Sederet Ancaman Sanksi DPD Terkait Arya Wedakarna Hadiri Kontes Transgender

Senator Bali Diadukan ke Badan Kehormatan DPD Usai Muncul di Kontes Transgender Bangkok

Ceritaberkat.com – Foto-foto seorang senator yang tertangkap kamera di panggung kontes kecantikan transgender di Bangkok, Thailand, memicu langkah formal di internal Dewan Perwakilan Daerah. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, senator asal Bali, kini menjadi objek pemeriksaan Badan Kehormatan (BK) DPD setelah kehadirannya di ajang Miss Equality World 2026 pada akhir Agustus 2026 memicu aduan resmi. Jika terbukti melanggar kode etik, Arya menghadapi spektrum sanksi mulai dari teguran ringan hingga pemecatan dari kursi senat.

Kerangka Sanksi yang Mengintai

Ketua Badan Kehormatan DPD, Hasby Yusuf, menjelaskan kepada wartawan pada Minggu (6/9/2026) bahwa tata beracara BK mengenal tiga tingkatan hukuman. Tingkatan paling rendah berupa teguran, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Di atasnya terdapat sanksi sedang, sementara tingkat tertinggi mencakup penonaktifan sementara hingga pemberhentian dari keanggotaan.

“Secara umum aturan tentang sanksi menurut tata beracara Badan Kehormatan terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. Dalam kategori ringan bisa berupa teguran baik lisan maupun tertulis.”

Hasby merinci bahwa sanksi sedang dapat berupa pencopotan dari posisi pimpinan alat kelengkapan DPD, atau pembatasan hak seperti larangan melakukan perjalanan dinas. Adapun sanksi berat mencakup penonaktifan sementara sebagai anggota hingga pemecatan penuh.

“Sementara sanksi sedang bisa diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan dan atau sanksi tambahan seperti tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas dan sebagainya. Sementara sanksi berat bisa berupa penonaktifan sementara sebagai anggota hingga pemecatan.”

Perlu dicatat bahwa Badan Kehormatan DPD merupakan lembaga internal yang berfungsi mengawasi perilaku etik para senator. Wewenangnya mencakup menerima aduan dari masyarakat maupun sesama anggota, memanggil pihak yang diadukan, dan menjatuhkan rekomendasi sanksi. Proses ini berjalan terpisah dari mekanisme hukum pidana atau perdata, sehingga hasilnya bersifat internal-parlementer.

Penjelasan Arya Wedakarna: Bukan Mewakili DPD

Arya Wedakarna sendiri telah memberikan klarifikasi publik pada Rabu (2/9) mengenai kehadirannya di Bangkok. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir bukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD perwakilan Bali, melainkan sebagai Presiden Hindu Center of Indonesia. Undangan datang dari sebuah organisasi bernama MS Organization, yang menurut Arya memiliki jaringan di 15 negara dan rutin menggelar kegiatan sosial di Bali.

“Jadi kronologinya, pertengahan tahun ini ya, Juni ya. Itu, saya bertempat di istana saya di Jembrana. Mewakili pribadi ya dan juga sebagai tokoh budaya Hindu. Kita menerima panitia, namanya MS Organization. Jadi mereka berjaringan di 15 negara dan mereka ini sudah sering mengadakan kegiatan charity di Bali. Kegiatan sosial, begitu. Nah, jadi namanya tamu kan kita terima.”

Arya menambahkan bahwa dirinya diberi tahu bahwa Bali akan menerima penghargaan atas keberhasilan pariwisatanya. Kehadirannya di acara puncak, kata dia, semata-mata untuk menerima penghargaan tersebut sebagai tokoh wisata, tanpa menyampaikan pidato apa pun.

Rangkaian Acara di Bangkok

Menurut keterangan Arya, kegiatan selama di Bangkok tidak terbatas pada kontes transgender semata. Ia menyebut adanya kunjungan ke vihara Buddha, kunjungan ke kuil-kuil Hindu, pameran, serta sesi diskusi. Acara puncak pada 30 Agustus 2026 berupa seremoni pemberian penghargaan kepada lima tokoh, dan di situlah Arya hadir untuk menerima penghargaan pariwisata Bali.

“Dan di sana rangkaian acaranya banyak. Jadi saya sempat keliling ke sana juga, ke Vihara Buddha, ada juga ke kuil-kuil Hindu. Kemudian ada juga, apa, pameran-pameran ya. Macam-macam, acara diskusi. Nah, malam puncaknya itu kan ada penghargaan, salah satu kegiatannya adalah memberikan penghargaan kepada lima tokoh.”

“Nah, tim mereka itu juga membuat video tentang Bali, pariwisata Bali. Jadi yang di mana saya datang untuk mewakili Bali, karena menerima apa, video itu ya tentang pariwisata Bali yang dianggap berhasil. Ya udah itu aja. Tanpa pidato, menerima, ya sudah, selesai gitu aja, pamit, begitu.”

Permasalahan muncul ketika foto-foto Arya di acara tersebut tersebar luas di media sosial dan memicu reaksi publik. Sebagian kalangan menilai kehadiran senator di kontes transgender, terlepas dari kapasitas pribadinya, dapat menimbulkan persepsi bahwa DPD secara institusional mendukung atau melestarikan acara tersebut.

Langkah Selanjutnya: Pemanggilan 11 September

Badan Kehormatan DPD telah menjadwalkan pemanggilan Arya Wedakarna pada Jumat, 11 September 2026, untuk pendalaman aduan. Hasby Yusuf menyatakan bahwa BK akan menelaah kasus secara cermat sebelum mengambil kesimpulan dan keputusan akhir.

“Terkait kasus AWK kita sudah jadwalkan akan memanggil yang bersangkutan pada hari Jumat 11 September 2026. Kami akan dalami kasus ini secara cermat, nanti dalam pendalaman itulah kami akan mengambil kesimpulan dan keputusan.”

Hasil pemeriksaan ini akan menjadi preseden penting bagi bagaimana DPD menafsirkan batas antara aktivitas pribadi seorang senator dan representasi institusionalnya. Dalam konteks politik Indonesia, di mana senator daerah kerap menjadi wajah resmi daerahnya di kancah nasional maupun internasional, garis pemisah antara kapasitas pribadi dan kapasitas representatif menjadi isu yang terus diperdebatkan. Keputusan BK dalam kasus ini berpotensi menetapkan standar baru bagi seluruh anggota DPD dalam menjalani undangan atau kegiatan di luar agenda resmi dewan.