Meeting Results: Pramono Resmikan Halte TJ Setiabudi Integritas di Depan Gedung KPK

Pramono Resmikan Halte TJ Setiabudi Integritas di Depan Gedung KPK

Meeting Results – Pada hari Minggu (21/6/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengubah nama Halte TransJakarta (TJ) Setiabudi yang berada di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Perubahan ini tidak hanya menjadi simbol kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam pemerintahan, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK untuk memperkuat budaya anti-korupsi di masyarakat. Nama baru yang diberikan adalah “Halte TJ Setiabudi Integritas”, yang sekaligus memperkenalkan konsep halte kecil bernama “Halte Integritas 1” di sebelahnya.

Komitmen Kolaborasi Melalui Nama Jalan Raya

Dalam acara peresmian, Pramono mengungkapkan bahwa nama-nama halte ini bukan hanya kebetulan, tetapi terinspirasi dari iklan dan strategi pemasaran yang diadopsi oleh pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa perubahan nama tersebut merupakan bentuk kerja sama yang berkelanjutan antara Pemprov DKI dan KPK, dengan tujuan mengingatkan masyarakat bahwa integritas bisa dimulai dari segala aspek kehidupan, termasuk infrastruktur umum.

“Dan pada hari ini juga tadi bersama dengan Bapak Ketua KPK, kita baru saja meresmikan Halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, serta nanti ada halte kecil yang diberi nama Halte Integritas 1. Inilah sebagai komitmen kerja sama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Pramono di lokasi acara.

Kepresidenan KPK sendiri turut melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, yang hadir bersama mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos. Pramono menjelaskan bahwa penamaan ini tidak hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga bentuk komunikasi yang lebih kuat untuk membangun kesadaran kolektif tentang tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia menyoroti bahwa jalan raya, sebagai akses utama warga, menjadi media yang strategis untuk menyampaikan pesan anti-korupsi.

Konsep Integritas yang Terwujud dalam Infrastruktur

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa penggunaan nama “Integritas” pada Halte TJ Setiabudi adalah wujud dari inisiatif kolaboratif yang memadukan visi pemerintah daerah dengan misi lembaga antikorupsi. Menurutnya, selama ini kejujuran sering dikaitkan dengan ruang rapat atau kebijakan pemerintahan, tetapi kini rakyat bisa melihatnya sehari-hari melalui alat transportasi umum yang mereka gunakan.

“Integritas itu tidak hanya berangkat dari ruang rapat, tidak hanya berangkat dari ruang kerja saja, tetapi juga bisa kita mulai dari jalan raya,” ucap Setyo Budiyanto dalam kesempatan tersebut.

Setyo menjelaskan bahwa perubahan nama halte ini bertujuan mengingatkan pengguna transportasi bahwa setiap langkah kecil dalam menghindari praktik korupsi bisa memberikan dampak besar. Dengan memasukkan istilah “Integritas” ke dalam nomenklatur infrastruktur, KPK berharap mengakarai nilai-nilai kejujuran ke dalam kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Ia juga menyebut bahwa inisiatif ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga pemerintah dan lembaga antikorupsi dapat saling mendukung dalam menciptakan lingkungan yang transparan.

Finansial dan Keberlanjutan Proyek

Pembiayaan untuk pengadaan Halte Integritas 1 dan perubahan nama Halte TJ Setiabudi diperoleh sepenuhnya melalui pendapatan naming right serta iklan. Pramono menekankan bahwa kebijakan ini menjadi bukti bahwa Jakarta bisa membangun kota secara mandiri, tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah (APBD). Dengan cara ini, Pemprov DKI menggabungkan kebutuhan pelayanan transportasi umum dengan upaya penguatan budaya anti-korupsi.

“Pembiayaannya sepenuhnya dari naming right dan juga iklan yang ada. Sehingga inilah sebagai cara bagaimana Jakarta membangun kotanya, tidak semata-mata bergantung pada APBD,” katanya.

Penamaan halte ini juga menjadi langkah awal dari sejumlah proyek serupa yang akan diluncurkan di sepanjang jalur TransJakarta. Pramono menyatakan bahwa inisiatif ini tidak hanya untuk menghiasi nama-nama titik transit, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa integritas adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, nama “Pendidikan Antikorupsi” yang diberikan kepada halte lainnya dirancang untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Respons Positif dari Pemimpin dan Masyarakat

Dalam wawancara terpisah, Setyo Budiyanto menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap proyek penamaan halte ini. Ia menuturkan bahwa respons positif dari publik menjadi momentum untuk melanjutkan langkah-langkah serupa. Nama “Halte Integritas Satu” yang muncul secara alami dari diskusi bersama menjadi bukti bahwa konsep ini diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Dan rupanya respons itu sangat ya direspons positiflah oleh Pak Gubernur. Bahkan setiap saat ditanyakan dan akhirnya muncullah sebuah nama Halte Integritas Satu. Kemudian sebelah sana terima kasih ada halte juga pendidikan antikorupsi,” ungkapnya.

Setyo juga menegaskan bahwa inisiatif ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang KPK dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Ia berharap bahwa melalui penamaan halte-halte, pesan anti-korupsi dapat terus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui visi kepemimpinan daerah maupun partisipasi aktif warga.

Dalam konteks lebih luas, perubahan nama Halte TJ Setiabudi Integritas dianggap sebagai bagian dari transformasi budaya di Jakarta. Pemprov DKI menilai bahwa kehadiran KPK dan kolaborasinya dalam proyek ini menjadi penunjuk bahwa anti-korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga khusus, tetapi juga wewenang bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pramono menggarisbawahi bahwa keberhasilan proyek seperti ini akan memperkuat citra Jakarta sebagai kota yang berkomitmen pada transparansi dan keadilan.

Dengan penamaan halte yang lebih bermakna, Pemprov DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa pemerintahan bisa mengadaptasi kebutuhan warga dalam mengangkat isu-isu penting. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini akan menjadi contoh untuk proyek-proyek lain, seperti pengadaan alat transportasi atau pembangunan infrastruktur, yang bisa dihubungkan