Table of Contents
Penciptaan Lapangan Kerja Diminta Jadi Fokus Utama Pemprov DKI
Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut perlu mengutamakan pembuatan lapangan kerja, mengingat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu kota pada 2025 diperkirakan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Tahun 2027 di Balai Kota Jakarta, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, mengatakan bahwa TPT DKI mencapai 6,05 persen, sedangkan angka nasional hanya 4,85 persen. “Ini menjadi tantangan utama, bagaimana memastikan lapangan kerja bisa diisi oleh tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Strategi Untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran
Kemendagri mengusulkan beberapa langkah untuk menekan TPT Jakarta, termasuk revitalisasi sistem pendidikan vokasi, pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta peningkatan akses informasi dan bursa kerja. Teguh menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan dan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja.
“Tingkat pengangguran di DKI masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. DKI 6,05 persen, sementara nasional 4,85 persen. Ini menjadi perhatian utama, bagaimana penciptaan lapangan kerja,” kata Teguh Setyabudi.
Ketimpangan Ekonomi di Jakarta
Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyoroti gini rasio Jakarta sebesar 0,441, yang lebih tinggi dari angka nasional 0,363. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan di kota metropolitan. Meski demikian, ia mengatakan kondisi ini wajar terjadi di kota besar, termasuk DKI Jakarta. “Tidak mudah untuk menurunkan gini rasio, tapi ini menjadi tantangan yang harus diatasi,” tambahnya.
Capaian Positif Pemprov DKI
Di sisi lain, Teguh menyebutkan beberapa pencapaian baik Pemprov DKI, seperti angka kemiskinan yang terus berada di bawah rata-rata nasional. Pada 2025, angka kemiskinan Jakarta mencapai 4,28 persen, sedangkan angka nasional 8,25 persen. Selain itu, indeks pembangunan manusia (IPM) DKI juga mengalami peningkatan konsisten sejak 2021 hingga 2025, dengan nilai 85,05 pada 2025, melampaui IPM nasional yang sebesar 75,90.
Teguh juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Pemprov DKI, seperti penguatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), sekolah swasta gratis, Pasukan Putih, hingga pembukaan rute Transjabodetabek. “Kami mengapresiasi dari sisi IPM, angka 85,05 di atas rata-rata nasional 75,90, serta laju pertumbuhan ekonomi DKI 5,2 persen, yang sedikit lebih tinggi dari nasional 5,1 persen,” ujarnya.
