Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD hingga APBD

Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD hingga APBD

Ceritaberkat.com – Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat peranannya dalam memastikan isu kesehatan masyarakat, khususnya tuberkulosis, mendapat perhatian serius dalam perencanaan daerah. Melalui pengawasan yang sistematis, Kemendagri memastikan bahwa penanganan penyakit menular ini tidak hanya menjadi program jangka pendek, tetapi juga terintegrasi dalam dokumen perencanaan yang lebih komprehensif. Proses ini mencakup berbagai tahapan penting mulai dari penyusunan RPJMD, RKPD, hingga Renstra perangkat daerah, sebelum akhirnya masuk ke dalam APBD setiap tahunnya.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menempatkan penanganan tuberkulosis sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi masalah kesehatan ini secara berkelanjutan.

Penegasan dalam Kunjungan Kerja Bersama

Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, secara tegas menyampaikan pentingnya integrasi penanganan tuberkulosis dalam dokumen perencanaan daerah. Pernyataan ini disampaikan saat beliau melakukan Kunjungan Kerja Bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan untuk meninjau pelaksanaan skrining tuberkulosis terintegrasi dalam Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Dharma Wanita atau PKK Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari ini.

“Kami dari Kementerian Dalam Negeri akan melihat secara langsung apakah masalah penanganan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan anggaran, RPJMD, RKPD, kemudian juga Renstra perangkat daerah, dan APBD itu sendiri,” kata Wiyagus dalam siaran pers yang dirilis pada Selasa, 21 Juli 2026.

Kaitan dengan Asta Cita Keempat

Menurut Wiyagus, penanggulangan tuberkulosis merupakan implementasi nyata dari Asta Cita keempat yang berfokus pada penguatan pembangunan sumber daya manusia. Fokus ini mencakup aspek sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita keempat juga menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai cita-cita lainnya.

“Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan eliminasi tuberkulosis. Ini dimulai dari yang terdepan, dari desa. Karena memang target kita dari yang terbawah RT/RW, PKK semua dilibatkan,” tuturnya.

Pentingnya Data Akurat untuk Eliminasi Tuberkulosis

Selain penguatan aspek perencanaan, Wiyagus juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dalam mempercepat eliminasi tuberkulosis. Pemerintah daerah diminta untuk segera memenuhi kebutuhan data yang diminta oleh Kementerian Kesehatan karena hal ini akan mendukung percepatan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita berperang, tanpa data yang lengkap ya tidak mungkin bisa mengalahkan musuh yang akan kita hadapi. Kekuatan kita apa? Kekuatan kita jelas yang ada di sini adalah kekuatan kita dari segi SDM,” tambahnya.

Dukungan Penuh dan Pertimbangan Geopolitik

Lebih lanjut, Wiyagus menyatakan bahwa Kemendagri memberikan dukungan penuh terhadap penanganan tuberkulosis di daerah. Karena hal ini berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pemerintah daerah tidak perlu ragu untuk menjalankan berbagai kebijakan penanganan tuberkulosis yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa seluruh program pemerintah yang dijalankan merupakan pengejawantahan amanat konstitusi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mewaspadai dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok logistik, termasuk alat kesehatan dan obat-obatan.

“Khususnya terkait dengan distribusi obat-obatan tertentu yang memang masih import. Nah, di sinilah kita semua harus tetap kritis terhadap lingkungan yang terjadi di dunia dan waspada. Negara terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, seperti yang sudah ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.

Kehadiran Pejabat Terkait dalam Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting. Di antaranya adalah Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, Zainal Safri, serta Direktur RSUD Dr. Pirngadi, Suhartono. Selain itu, juga hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi Sumut dan Kota Medan.