Facing Challenges: LHP Ombudsman Harusnya Usut Migor Langka, Diubah Yeka untuk Tujuan Ekspor

LHP Ombudsman Diubah untuk Kepentingan Ekspor, Yeka Hendra Fatika Jadi Tersangka

Facing Challenges – Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menetapkan Yeka Hendra Fatika, mantan anggota Ombudsman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghalangan penyidikan. Penyidik menilai bahwa individu ini terlibat dalam penerimaan suap dari korporasi untuk mempercepat keluarnya rekomendasi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut. Suap ini disangka terkait dengan pembubaran aturan Domestic Market Obligation (DMO) yang sebelumnya dianggap menghambat eksportasi minyak goreng dan turunannya.

Menurut Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, aliran dana yang diduga diterima oleh Yeka berasal dari PT Wilmar Group. Transaksi tersebut dinyatakan melibatkan uang yang disalurkan ke rekening orang lain, serta beberapa proyek yang terkait dengan perusahaan dalam kelompok Wilmar. “Saudara YHF diduga menerima dana dari korporasi PT Wilmar Group dalam hubungan dengan LHP yang bersangkutan,” ujarnya saat memberi keterangan di Gedung Bundar, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2026).

“Kita memiliki bukti bahwa Saudara YHF terima dana dari korporasi, dan transaksi tersebut dilakukan secara tersembunyi melalui rekening orang terdekat atau nominee,” tambah Syarief.

Syarief menjelaskan bahwa LHP yang dimanipulasi oleh Yeka bertujuan mengubah fokus penyelidikan dari kelangkaan minyak goreng pada 2022 ke arah pencabutan DMO. Dalam keadaan ini, korporasi dianggap lebih mudah mencapai keuntungan ekspor tanpa hambatan aturan yang sebelumnya diterapkan pemerintah. “Laporan yang awalnya bertujuan mengusut kelangkaan justru diubah menjadi rekomendasi yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tersebut,” katanya.

Kasus ini terjadi setelah penyidik menemukan bukti bahwa Yeka membantu korporasi dalam merubah substansi laporan Ombudsman. Penyidikan menemukan bahwa perubahan tersebut dilakukan dengan alasan melawan hukum, sehingga memudahkan industri untuk menggugat pemerintah atas aturan DMO. “Perubahan ini bertujuan mencabut aturan yang dianggap menghambat proses eksportasi,” ujar Syarief.

Proses Penyidikan dan Bukti yang Diperoleh

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pihaknya telah memperoleh cukup bukti untuk menetapkan Yeka sebagai tersangka. Bukti ini melibatkan beberapa transaksi keuangan yang terjadi di luar keputusan resmi Ombudsman. “Bukti aliran dana ini terdiri dari bukti transfer, saksi, dan dokumen rekening orang lain yang digunakan sebagai akun nominee,” jelas Syarief.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan mencatat bahwa Yeka diduga menerima dana dari perusahaan terkait sebagai imbalan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan dengan hasil yang menguntungkan mereka. Penyidik juga memperkirakan bahwa keberhasilan manipulasi ini membantu korporasi menghindari hukuman yang seharusnya mereka terima. “Kasus ini menggambarkan bagaimana suap dapat memengaruhi proses pemeriksaan dan membuat laporan berubah arah,” kata Syarief.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, mereka belum merilis estimasi nilai total suap yang diterima oleh Yeka. “Detail jumlah dana masih dalam penyelidikan, jadi kita akan mengungkapnya setelah investigasi selesai,” ungkap Syarief.

Konteks Kelangkaan Minyak Goreng dan DMO

Kelangkaan minyak goreng pada 2022 memicu perdebatan besar di masyarakat. Aturan DMO, yang bertujuan memastikan minyak goreng lokal tetap tersedia untuk kebutuhan masyarakat, sempat dianggap sebagai penghambat bagi industri eksportir. Karena itu, beberapa korporasi berupaya mengubah aturan tersebut melalui mekanisme peradilan.

Yeka Hendra Fatika dituduh memainkan peran kunci dalam perubahan ini. Dalam LHP yang dimanipulasi, Ombudsman menyarankan pencabutan DMO, padahal laporan sebelumnya menunjukkan bahwa masalah kelangkaan minyak goreng menjadi fokus utama. “Saudara YHF mengubah materi laporan informasi Ombudsman RI yang awalnya membahas kelangkaan menjadi rekomendasi untuk menggugat aturan DMO,” tutur Syarief.

Perubahan ini kemudian diberikan kepada tim hukum korporasi sebagai bahan untuk menggugat pemerintah. Hasilnya, tiga perusahaan besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group, berhasil memperoleh putusan lepas dari Pengadilan Negeri. “Putusan perdata dan PTUN digunakan dalam pledoi untuk membebaskan tiga korporasi tersebut dari perkara tindak pidana,” jelas Syarief.

Aturan DMO yang dicabut mengizinkan industri eksportir lebih bebas menyalurkan minyak goreng ke luar negeri, sehingga mengurangi persaingan dalam pasar domestik. Namun, keputusan ini juga dianggap melanggar prinsip transparansi dan keadilan karena dianggap dipicu oleh tekanan dari pihak eksternal. “Pembubaran DMO ini menguntungkan perusahaan, tetapi memberatkan masyarakat yang membutuhkan minyak goreng murah,” ujar Syarief.

Pengaruh pada Pemerintah dan Industri

Kasus Yeka memperlihatkan bagaimana korupsi dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ombudsman, yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan masyarakat, justru dianggap menjadi alat untuk menyuap pihak tertentu. “Ini menggambarkan bagaimana suap dapat mengubah arah pemeriksaan dan menciptakan kebijakan yang menguntungkan pihak berkepentingan,” kata Syarief.

Dalam konteks ini, pemerintah dituduh tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pengawas. Syarief menilai bahwa keberhasilan korporasi dalam menggugat aturan DMO mengindikasikan adanya campur tangan yang tidak seharusnya terjadi. “Kasus ini menunjukkan bahwa ada celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekspor,” tuturnya.

Sebagai akibat dari kasus ini, Yeka Hendra Fatika kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Ia dikenai pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. “Penetapan sebagai tersangka ini menunjukkan bahwa ada indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam proses pemeriksaan,” jelas Syarief.

Kasus Yeka juga menimbulkan dampak signifikan terhadap hubungan antara lembaga otonom dan pihak swasta. Dengan adanya manipulasi LHP, kepercayaan publik terhadap Ombudsman mulai tergoyahkan. “Ini menjadi contoh bagaimana suap bisa memengaruhi keputusan penting yang seharusnya bersifat objektif,” kata Syarief.

Penetapan Yeka sebagai tersangka menunjukkan bahwa kejaksaan terus menggali keterlibatan pihak lain dalam korupsi. Meski belum ada jumlah pasti suap yang diterima, penyidik menegaskan bahwa transaksi ini dilakukan secara tersembunyi. “Bukti yang kita miliki cukup untuk mendukung dugaan ini, dan kita akan terus memperluas investigasi,” tuturnya.

Dengan berlangsungnya kasus ini, pemerintah diharapkan bisa mem