Special Plan: Komisi VI DPR Minta Produk Lokal Jadi Pasokan Utama Konsumsi Jemaah Haji RI
Table of Contents
Komisi VI DPR Dorong ‘Special Plan’ Prioritaskan Produk Lokal Konsumsi Jemaah Haji
Special Plan – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan kebijakan yang lebih berorientasi pada penggunaan produk pangan dalam negeri dalam mendukung kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah. Anggota tim pengawas haji serta Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, menekankan bahwa pemerintah harus memaksimalkan peluang ekonomi yang dihasilkan dari konsumsi jemaah haji dan umrah. Dengan jumlah jemaah haji mencapai 221 ribu orang pada tahun 2026, nilai ekonomi dari kebutuhan makanan saja mencapai Rp 18,2 triliun. Jika dijumlahkan dengan kebutuhan konsumsi jemaah umrah sekitar 1,7 juta orang, total nilai ekonomi per tahun mencapai Rp 60 triliun.
Momentum Ekonomi dalam ‘Special Plan’ Harus Dikembangkan
Nurdin Halid menyatakan bahwa kegiatan haji dan umrah seharusnya menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia mengkritik ketergantungan pasokan bahan pangan katering jemaah haji Indonesia yang masih dominan berasal dari luar negeri, seperti Thailand, Vietnam, Brasil, dan negara-negara di Timur Tengah. Menurutnya, situasi ini mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya bisa dialihkan ke industri pangan dalam negeri.
“Dengan menerapkan ‘Special Plan’ ini, Indonesia bisa menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha lokal. Produk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi sangat mampu memenuhi berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras hingga bumbu dapur,” ujar Nurdin Halid.
Dia menambahkan, pasokan bahan pangan yang lebih besar dari dalam negeri bisa menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Saat ini, suplai makanan untuk jemaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi oleh produsen luar negeri. Hal ini berarti sebagian besar potensi ekonomi justru mengalir ke luar negeri. Nurdin menyayangkan jika peluang ini tidak dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian nasional.
Strategi Ekonomi ‘Special Plan’ untuk Memperkuat Rantai Pasok
Nurdin mengusulkan strategi strategis yang menekankan peran produk lokal dalam ekosistem rantai pasok haji. Ia menilai bahwa sektor logistik dan katering haji perlu dijalankan dengan pendekatan ekonomi yang mengutamakan ketersediaan barang dari dalam negeri. Untuk mewujudkan ‘Special Plan’, kerja sama antara pemerintah, koperasi, dan perusahaan kecil menengah harus diperkuat.
“Dengan memiliki akses kuat ke dapur katering, kita bisa meningkatkan kontrol atas bahan baku. Ini akan membantu memperkuat ekonomi rakyat dan negara,” tambah Nurdin.
Ia juga menyarankan agar lembaga pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) proaktif menginvestasi atau bermitra dengan perusahaan katering di Arab Saudi. Dengan ‘Special Plan’ ini, pasokan bahan pangan bisa lebih stabil dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada impor.
Transaksi Digital dalam ‘Special Plan’ sebagai Pendorong Perekonomian
Nurdin menekankan pentingnya penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi sebagai bagian dari ‘Special Plan’. Langkah ini diharapkan dapat memastikan aliran dana dari konsumsi jemaah haji dan umrah kembali ke perekonomian nasional. Arahan Presiden mengenai ekspor bahan makanan pokok Indonesia ke Tanah Suci juga menjadi fondasi untuk mengoptimalkan rantai pasok pangan dari dalam negeri.
“‘Special Plan’ juga menekankan koordinasi antara lembaga pemerintah dan pelaku usaha lokal agar ekspor produk Indonesia bisa lebih maksimal. Penggunaan sistem digital akan memudahkan transparansi dan efisiensi transaksi,” sambung Nurdin.
Konsumsi jemaah haji dan umrah memiliki peluang besar untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Banyak produsen lokal yang mampu memenuhi kebutuhan katering, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk jadi. Namun, peningkatan ekspor dan distribusi produk tersebut masih memerlukan koordinasi yang lebih baik antar sektor.
Kerja Sama Lintas Kementerian untuk Mewujudkan ‘Special Plan’
Nurdin berharap adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat logistik haji dan umrah. Dalam ‘Special Plan’ ini, pemetaan kebutuhan, kesiapan pasokan, serta standarisasi produk menjadi faktor penting. Ia juga menyarankan kerja sama dengan perusahaan katering Arab Saudi untuk memastikan produk lokal bisa digunakan secara efektif dan efisien.
“Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus turut serta dalam ekosistem rantai pasok haji. ‘Special Plan’ ini akan menjadi jembatan untuk mengintegrasikan sektor ekonomi dalam negeri ke dalam aktivitas haji,” kata Nurdin.
