Kapolri: Selain di Polri, Ketemu Serikat Buruh Jadi Rumah Kedua Saya

Kapolri Listyo Sigit: Serikat Buruh “Rumah Kedua” di Luar Tugas Kepolisian

Ceritaberkat.com – Di tengah padatnya agenda keamanan nasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih hadir langsung dalam forum buruh nasional. Kehadirannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026), bukan sekadar kunjungan formal. Dalam pidato pembukaannya, ia secara terbuka menyatakan bahwa dunia serikat pekerja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya sehari-hari.

“Di sisi lain, saya merasa bahwa semakin hari semakin saya bertemu dengan rekan-rekan buruh, memang tanpa saya sadari bahwa ini menjadi rumah kedua saya.”

Pernyataan tersebut bukan retorika kosong. Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit telah resmi ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan KSBSI, sebuah pengakuan simbolis yang menempatkan seorang kepala kepolisian di posisi setara dengan para pemimpin federasi buruh. Status itu, menurutnya, membawa konsekuensi moral: ia merasa terikat untuk memastikan bahwa “rumah” tersebut benar-benar memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh penghuninya.

Metafora “Rumah” dan Tanggung Jawab Kesejahteraan

Listyo Sigit mengembangkan analogi rumah secara eksplisit. Baginya, memasuki sebuah rumah berarti menuntut kenyamanan bagi setiap anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Logika itu ia terapkan pada relasi antara institusi kepolisian dan komunitas pekerja.

“Oleh karena itu, kewajiban bagi kita, begitu kita akan memasuki sebuah rumah, rumahnya harus nyaman, anggota keluarga di dalamnya juga harus sejahtera.”

Ia menegaskan bahwa kedekatan personal dengan kalangan buruh bukan sekadar hubungan sosial, melainkan fondasi bagi kebijakan perlindungan yang lebih konkret. Pertemuan rutin dengan perwakilan serikat, kata dia, telah mengubah persepsinya tentang dinamika ketenagakerjaan di lapangan.

“Jadi selain di kepolisian, bertemu dengan teman-teman serikat ini menjadi rumah kedua saya.”

Desk Ketenagakerjaan Polri: Dari Fungsi Administratif ke Mitra Strategis

Di balik ungkapan emosional tersebut, Listyo Sigit menyampaikan agenda kebijakan yang lebih substansial. Ia meminta Desk Ketenagakerjaan Polri untuk beroperasi secara optimal sebagai pelindung hak-hak pekerja. Peran desk ini, menurutnya, mencakup dua dimensi utama: penanganan sengketa hubungan industrial dan perlindungan pekerja dari ancaman kriminalisasi di lingkungan kerja.

“Dan tentunya ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial.”

Ia menambahkan bahwa dimensi kedua tidak kalah krusial. Pekerja, kata dia, kerap menghadapi risiko kriminalisasi ketika mengemukakan tuntutan atau ketika terjadi konflik di tempat kerja. Desk Ketenagakerjaan, dalam kerangka yang ia gambarkan, harus hadir sebagai penengah yang memastikan proses hukum tidak berubah menjadi alat penindasan terhadap buruh.

“Namun di sisi lain juga terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut ataupun berdampak terhadap kehidupan yang tentunya harus dijaga dan dilindungi buruh dari ancaman-ancaman terhadap kejahatan ataupun kriminalisasi di lingkungan pekerjaan. Dan itu menjadi kewajiban dari Desk Ketenagakerjaan untuk bisa membantu rekan-rekan buruh.”

Konteks Regulasi: UU Cipta Kerja dan Keberlanjutan Institusional

Pembicaraan Listyo Sigit tidak berhenti pada tataran normatif. Ia secara spesifik menyebut masuknya mekanisme perlindungan ketenagakerjaan ke dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja sebagai momentum penguatan Desk Ketenagakerjaan. Bagi Kapolri, legislasi tersebut membuka ruang agar fungsi perlindungan pekerja tidak lagi bergantung pada inisiatif individual, melainkan terlembagakan secara permanen.

“Dan saya tentunya titip Desk Ketenagakerjaan dengan nanti masuknya di Undang-Undang Cipta Kerja, kita harapkan Desk Ketenagakerjaan betul-betul bisa semakin optimal.”

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan: Desk Ketenagakerjaan harus mampu meneruskan misinya lintas generasi kepemimpinan. Dalam konteks ini, ia menyebut secara langsung tanggung jawab pimpinan desk saat ini.

“PR-nya Pak Irhami sangat berat bagaimana menurunkan kepada generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana Desk Ketenagakerjaan harus menjadi mitra strategis untuk perlindungan rekan-rekan buruh sekalian.”

Implikasi bagi Lanskap Ketenagakerjaan Nasional

Kehadiran seorang Kapolri dalam forum serikat buruh, apalagi dengan status anggota kehormatan, menandai pergeseran narasi yang jarang terlihat di Indonesia. Selama ini, relasi antara aparat keamanan dan organisasi pekerja cenderung bersifat reaktif—hanya muncul ketika terjadi demo, konflik pabrik, atau kasus kriminalisasi. Pernyataan Listyo Sigit menggeser posisi itu menjadi proaktif: kepolisian tidak lagi diposisikan semata sebagai penegak hukum yang mengawasi buruh, melainkan sebagai mitra yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.

KSBSI sendiri merupakan salah satu konfederasi buruh terbesar di Indonesia, menaungi ratusan federasi dan serikat di berbagai sektor industri. Rakernas yang berlangsung pada Agustus 2026 menjadi arena di mana agenda kebijakan ketenagakerjaan nasional dibahas, termasuk isu upah, jaminan sosial, dan perlindungan dari PHK sepihak. Kehadiran Kapolri di forum semacam itu memberi sinyal bahwa isu-isu tersebut kini mendapat perhatian di level tertinggi institusi keamanan negara.

Bagi pekerja di lapangan, janji “rumah kedua” ini akan diuji oleh satu hal konkret: apakah Desk Ketenagakerjaan Polri benar-benar mampu merespons laporan sengketa industrial dalam waktu yang wajar, dan apakah mekanisme perlindungan dari kriminalisasi dapat dioperasionalkan tanpa menunggu eskalasi kasus. Metafora rumah, sebagaimana diucapkan Listyo Sigit, hanya bermakna jika pintunya terbuka bagi setiap anggota keluarga yang membutuhkan perlindungan.