Taiwan Protes Kantornya Ditutup di Port Moresby, China Dukung Papua Nugini

Papua Nugini Tutup Kantor Taipei, Taiwan Sampaikan Protes Keras

Taiwan Protes Kantornya Ditutup di Port – Pemerintah Taiwan menyatakan penolakan tegas terhadap keputusan Papua Nugini yang memutuskan untuk menutup kantor perwakilan mereka di negara Pasifik Selatan tersebut. Langkah ini telah memicu respons diplomatik dari kedua belah pihak, dengan Taiwan yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sementara China menyambut positif langkah yang diambil oleh Port Moresby.

Seperti dilaporkan oleh agensi berita AFP pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026, posisi China dalam isu ini sudah jelas sejak lama. Beijing mengklaim bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya dan secara konsisten menentang setiap upaya pulau yang berpemerintahan sendiri tersebut untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional maupun membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain di dunia.

Latar Belakang Hubungan Diplomatik

Papua Nugini, sebagaimana banyak negara lainnya di kawasan ini, memiliki hubungan diplomatik formal dengan Republik Rakyat China. Namun, selama ini PNG juga mengizinkan Taiwan untuk mempertahankan kantor perwakilan di ibu kota Port Moresby, mencerminkan pendekatan pragmatis dalam kebijakan luar negerinya. Kantor tersebut berfungsi sebagai jembatan ekonomi dan diplomasi antara kedua wilayah.

Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataannya menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap keputusan yang diambil secara sepihak. “Kementerian Luar Negeri menyampaikan protes keras terhadap (keputusan) ini, yang diambil tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak kami,” demikian bunyi pernyataan resmi dari kantor diplomatik Taipei.

Taiwan juga menegaskan bahwa kehadiran mereka di PNG tidak akan terganggu sepenuhnya. “Kantor perwakilan kami di Papua Nugini akan terus beroperasi seperti biasa dan, sesuai dengan peraturan yang relevan, melindungi kepentingan nasional kami dan menyediakan layanan yang diperlukan kepada warga negara kami,” tambah pernyataan tersebut.

Respon Resmi Papua Nugini

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko, melalui akun Facebook resminya, memposting pernyataan dari kantornya yang mengumumkan “penghentian operasi segera” serta “penutupan resmi” Kantor Ekonomi Taipei. Pengumuman ini menjadi momen penting dalam sejarah hubungan bilateral antara kedua negara.

Pernyataan yang tertanggal 15 Juli tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa keputusan penutupan ini menggarisbawahi “komitmen teguh pemerintah PNG untuk menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi One-China Policy yang menjadi landasan Papua Nugini”. Kebijakan satu-China ini telah lama menjadi prinsip dasar hubungan luar negeri PNG dengan komunitas internasional.

Dalam wawancara dengan AFP, Tkatchenko menjelaskan bahwa Taipei telah diberi tahu tentang rencana penutupan kantor tersebut “beberapa minggu yang lalu”. Ia juga menekankan bahwa langkah ini tidak akan berdampak negatif terhadap kontrak-kontrak komersial yang sudah ada, khususnya antara CPC Corporation Taiwan dan eksportir gas alam cair PNG, yaitu PNG LNG.

“Kantor itu tidak memengaruhi bisnis dan kontrak mereka. Kantor itu tidak melakukan apa pun,” jelas Tkatchenko, menegaskan bahwa fungsi ekonomi kantor tersebut memang terbatas dan tidak menjadi tulang punggung hubungan dagang kedua negara.

Reaksi China dan Langkah Selanjutnya

Kementerian Luar Negeri China melalui juru bicaranya, Lin Jian, menyatakan bahwa pihaknya “sangat menghargai” keputusan PNG untuk menutup kantor Taiwan. Dalam konferensi pers rutinnya, Lin Jian menambahkan bahwa “China siap untuk terus mendukung Papua Nugini secara tegas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan inti masing-masing negara dan untuk bekerja sama dalam memajukan kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.”

Sementara itu, Taiwan telah memulai diplomasi intensif dengan menghubungi “negara-negara yang sepaham untuk meminta perhatian dan dukungan dari komunitas internasional”. Kantor diplomatik Taipei juga sedang mempertimbangkan “langkah-langkah respons yang tepat” sebagai bagian dari strategi mereka untuk menanggapi perkembangan terbaru ini. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup berbagai opsi, mulai dari penarikan duta besar sementara hingga upaya-upaya hukum internasional untuk melindungi kepentingan Taiwan di kawasan Pasifik Selatan.

Perkembangan ini menjadi sorotan penting dalam peta geopolitik Asia-Pasifik, mengingat semakin meningkatnya pengaruh China di wilayah tersebut dan upaya Taiwan untuk mempertahankan ruang diplomasi internasionalnya. Para pengamat internasional akan memantau dengan cermat bagaimana kedua belah pihak akan melanjutkan hubungan mereka ke depan, serta apakah langkah PNG ini akan diikuti oleh negara-negara Pasifik lainnya yang selama ini memiliki hubungan dengan kedua entitas tersebut.