2 Kali Kebakaran dalam Sebulan, Gedung Bapenda DKI Dipasang Garis Polisi

Dua Insiden Api dalam Sebulan, Gedung Bapenda DKI Jakarta Masih Terkunci di Balik Garis Polisi

Ceritaberkat.com – Baru sepekan berlalu sejak kebakaran kedua melanda kompleks Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat, dan jejaknya masih jelas terlihat. Garis polisi membentang di depan gerbang utama, serpihan material terbakar berserakan di halaman, dan tidak satu pun aktivitas perkantoran terdengar dari balik tembok. Gedung yang seharusnya menjadi pusat pengelolaan pendapatan daerah ibu kota itu, praktis lumpuh total sejak insiden pertama pada Jumat, 7 Agustus 2026.

Kejadian kedua terjadi pada Jumat, 21 Agustus, ketika warga sekitar melaporkan munculnya asap tebal dari area gedung sekitar pukul 18.00 WIB. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Namun, berbeda dengan kebakaran besar yang menghanguskan sebagian struktur pada awal Agustus, insiden kali ini tidak disertai nyala api terbuka.

Saksi Mata di Lokasi

Salah satu warga yang kebetulan berada di sekitar gedung, Sandi, menyaksikan kepulan asap mengepul dari arah kompleks Bapenda. Ia segera menghubungi petugas dan menunggu hingga tim damkar tiba untuk melakukan penanganan.

“Asap doang, nggak ada api. Nggak keluar api, (hanya) asap,” ujar Sandi saat ditemui di lokasi.

Menurut keterangan petugas, asap tersebut bukan akibat kebakaran dalam arti konvensional, melainkan dipicu oleh suhu panas yang terperangkap di dalam ruang gedung yang sudah lama tidak dioperasikan secara normal.

“Penyalaan sedikit, karena suhu panas,” kata Triyanto, Kasie Ops Sudin Damkar Jakarta Pusat, kepada wartawan pada Jumat (21/8).

Dampak Operasional dan Pengalihan Layanan

Sejak kebakaran pertama pada 7 Agustus, gedung Bapenda tidak pernah kembali beroperasi secara penuh. Sebagai konsekuensi langsung, seluruh urusan persuratan fisik dialihkan ke kanal digital. Papan pengumuman yang terpasang di gerbang menyatakan bahwa mulai 10 Agustus 2026, setiap surat yang ditujukan kepada Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta hanya dapat disampaikan melalui surat elektronik.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Bapenda DKI Jakarta mengelola penerimaan daerah yang mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, retribusi, serta berbagai pungutan lain yang menopang anggaran operasional pemerintah provinsi. Dengan volume transaksi pajak yang sangat tinggi setiap harinya, gangguan pada sistem administrasi gedung berpotensi menghambat layanan wajib pajak secara luas. Pengalihan ke kanal digital menjadi langkah darurat untuk menjaga kontinuitas layanan.

Respons Gubernur: Data Aman, Layanan Berlanjut

Pada kebakaran pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergerak cepat menenangkan publik. Ia menegaskan bahwa seluruh data perpajakan telah memiliki cadangan digital, sehingga tidak ada risiko kehilangan informasi wajib pajak akibat kerusakan fisik gedung.

“Data perpajakan DKI Jakarta aman karena sudah ter-back up secara digital, sehingga layanan perpajakan tidak terganggu,” kata Pramono dalam keterangannya pada Sabtu (8/8).

Lebih lanjut, Pramono menjamin bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun gedung induk belum dapat digunakan. Para aparatur sipil negara (ASN) diinstruksikan untuk bekerja dengan skema work from home (WFH) atau berkantor sementara di suku dinas wilayah serta aset milik Pemprov DKI lainnya. Langkah ini memastikan bahwa proses verifikasi pajak, penerbitan surat ketetapan, dan layanan konsultasi wajib pajak tidak terhenti.

“Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama kita. Masyarakat jangan khawatir,” tegasnya.

Investigasi dan Asuransi

Hingga saat ini, penyebab pasti kedua kebakaran masih dalam proses investigasi oleh pihak kepolisian. Belum ada kesimpulan resmi mengenai apakah insiden pertama dan kedua memiliki korelasi sebab-akibat yang sama, atau merupakan kejadian terpisah yang dipicu oleh kondisi teknis gedung.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa Gedung Dinas Teknis Bapenda telah diasuransikan, sehingga kerugian material akibat kebakaran dapat ditangani melalui mekanisme klaim. Proses perbaikan struktur dan instalasi gedung diperkirakan membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat skala kerusakan pada kebakaran pertama.

Konteks: Mengapa Gedung Ini Krusial

Bapenda DKI Jakarta merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh penerimaan daerah ibu kota. Setiap tahun, triliunan rupiah dari pajak kendaraan, pajak properti, dan pungutan lainnya melewati sistem administrasi gedung ini. Gangguan operasional, bahkan yang bersifat sementara, berimplikasi langsung pada arus kas pemerintah provinsi yang membiayai layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program sosial warga Jakarta.

Dua insiden api dalam rentang waktu kurang dari tiga pekan tentu menimbulkan pertanyaan tentang kondisi kelistrikan, sistem proteksi kebakaran, dan pemeliharaan gedung secara keseluruhan. Warga Jakarta yang bergantung pada layanan perpajakan daerah kini menunggu kejelasan jadwal pemulihan operasional, sementara pihak berwenang melanjutkan penyelidikan untuk memastikan tidak ada faktor kelalaian atau sabotase yang luput dari perhatian.