Meeting Results: Politik sepekan, klarifikasi Kopassus hingga soal RUU PPRT
Table of Contents
Politik dalam Masa Sepekan: Berita Terkini yang Menarik
Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah isu politik menjadi sorotan media. Berikut rangkuman berita penting yang kembali relevan di pagi hari ini:
Klarifikasi dari Kopassus tentang Hoaks Penamparan
Menyusul berita yang viral di media sosial, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD mengklarifikasi bahwa aksi penamparan oleh Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi di Istana Negara bukanlah kejadian nyata. Akun Instagram resmi Kopassus @penkopassus membagikan video yang menjelaskan bahwa laporan tersebut hanya berupa hoaks.
DPR Setujui RUU PPRT Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna Ke-17 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani di Senayan, Jakarta, Selasa.
Jawaban dari peserta rapat adalah “setuju”.
Menhan dan Mantan Perwira Diskusikan Izin Lintas Udara AS
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta para mantan perwira TNI mengadakan diskusi tentang surat pernyataan izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat. Pembicaraan ini berlangsung saat Sjafrie mengundang mantan perwira yang mayoritas berasal dari eks kepala staf dan mantan panglima TNI di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Jumat.
Kemenhan Pastikan 1.773 ASN Siap Ikuti Pelatihan Komcad
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa 1.773 aparatur sipil negara (ASN) telah siap mengikuti pendidikan sebagai calon komponen cadangan (komcad) di enam institusi TNI. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema dalam upacara pembukaan pelatihan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.
Prabowo Pimpin Ratas tentang Proyek Tanggul Laut Pantura
Presiden Prabowo Subianto menginisiasi rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, untuk mendorong percepatan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Setelah pertemuan, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa pembahasan fokus pada rencana pengembangan proyek tersebut.
