New Policy: PDIP Balas PSI: Jokowi Dipecat Desember 2024, Bukan Keluar atau Mundur

PDI Perjuangan Jawab PSI soal Jokowi Dipecat Desember 2024, Bukan Mundur atau Keluar

New Policy – Konflik politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) terus memanas usai diberitakan bahwa Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, akan dipecat oleh PDIP bulan Desember 2024. Pengumuman ini datang dari Ketua DPP PSI, Bestari Barus, yang menyebut penyematan jaket PSI kepada Jokowi sebagai tanda resmi keanggotaannya dalam partai. Namun, sejumlah politisi PDIP, termasuk Guntur Romli, langsung membantah klaim tersebut dan menjelaskan bahwa Jokowi dipecat karena melanggar aturan partai, bukan karena mengundurkan diri atau meninggalkan PDIP.

Perbedaan Tafsir atas Status Jokowi

Pernyataan Guntur Romli, anggota politisi PDIP, menjadi pernyataan koreksi terhadap narasi yang dibangun PSI. Menurutnya, Jokowi tidak hanya tidak lagi tergabung dengan PDIP, tetapi sudah secara resmi dipecat bersama sejumlah tokoh lain seperti Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution pada bulan Desember 2024. Penyebabnya, menurut Guntur, adalah pelanggaran terhadap konstitusi partai dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga (AD/ART) yang diterapkan oleh PDIP.

“Saya koreksi judulnya, Jokowi bukan hanya tidak lagi bersama PDI Perjuangan, tapi sudah dipecat oleh PDI Perjuangan bersama Gibran, Bobby, dan 27 orang lainnya pada Desember 2024 karena pelanggaran konstitusional serta aturan partai,” ujar Guntur saat dihubungi, Minggu (14/6/2026).

Dalam penjelasannya, Guntur mengatakan bahwa status Jokowi sebagai orang yang tidak lagi tergabung dengan PDIP memberi dampak besar. Ia menekankan bahwa pengelepasan Jokowi dari PDIP tidak bisa disamaratakan dengan pengunduran diri atau pindah partai. Menurutnya, dengan dipecat, Jokowi sekarang memiliki kebebasan untuk tetap menjadi anggota partai lain tanpa kewajiban lebih lanjut.

Guntur juga membandingkan posisi Jokowi di PDIP dengan statusnya di PSI. Menurutnya, ketika Jokowi masih menjadi anggota PDIP, ia dianggap sebagai petugas partai yang bertugas untuk kepentingan rakyat dan negara. Namun, sekarang, setelah menjadi anggota PSI, posisinya dianggap lebih bersifat pelayan partai yang hanya fokus pada kebutuhan elektoral.

“Bedanya ‘petugas partai’ Jokowi sebagai orang partai (PDI Perjuangan) ditugaskan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sementara ‘jongos partai’ Jokowi sebagai orang partai (PSI) hanya bekerja untuk kepentingan elektoral partai itu saja,” tambahnya.

Konteks Penyematan Jaket

Sebelumnya, Bestari Barus mengungkapkan bahwa partainya akan melakukan penyematan jaket PSI kepada Jokowi sebagai tanda resmi kepemimpinan dalam jabatan Ketua Dewan Pembina. Penyematan jaket ini, menurut Bestari, akan menjadi simbol bahwa Jokowi tidak lagi tergabung dengan PDIP.

Bestari menegaskan bahwa keputusan penyematan jaket akan diambil oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Namun, ia belum memastikan waktu tepatnya untuk proses tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa keputusan ini akan diumumkan secara resmi setelah semua persiapan selesai.

“Ya, bisa seperti itu (sebelum keliling), bisa mengalir. Yang paling penting adalah bahwa menjadi permakluman publik Pak Jokowi itu bukan sekadar kata-kata saja,” kata Bestari kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Bestari, penyematan jaket akan menjadi penanda bahwa Jokowi secara resmi bergabung dengan PSI dan memutus keterlibatannya dengan PDIP. Ia menekankan bahwa langkah ini diharapkan memberi kesan kuat kepada publik bahwa Jokowi tidak lagi terikat dengan PDIP, meski statusnya sebagai anggota partai tidak langsung diubah.

Perbandingan dan Kritik Terhadap PSI

Guntur juga menyoroti sikap pengikut Jokowi saat ia masih menjadi anggota PDIP. Menurutnya, sebelum Jokowi dipindahkan ke PSI, para pendukungnya tidak ingin Jokowi disebut sebagai ‘petugas partai.’ Ia menganggap hal itu sebagai upaya memperkecil peran Jokowi dalam memimpin partai.

“Cuma mau mengingatkan, dulu pendukung Jokowi tidak mau Jokowi disebut ‘petugas partai’ saat bersama PDI Perjuangan, itu ejekan katanya. Maka dengan Jokowi masuk partai hanya untuk kepentingan elektoral, artinya ludah dijilat di sini,” katanya.

Dengan adanya penyematan jaket, Guntur menilai Jokowi memperoleh kembali kebebasan politik, tetapi juga menunjukkan sikap ambivalen terhadap PDIP. Ia menilai bahwa perubahan status Jokowi akan menimbulkan reaksi dari internal PDIP, khususnya dari para pengurus yang merasa diabaikan atau dipaksa.

Perkembangan dan Reaksi

Konflik ini menimbulkan perdebatan antara dua partai yang selama ini memiliki hubungan erat. PDIP dan PSI berkolaborasi dalam pemerintahan, dan dianggap sebagai partai yang saling mendukung. Namun, adanya tindakan dipecat terhadap Jokowi menimbulkan kejutan, terutama bagi penggemar Jokowi yang berharap ia tetap menjadi bagian dari PDIP.

Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang peran Jokowi dalam kegiatan partai. Guntur menegaskan bahwa Jokowi, sebagai mantan presiden, tidak bisa dianggap sebagai petugas partai lagi setelah dipecat. Ia menyebut bahwa posisi Jokowi di PSI hanya sebagai simbol, sementara keputusan politiknya tetap berada di tangan para pengurus partai.

Sebagai tambahan, Guntur mengkritik strategi PSI dalam mengambil keuntungan dari status Jokowi sebagai mantan presiden. Menurutnya, partai tersebut memanfaatkan popularitas Jokowi untuk kepentingan elektoral, sementara Jokowi sendiri dianggap tidak lagi memiliki kewajiban terhadap PDIP.

Konflik ini berpotensi memengaruhi dinamika politik dalam masa depan, terutama dalam konteks persaingan antarpartai. Bagaimana PDIP dan PSI menangani hubungan mereka setelah Jokowi dipecat akan menjadi penentu keberhasilan kemitraan mereka. Selain itu, langkah ini juga bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap kedua partai, terutama jika dinilai adil atau tidak adil dalam proses pemecatan tersebut.

Sebagai penutup, Guntur mengingatkan bahwa proses pemecatan Jokowi dari PDIP bukan hanya tentang perubahan status, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan antara PDIP dan PSI mengenai peran seorang tokoh politik dalam kegiatan partai. Ia berharap keterlibatan Jokowi dalam PSI akan dianggap sebagai keputusan politik yang bebas, bukan karena tekanan dari PDIP.