Pengamat Nilai DPD Berhasil Angkat Kepentingan Daerah di STSB 2026

STSB 2026: DPD RI Perkuat Posisi sebagai Suara Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan

Ceritaberkat.com – Perhelatan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta telah berhasil diselenggarakan dengan baik. Direktur Rumah Politik, Fernando Emas, memberikan apresiasi tinggi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak hanya tercermin dari kelancaran aspek seremonial kenegaraan, namun juga substansi yang disampaikan selama berlangsungnya sidang.

Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah pidato Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin. Dengan mengangkat tema ‘Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat’, Sultan menyampaikan pesan yang relevan dengan kondisi saat ini. Tema tersebut mencerminkan upaya untuk menempatkan daerah sebagai pilar utama dalam membangun kedaulatan bangsa.

Posisi DPD sebagai Representasi Daerah

Fernando menekankan bahwa forum sidang bersama ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh DPD RI. Lembaga ini berhasil menunjukkan posisinya sebagai representasi daerah sekaligus bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini menjadi indikator bahwa DPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simbolis, melainkan memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan nasional.

Menurut saya, DPD RI berhasil menyelenggarakan Sidang Bersama dengan baik. Yang lebih penting, forum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan posisi DPD sebagai representasi daerah sekaligus bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pidato Sultan B. Najamudin memberikan penekanan pada pentingnya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyampaiannya, Sultan menegaskan bahwa kedua pihak bukanlah entitas yang saling berhadapan, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam membangun Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang telah diterapkan sejak reformasi.

Inilah pesan yang sangat penting. Penguatan daerah tidak berarti melemahkan pemerintah pusat. Justru daerah yang kuat akan menjadi fondasi bagi Indonesia yang semakin berdaulat. Perspektif seperti ini membuat posisi DPD menjadi konstruktif.

Agenda Legislasi dan Dukungan Presiden

Salah satu pencapaian signifikan DPD RI adalah keberhasilan membawa agenda daerah ke dalam proses legislasi nasional. RUU Daerah Kepulauan menjadi contoh nyata dari upaya ini. Sejak tahun 2017, DPD telah memperjuangkan rancangan undang-undang ini. Kini, RUU tersebut telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026, menandakan adanya kemajuan dalam proses pengesahannya.

Fernando menjelaskan bahwa RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar aspirasi yang disampaikan, melainkan hasil dari proses panjang yang menghasilkan kemajuan nyata di tingkat legislasi. Keberhasilan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa DPD mampu mengubah aspirasi menjadi kebijakan yang konkret.

RUU Daerah Kepulauan adalah contoh konkret bahwa perjuangan DPD tidak berhenti pada penyampaian aspirasi. Ada proses panjang yang kemudian menghasilkan kemajuan di tingkat legislasi. Ini tentu patut diapresiasi.

Dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penyelesaian RUU Daerah Kepulauan semakin memperkuat relevansi agenda ini. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan daerah telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional. Ketika pemerintah memberikan perhatian terhadap agenda yang diperjuangkan DPD, hal ini membuktikan bahwa lembaga tersebut mampu membawa isu daerah ke dalam ruang kebijakan nasional.

Fungsi Pengawasan dan Kolaborasi Antarlembaga

Selain aspek legislasi, DPD RI juga menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam pidatonya, DPD menyatakan akan mengawal pelaksanaan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, APBN, pendidikan, serta isu lingkungan dan transformasi digital.

Fernando menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPD akan semakin terasa apabila tidak hanya berhenti di tingkat pusat. Ketika senator turun ke daerah dan melihat persoalan secara langsung, temuan tersebut dapat menjadi bahan kebijakan nasional. Pendekatan ini memperkuat nilai strategis DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fungsi DPD memang akan semakin terasa apabila pengawasan tidak berhenti di tingkat pusat. Ketika senator turun ke daerah, melihat persoalan secara langsung, kemudian membawa temuan tersebut menjadi bahan kebijakan nasional, di situlah nilai strategis DPD semakin kuat.

Pendekatan kolaboratif juga menjadi fokus DPD RI dalam hubungan dengan DPR RI dan pemerintah. Fernando menilai bahwa hubungan antarlembaga negara akan lebih produktif apabila dibangun melalui sinergi untuk menjawab persoalan masyarakat. Sidang Bersama harus dilihat sebagai ruang untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga negara.

Sidang Bersama ini harus dilihat bukan hanya sebagai agenda tahunan, tetapi sebagai ruang untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga negara. DPD, DPR dan pemerintah memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu memastikan kepentingan rakyat dan daerah mendapatkan tempat dalam kebijakan negara.

Momentum untuk Ke Depan

Fernando berharap keberhasilan penyelenggaraan Sidang Bersama 2026 dapat menjadi momentum bagi DPD RI untuk memperkuat kinerja kelembagaan. Upaya ini mencakup perjuangan aspirasi daerah melalui legislasi, pengawasan, dan kerja sama antarlembaga. Keberhasilan sidang ini seharusnya menjadi titik awal untuk kerja yang lebih konkret di masa depan.

Keberhasilan sidang ini seharusnya menjadi titik awal untuk kerja yang lebih konkret. Tantangan DPD ke depan adalah memastikan gagasan yang disampaikan dalam forum kenegaraan benar-benar dikawal menjadi kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh daerah.

Sebagai lembaga yang mewakili 38 provinsi, DPD RI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepentingan daerah tidak terabaikan. Dengan memperkuat peran dalam legislasi, pengawasan, dan kolaborasi, DPD dapat menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional. Hal ini penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman potensi dan tantangan di setiap wilayahnya.