Topics Covered: RDP dengan Komisi II, Tito Jelaskan Peran dan Tantangan di BNPP

RDP dengan Komisi II, Tito Jelaskan Peran dan Tantangan di BNPP

Topics Covered – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan manajemen wilayah perbatasan Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya memastikan kedaulatan negara serta mendorong keadilan pembangunan di daerah-daerah terpencil.

Penegasan Pemimpin BNPP

Penjelasan tersebut disampaikan Tito setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pertemuan khusus ini fokus pada hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) yang meninjau berbagai titik strategis di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari ini. Tito mengungkapkan, kegiatan ini menjadi wadah untuk diskusi mendalam mengenai tantangan dan peluang pengelolaan perbatasan.

“Kita adalah negara kepulauan yang luas, dan perbatasan kita tidak hanya melibatkan daratan, tetapi juga laut,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026). “Kondisi ini memerlukan koordinasi lintas sektor yang tidak bisa diselesaikan secara terpisah.”

Dalam paparannya, Tito menjelaskan bahwa BNPP RI, yang berdiri sejak 2010, memiliki dua tugas utama. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara. Kedua, mempercepat pemerataan pembangunan di daerah perbatasan. Menurutnya, tugas pertama menjadi fokus utama karena beberapa isu masih berlangsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste.

Pengelolaan Perbatasan sebagai Benteng Kedaulatan

Tito mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan perbatasan tidak hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang kekuatan nasional. Masyarakat di daerah perbatasan yang makmur akan memperkuat rasa kebangsaan dan mencegah pengaruh eksternal yang ingin menginfiltrasi. Ia menekankan bahwa kawasan perbatasan yang berkembang menjadi benteng alami untuk menjaga stabilitas negara.

“Jika masyarakat perbatasan sejahtera, nasionalisme mereka akan tinggi. Hal ini penting untuk memperkuat identitas bangsa di garis depan,” tambah Tito.

Dalam konteks ini, Tito memaparkan bahwa penyelesaian sengketa batas negara adalah kunci. Beberapa permasalahan sudah diselesaikan, sementara lainnya masih dalam proses negosiasi. Misalnya, di Pulau Sebatik, ada isu yang belum tuntas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, ada juga konflik batas yang diperjuangkan bersama Timor Leste.

Menurut Tito, pengelolaan perbatasan juga mencakup pembangunan infrastruktur. Ia menyebut bahwa jalur-jalur darat di Papua, khususnya antara Skouw hingga Merauke, masih terputus. Hal ini menghambat patroli keamanan dan kegiatan ekonomi lokal. Untuk menyelesaikan masalah ini, Tito menekankan perlunya koordinasi antar instansi pemerintah serta dukungan dari DPR.

Strategi Kolaboratif untuk Mendorong Pembangunan

Tito mengapresiasi upaya Komisi II DPR RI yang membentuk Panja khusus untuk perbatasan. Ia menyatakan bahwa inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat anggota DPR untuk memahami kebutuhan nyata di lapangan. “Mereka turun langsung ke Natuna, perbatasan Malaysia, Papua Nugini, hingga Timor Leste. Semua temuan itu menjadi bahan untuk merancang langkah strategis berikutnya,” tuturnya.

Berbeda dengan negara-negara besar yang berbasis daratan, Tito mengakui bahwa Indonesia menghadapi tantangan unik sebagai negara kepulauan. “Tidak ada jalan darat dari Sabang hingga Merauke. Ini membuat pengawasan dan pengelolaan perbatasan lebih kompleks,” jelas Tito.

“Dengan kondisi ini, kita perlu mengelola sumber daya secara efisien dan memastikan sinergi antar lembaga untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Dalam upaya memperkuat pengelolaan, Tito menyoroti pentingnya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap rencana ini, karena Pansus akan memungkinkan penyelesaian berbagai masalah secara kolaboratif. “Dengan Pansus, masalah jalan, logistik, pendidikan, pasar, dan infrastruktur dasar bisa dipecahkan bersama-sama,” tegas Tito.

Saat ini, jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) hanya mencapai 15 titik, padahal kebutuhan masih sangat besar, terutama di Kalimantan dan perbatasan Papua Nugini yang mencakup hampir 800 kilometer. Tito menegaskan bahwa penambahan PLBN akan memberikan dampak langsung terhadap keamanan, efisiensi logistik, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kerja Sama dan Upaya Jangka Panjang

Menurut Tito, pengelolaan perbatasan bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder. “BNPP RI berperan sebagai pusat koordinasi, tetapi perlu dukungan dari lembaga pemerintah lain untuk mencapai hasil maksimal,” jelasnya.

Ia juga menyoroti peran Komisi II DPR RI dalam mendorong reformasi di BNPP. “Dorongan mereka agar BNPP memiliki kewenangan lebih kuat sangat membantu. Dengan demikian, program pembangunan perbatasan bisa dijalankan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

“Arahkan Presiden tentang perluasan integrasi daerah perbatasan, saya sangat mendukung langkah Komisi II yang sudah turun ke lapangan. Mereka memberikan kesempatan untuk menyusun strategi jangka panjang yang lebih komprehensif,” tutur Tito.

Tito menambahkan bahwa keberhasilan BNPP juga bergantung pada sinergi dengan instansi lain, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, dan lembaga keamanan. “Kerja sama ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pengelolaan perbatasan,” imbuhnya.

Dalam kesimpulan, Tito menekankan bahwa pengelolaan perbatasan Indonesia tidak hanya tentang batas wilayah, tetapi juga tentang identitas nasional. “Wilayah perbatasan adalah wajah kehadiran negara di garis terdepan. Dengan optimalisasi BNPP, kita bisa memastikan bahwa kehadiran ini kuat dan inklusif,” pungkas Tito.