BNPP Pertahankan Opini WTP BPK, Realisasi Anggaran Tembus 99,38 Persen

BNPP RI Pertahankan Prestasi WTP dan Capai Realisasi Anggaran 99,38 Persen

BNPP Pertahankan Opini WTP BPK Realisasi – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia resmi menyerahkan Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun Anggaran 2025. Penyerahan dokumen penting ini dilakukan dalam rangka Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di ibu kota Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang menjabat sebagai Kepala BNPP RI, menjadi narasumber utama dalam forum tersebut. Ia memaparkan secara komprehensif mengenai capaian pengelolaan anggaran, kinerja organisasi, serta berbagai penghargaan prestisius yang berhasil diraih oleh BNPP RI sepanjang tahun anggaran 2025.

Perjalanan Anggaran 2025 dari Awal hingga Realisasi

Tito menguraikan bahwa alokasi anggaran BNPP RI pada awal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp267,13 miliar berdasarkan surat resmi dari Menteri Keuangan tertanggal 23 September 2024. Angka ini menjadi dasar perencanaan belanja negara untuk berbagai program perbatasan.

Namun, implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pemerintah membawa dampak signifikan terhadap pagu anggaran. Setelah melalui proses penyesuaian, pagu anggaran BNPP RI turun menjadi Rp138,4 miliar. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan dana negara.

“Selanjutnya dalam perjalanan anggaran terdapat relaksasi dari Kementerian Keuangan sebesar Rp76,4 miliar. Sehingga total pagu BNPP Tahun 2025 menjadi Rp214,8 miliar,” ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Dari total pagu sebesar Rp214,8 miliar tersebut, BNPP RI berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp213,5 miliar. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang mencapai 99,38 persen. Menurut Tito, capaian luar biasa ini membuktikan bahwa tingkat penyerapan anggaran sangat tinggi dan mencerminkan efektivitas pelaksanaan program di lingkungan BNPP RI.

Opini WTP ke-11 dan Penilaian Kinerja Kelembagaan

Selain mencatat realisasi anggaran yang optimal, BNPP RI juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pada Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan opini WTP ke-11 secara berturut-turut sejak tahun 2014, menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan.

Berbagai indikator kinerja kelembagaan BNPP RI Tahun 2025 juga memperoleh penilaian positif dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Berdasarkan evaluasi Aplikasi Monev Kementerian Keuangan, nilai kinerja anggaran BNPP RI mencapai 94,86 dengan kategori sangat baik.

Hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPANRB menunjukkan nilai 81,84 atau kategori A-. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 73,88, menandakan kemajuan dalam transformasi birokrasi.

Pada aspek perencanaan pembangunan, BNPP RI juga memperoleh nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,36 dengan predikat sangat baik berdasarkan penilaian Kementerian PPN/Bappenas. Sementara itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA tahun 2025 yang dinilai oleh Kementerian Keuangan mencapai nilai 94,67 dengan kategori baik.

Penghargaan dan Apresiasi dari Berbagai Pihak

Keberhasilan BNPP RI juga tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima sepanjang tahun 2025. Di antaranya penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM yang diraih oleh PLBN Entikong dan PLBN Motamasin.

Indeks Reformasi Hukum BNPP RI memperoleh nilai 99,5 atau predikat AA atau istimewa dari Kementerian Hukum. Selain itu, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH BNPP RI berhasil meraih peringkat pertama terbaik pada kategori lembaga nonstruktural.

“Sekali lagi kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota Komisi II DPR RI. Semua capaian ini tidak lepas dari pengawasan dan rapat kerja yang rutin dilaksanakan, termasuk kunjungan langsung ke lapangan dan ke pos-pos lintas batas,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan tugas BNPP RI. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen BNPP RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Melalui pengelolaan anggaran yang efektif serta peningkatan kualitas pelayanan di kawasan perbatasan, BNPP RI terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara yang semakin maju, aman, dan berdaya saing.

Sebagai informasi, rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Edfrie R. Maith, serta jajaran Kepala Biro dan Asisten Deputi di lingkungan BNPP RI.