Wamenko Polkam: Ini Tahun Ke-4 RI Zero Attack Terorisme, Terus Kita Jaga

Empat Tahun Tanpa Serangan Teror: Indonesia Perkuat Waspada di Tengah Stabilitas

Ceritaberkat.com – Empat tahun penuh telah berlalu tanpa satu pun serangan teroris yang berhasil melukai atau menewaskan warga di tanah air. Capaian yang disebut pemerintah sebagai status “zero attack” ini bukan sekadar angka statistik, melainkan hasil dari rangkaian kerja intelijen, koordinasi lintas lembaga, serta perubahan pola pikir dalam penanganan ancaman keamanan. Namun, para pengambil kebijakan menegaskan bahwa ketiadaan serangan bukan berarti ketiadaan ancaman. Justru di balik setiap tahun yang tampak tenang, terdapat puluhan rencana yang berhasil digagalkan sebelum sempat dieksekusi.

Peringatan Internasional Jadi Momentum Refleksi

Pernyataan resmi tentang keberlanjutan status zero attack itu disampaikan dalam sebuah acara bertajuk Kolaborasi Implementasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Tindak Pidana Terorisme, yang digelar dalam rangka Hari Internasional untuk Peringatan dan Penghormatan bagi Korban Terorisme Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026). Pemilihan waktu acara ini sejalan dengan momentum global yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap akhir Agustus untuk mengenang korban terorisme di seluruh dunia.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, hadir dalam acara tersebut dan memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan pesan utama pemerintah: menjaga agar kondisi tanpa serangan teror tidak kembali terputus.

“Alhamdulillah zero attack ini sudah masuk tahun keempat ya. Ini yang terus kita jaga ya.”

Kalimat singkat itu merangkum sikap pemerintah yang menempatkan stabilitas keamanan bukan sebagai kondisi statis, melainkan sebagai keadaan yang harus terus dipertahankan melalui upaya aktif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Publik sebagai Lapis Pertahanan

Lodewijk tidak membatasi narasi pada ranah aparat negara. Ia secara eksplisit mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari mekanisme pencegahan. Dalam pandangannya, tekanan terhadap aksi terorisme tidak bisa ditangani semata-mata oleh lembaga keamanan; masyarakat perlu hadir sebagai mata dan telinga di tingkat akar rumput.

“Perlu keterlibatan masyarakat agar apa yang saya katakan tadi, aksi terorisme ini terus kita tekan untuk tetap zero attack.”

Ajakan ini sejalan dengan pengalaman historis Indonesia. Serangan-serangan besar yang mengguncang publik—mulai dari bom Bali dua ribu dua hingga berbagai insiden di Jakarta dan Surabaya—sering kali berhasil dieksekusi karena celah informasi di tingkat lokal. Ketika warga melaporkan aktivitas mencurigakan, ketika komunitas memahami tanda-tanda radikalisasi di lingkungannya, maka ruang gerak pelaku menyempit jauh sebelum rencana matang.

Di Balik Nol Serangan: 28 Rencana yang Digagalkan

Angka nol di permukaan tidak berarti nol di ruang intelijen. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, mengungkapkan bahwa selama empat tahun terakhir, lembaga yang ia pimpin berhasil menggagalkan sekitar 28 rencana serangan teror sebelum sempat dieksekusi.

“Selama empat tahun ini kurang lebih ada 28 rencana serangan teror yang dapat dicegah.”

Artinya, rata-rata setiap tahun terdapat tujuh hingga delapan skenario yang nyaris menjadi kenyataan. Tanpa intervensi tepat waktu, statistik “zero attack” yang dibanggakan publik kemungkinan besar sudah tercoreng berkali-kali. Fakta ini menegaskan bahwa keamanan yang dirasakan warga merupakan hasil kerja tersembunyi yang berlangsung di balik layar—pengumpulan informasi, pemetaan jaringan, dan tindakan preventif yang tidak selalu mendapat sorotan media.

Fondasi Hukum: UU Nomor 5 Tahun 2018

Eddy Hartono menjelaskan bahwa kemampuan untuk menggagalkan rencana sejak tahap persiapan berakar pada kerangka hukum yang telah disahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengubah paradigma penanganan: perbuatan persiapan—seperti perencanaan, pengumpulan bahan peledak, atau koordinasi antar-aktor—kini telah masuk ke dalam norma hukum pidana.

“Di dalam Undang-Undang Nomor 5/2018, perbuatan persiapan sudah masuk norma hukum pidana sehingga dari awal sudah dapat kita lakukan mitigasi.”

Sebelum undang-undang itu berlaku, aparat kerap menghadapi kendala hukum ketika ingin bertindak pada tahap pra-eksekusi. Pelaku belum melakukan serangan, sehingga ruang intervensi menjadi sempit dan kontroversial. Dengan memasukkan perbuatan persiapan ke dalam ranah pidana, negara memperoleh dasar hukum yang jelas untuk melakukan mitigasi sejak dini—menahan rencana sebelum berubah menjadi ledakan atau penembakan.

Implikasi ke Depan

Keberhasilan empat tahun tanpa serangan teror menempatkan Indonesia dalam posisi yang relatif stabil dibandingkan banyak negara yang masih menghadapi ancaman aktif. Namun, para analis keamanan mengingatkan bahwa kondisi global—ketegangan geopolitik, arus migrasi, serta dinamika media sosial yang mempercepat radikalisasi—tetap menciptakan lingkungan yang tidak bisa dianggap aman secara permanen.

Yang membedakan situasi saat ini dari masa lalu bukan hilangnya ancaman, melainkan penguatan kapasitas deteksi dini dan kerangka hukum yang memungkinkan respons lebih cepat. Selama mekanisme tersebut tetap berfungsi dan masyarakat tetap terlibat, status zero attack memiliki fondasi yang lebih kokoh daripada sekadar keberuntungan temporal. Tantangan sesungguhnya bukan merayakan empat tahun yang telah berlalu, melainkan memastikan tahun kelima, keenam, dan seterusnya tidak menjadi catatan yang terputus oleh satu serangan yang seharusnya bisa dicegah.