Special Plan: Wujudkan Indonesia Emas 2045, Wamendagri Ribka Dorong Pemda Perkuat TP PKK
Table of Contents
Special Plan: Ribka Dorong Pemda Perkuat TP PKK untuk Indonesia Emas 2045
Special Plan – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Menurut pejabat tersebut, lembaga daerah ini dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mengimplementasikan Asta Cita sebagai langkah konkret menuju terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dalam kerangka Special Plan ini, penguatan TP PKK menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera diwujudkan.
Ribka menjelaskan bahwa kekuatan utama TP PKK terletak pada jaringannya yang sangat luas dan menjangkau hingga level keluarga terbawah. Kondisi ini menjadikan organisasi tersebut sebagai ujung tombak dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Organisasi ini telah memiliki akar yang kuat dan terus berkarya hingga mencapai tingkat desa-desa di seluruh nusantara. Melalui pendekatan yang terintegrasi, Special Plan ini memastikan bahwa setiap program PKK dapat diakses oleh masyarakat di berbagai lapisan.
Penguatan Peran di Wilayah 3T dan Pembangunan Berkelanjutan
Oleh karena itu, upaya penguatan terhadap peran TP PKK menjadi sangat krusial saat ini. Fokus utamanya meliputi dukungan terhadap pembangunan keluarga, peningkatan mutu pendidikan, perbaikan sektor kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini khususnya relevan untuk wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sering kali membutuhkan perhatian lebih intensif dalam program-program kesejahteraan. Implementasi Special Plan ini akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
TP PKK menjadi sebuah organisasi yang dapat menggerakkan potensi masyarakat yang ada di daerah, di seluruh pelosok di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ribka melalui keterangan tertulis pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Saat itu, ia hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara puncak peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK. Kegiatan besar ini mengusung tema kuatkan sepuluh program pokok PKK serta laksanakan Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Acara berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Special Plan yang telah dirancang secara komprehensif dipresentasikan kepada seluruh peserta yang hadir.
Ribka menekankan bahwa pemerintah daerah perlu memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program PKK. Dukungan tersebut mencakup penyediaan anggaran yang memadai dan sesuai kebutuhan. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 sebagai arahan resmi kepada pemerintah daerah. Instruksi ini mengarahkan agar setiap daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembiayaan program PKK di wilayah masing-masing. Melalui mekanisme Special Plan, alokasi anggaran ini akan dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
Kami melalui Kepmendagri Nomor 900 tahun 2026 telah mengarahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran khusus untuk pembiayaan kepada seluruh program PKK di daerah.
Menurut Ribka, dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor penentu keberhasilan program-program PKK. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi komitmen daerah dalam mendukung pelaksanaan program PKK. Manfaat dari program tersebut harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sebagai sasaran utama. Dengan adanya Special Plan yang terstruktur, monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara rutin untuk mengukur capaian setiap program.
PKK dianggap sebagai urusan penting yang memerlukan dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ribka juga menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi TP PKK Pusat beserta seluruh jajaran di Indonesia. Organisasi ini telah berkontribusi signifikan dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat selama bertahun-tahun. Special Plan ini akan memperkuat sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.
Ke depan, Ribka berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TP PKK semakin kuat. Hal ini diharapkan dapat memastikan sepuluh program pokok PKK berjalan secara optimal. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, juga hadir dalam kesempatan tersebut. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mengimplementasikan Special Plan ini secara menyeluruh.
Pelindung TP PKK, Selvi Gibran Rakabuming, hadir didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia dari Kabinet Merah Putih. Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, juga ikut serta. Kehadiran jajaran TP PKK dari provinsi dan kabupaten kota seluruh Indonesia menunjukkan pentingnya acara ini bagi pembangunan nasional. Melalui pendekatan Special Plan yang terintegrasi, Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan lebih cepat dan efektif.
