Berita

Latest Program: Kemendagri Percepat Penyelesaian Batas Desa di Tiga Kabupaten Sultra

Michael Anderson 14/06/2026

Table of Contents

Kemendagri Percepat Penyelesaian Batas Desa di Tiga Kabupaten Sultra

Upaya untuk Mengoptimalkan Data Wilayah

Latest Program – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mempercepat proses penyelesaian batas desa di tiga kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Tiga daerah yang menjadi fokus adalah Muna, Muna Barat, serta Buton Tengah. Langkah ini diambil dalam rangka menangani masalah yang terjadi dalam pengelolaan wilayah administratif, terutama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Batas desa yang jelas menjadi dasar penting bagi berbagai kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, distribusi bantuan, dan pembangunan infrastruktur. Kemendagri mempercepat proses ini karena data nasional menunjukkan bahwa capaian batas desa definitif di Indonesia baru mencapai 14,4% dari total 10.909 desa. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di Sultra, di mana tiga kabupaten tersebut masih mencatatkan progres sebesar 0%.

“Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya lebih serius dalam memastikan kejelasan batas wilayah,” ujar Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri, La Ode Ahmad P. Bolombo, dalam keterangannya. Ia menekankan bahwa penyelesaian batas desa bukan hanya urusan administratif lokal, tetapi juga memiliki implikasi strategis bagi keberlanjutan wilayah, integritas geografis, dan penguatan kelembagaan desa.

Proyek ILASPP Sebagai Solusi

Untuk mempercepat proses tersebut, Kemendagri meluncurkan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang bertujuan menyelaraskan data wilayah antar daerah. Proyek ini menjadi kerja sama antara Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Bank Dunia. ILASPP diharapkan mampu menghasilkan peta desa yang akurat, berbasis teknologi modern, serta dapat dipakai sebagai dasar hukum bagi pengelolaan lahan secara efektif.

Pelaksanaan ILASPP melibatkan serangkaian langkah, mulai dari survei lapangan, analisis data spasial, hingga penggunaan citra satelit untuk memperjelas perbatasan desa. Langkah ini didukung oleh kebijakan nasional yang menekankan pentingnya keterpaduan data antar lembaga. La Ode menambahkan bahwa kolaborasi antar instansi pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan pengelolaan wilayah, terutama di daerah yang memiliki kompleksitas geografis tinggi.

“Pemetaan yang akurat akan meminimalkan konflik antar desa, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan daerah,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa teknologi seperti geospasial dan pemetaan digital memainkan peran vital dalam menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Upaya Mewujudkan Program Pemerintah

Kemendagri tidak hanya fokus pada teknis penyusunan peta, tetapi juga mengintegrasikan penyelesaian batas desa ke dalam program nasional untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utama program tersebut adalah menciptakan pengembangan dari bawah, termasuk dalam memperkuat pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan publik.

La Ode menegaskan bahwa penyelesaian batas desa merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan inklusif. Menurutnya, penggunaan data batas yang jelas dapat mempercepat keputusan dalam pembangunan desa, serta menghindari kesalahan administratif yang memakan waktu lama. Proyek ini juga membantu meningkatkan koordinasi antar daerah, terutama dalam mengatasi sengketa batas yang sering terjadi di wilayah pesisir dan perbatasan.

“Dengan adanya peta desa yang akurat, pemerintah daerah dapat lebih mudah menetapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan warganya,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa proyek ini juga berkontribusi pada penguatan data spasial nasional, yang menjadi fondasi penting bagi kebijakan pembangunan jangka panjang.

Peran Bupati dan Wali Kota

Menurut La Ode, bupati dan wali kota memiliki peran sentral dalam menetapkan batas desa yang akhirnya disahkan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, yang memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk mengatur batas administratif wilayahnya. Dalam konteks ini, Kemendagri memberikan dukungan teknis dan finansial melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/4206/SJ.

Dokumen tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif mendorong proses regulasi dan anggaran untuk penyelesaian batas desa. La Ode meminta kepala daerah memastikan keterlibatan aktif warga desa dalam proses ini, karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu penjamin keberhasilan. “Data yang akurat tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga keterlibatan langsung dari masyarakat,” katanya.

“Dengan diterbitkannya Perbup, batas desa akan memiliki kekuatan hukum yang valid, sehingga menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya secara terpadu,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian, dalam memastikan data yang digunakan tidak bertentangan.

Kolaborasi dan Persiapan untuk Masa Depan

Pelaksanaan ILASPP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kebersamaan antara pusat dan daerah. Kemendagri mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mempercepat progres. Selain itu, lembaga seperti BIG diminta memberikan peta dasar yang dapat digunakan sebagai acuan utama. “Keterpaduan data antar lembaga akan memastikan keakuratan informasi,” tambah La Ode.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi, ILASPP diharapkan mampu mempercepat proses penyusunan peta desa dengan memanfaatkan data citra satelit dan sistem informasi geografis. Langkah ini sejalan dengan transformasi digital pemerintahan yang sedang digalakkan. La Ode menuturkan bahwa penggunaan data yang terpadu akan membantu menyelesaikan konflik wilayah yang selama ini menjadi hambatan pembangunan.

“Kami berharap semua pihak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, agar proyek ini bisa rampung dalam waktu yang lebih singkat,” kata La Ode. Ia juga mengingatkan bahwa pengoptimalan batas desa akan berdampak langsung pada kualitas kehidupan warga, termasuk dalam mempercepat akses ke layanan seperti pendidikan dan kesehatan.