Timur Tengah. Pada masa ini, akses ke internet di Iran diatur secara ketat, dengan fokus pada penggunaan platform yang diakui pemerintah. Sejumlah layanan seperti situs web media internasional dan aplikasi komunikasi global dibatasi, sementara jaringan domestik tetap beroperasi. Pengambilan keputusan ini dianggap sebagai upaya untuk memastikan koordinasi antara pemerintah dan kekuatan militer dalam menghadapi perang.

Sebelumnya, Presiden Pezeshkian menegaskan bahwa pemerintahannya tidak mengambil keputusan tanpa persetujuan dari pemimpin tertinggi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. Ini diungkapkan dalam wawancara dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB), seperti dilansir Press TV, Senin (25/5/2026). Menurutnya, semua kebijakan yang diambil harus dilakukan dalam kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan dengan koordinasi serta izin dari Khamenei.

“Tidak ada keputusan di Republik Islam Iran yang akan diambil di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) dan tanpa koordinasi serta izin dari pemimpin (tertinggi),” tegas Pezeshkian saat berbicara dalam pertemuan dengan kepala dan manajer Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran (IRIB).

Menurut Pezeshkian, keputusan untuk memulihkan internet adalah bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga konsistensi suara negara kepada dunia. Ia menekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan, terutama dalam bidang diplomasi, harus didukung oleh semua institusi dan gerakan internal. “Ketika sebuah keputusan diambil di bidang diplomasi, semua institusi, platform, dan gerakan harus mendukungnya sehingga suara yang tunggal dan koheren dapat disampaikan kepada dunia dari Republik Islam,” tambahnya.

Konteks Diplomasi dan Keterlibatan Pihak Lain

Langkah pemulihan internet ini juga terjadi dalam konteks perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS), yang dimediasi oleh Pakistan. Dalam beberapa hari terakhir, dua negara tersebut dilaporkan semakin dekat untuk menyelesaikan nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri perang. Presiden Pezeshkian mengatakan bahwa pengambilan keputusan untuk mengembalikan akses internet dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi antar lembaga, termasuk dalam rangka mendukung upaya perdamaian.

Keputusan pemulihan internet memperlihatkan kebutuhan pemerintah untuk mengembalikan stabilitas komunikasi dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain. Pada masa penghentian layanan digital, warga Iran dihimpit oleh keterbatasan informasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, dengan adanya dekrit dari presiden, akses ke internet kembali dibuka untuk menghadirkan kembali kebebasan berkomunikasi. Ini diharapkan bisa menjadi bagian dari upaya menenangkan situasi politik dan ekonomi yang terganggu akibat perang.

Kontrol Informasi dan Peran Pemimpin Tertinggi

Keputusan untuk memulihkan akses internet juga menegaskan peran sentral pemimpin tertinggi, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, dalam pengambilan kebijakan. Pezeshkian menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak bisa diambil secara mandiri, melainkan harus melalui proses koordinasi yang melibatkan Khamenei. Ia menyebut bahwa perang di Timur Tengah memerlukan kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional, termasuk dalam mengelola layanan digital.

Kontrol atas akses internet menjadi alat penting dalam mengatur narasi politik. Pemutusan layanan digital pada awal Januari dan Februari 2026 menunjukkan bahwa pemerintah Iran memanfaatkan alat ini untuk mengurangi pengaruh opini publik internasional. Namun, setelah dekrit pemulihan dikeluarkan, kebebasan informasi kembali diperluas, meskipun tetap dalam kerangka kontrol yang ketat. Dengan adanya akses internet yang diperbaiki, pemerintah berharap dapat menjangkau audiens global dengan pesan yang lebih terkoordinasi.

Peran Dewan Keamanan Nasional Tertinggi

Pemulihan akses internet terjadi setelah Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) memberikan persetujuan. Pezeshkian menjelaskan bahwa SNSC berperan sebagai badan pengambil keputusan utama dalam mengelola kebijakan luar negeri dan domestik. “Keputusan untuk mengembalikan akses internet ke kondisi normal adalah bagian dari kerangka kerja SNSC, yang memastikan semua tindakan pemerintah selaras dengan visi kebijakan nasional,” ujarnya.

Menurut sumber di dalam pemerintah, dekrit pemulihan internet merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menjaga kestabilan komunikasi selama krisis politik dan militer. Langkah ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah Iran untuk kembali mengatur infrastruktur digital, meskipun situasi yang terjadi membutuhkan keputusan yang cepat. Dengan memulihkan layanan internet, pemerintah berharap dapat memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan menghadapi tantangan yang dihadapkan oleh perang.

Ketegangan di