Mendagri Sebut Kinerja Kemendagri Tetap Optimal di Tengah Efisiensi

Kinerja Kemendagri Berjalan Lancar Meski Terapkan Efisiensi Anggaran 2025

Mendagri Sebut Kinerja Kemendagri Tetap Optimal – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diterapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2025 tidak mengganggu operasional Kementerian Dalam Negeri. Bukti nyata dari hal ini terlihat dari capaian realisasi anggaran yang menyentuh angka Rp 3,76 triliun, atau setara dengan 99,46 persen dari pagu efektif yang ditetapkan sebesar Rp 3,79 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Tito Karnavian ketika menghadiri Rapat Kerja bersama dengan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR RI. Pertemuan tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait APBN untuk Tahun Anggaran 2025. Acara berlangsung di Ruang Rapat Komisi II yang berlokasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026.

“Dan ini, (capaian) 99,46 persen ini termasuk salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya.

Menurut penjelasan Tito, pagu awal anggaran Kemendagri untuk tahun 2025 awalnya ditetapkan sebesar Rp 4,79 triliun. Namun, seiring dengan implementasi kebijakan efisiensi belanja pemerintah, pagu tersebut mengalami penurunan menjadi Rp 2,61 triliun. Setelah itu, melalui mekanisme relaksasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, pagu efektif Kemendagri berhasil ditingkatkan kembali menjadi Rp 3,79 triliun. Peningkatan ini bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan strategis yang mendesak.

Tito menguraikan secara detail pemanfaatan tambahan anggaran tersebut. Sebagian besar dialokasikan untuk mendukung program-program Kemendagri. Di antaranya adalah penguatan infrastruktur teknologi informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk membiayai belanja wajib serta kegiatan-kegiatan prioritas. Penguatan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia juga menjadi salah satu fokus penggunaan dana tersebut.

Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa anggaran tidak hanya digunakan untuk urusan teknis. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Selain itu, berbagai prioritas pemerintah di tingkat daerah juga mendapat dukungan melalui alokasi anggaran ini.

Dari sisi penerimaan negara, Kemendagri mencatatkan hasil yang positif. Hingga akhir tahun 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp 1,22 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 545,62 miliar, sehingga tercapai persentase 225,30 persen. Capaian luar biasa ini terutama didukung oleh layanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil.

“Kemudian kami sampaikan mengenai prestasi atas realisasi program anggaran Kemendagri tahun 2025. Capaian opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kemendagri, opini adalah wajar tanpa pengecualian, dan opini merupakan WTP yang ke-12 kali berturut-turut dari tahun 2014,” jelasnya.

Selain mempertahankan opini WTP, Kemendagri juga mencatatkan sejumlah capaian kinerja yang menggembirakan. Nilai kinerja anggaran tercatat sebesar 94,69 dengan kategori sangat baik. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan mencapai 78,99 dengan predikat sangat baik atau BB. Sementara itu, indeks reformasi birokrasi mencatat angka 91,01 dengan kategori A.

Dari aspek penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025, Kemendagri juga memperoleh predikat sangat baik. Tito menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Menurutnya, semua pencapaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan ke lapangan oleh para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.

“Kita bergerak di semua daerah, termasuk pos pos lintas batas, sehingga kami melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan dan Alhamdulillah dinilai dari semua lembaga tadi cukup baik bahkan sangat baik,” tuturnya.

Pada rapat tersebut, hadir juga jajaran Pimpinan Komisi II DPR RI. Kehadiran lainnya meliputi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lugito dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono. Selain itu, para pejabat di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga turut serta dalam pertemuan penting ini.