Special Plan: PDIP Minta Jokowi Bawa Ijazah Saat Safari, PSI Sindir Partai Lawak-lawak

PDIP Minta Jokowi Bawa Ijazah Saat Safari, PSI Sindir Partai Lawak-lawak

Special Plan – Konflik politik antara Partai Sosial Indonesia (PSI) dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mencuat dalam rangkaian diskusi terkait perjalanan luar daerah (safari) yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini, Jokowi sedang menjalani serangkaian kunjungan ke berbagai wilayah untuk menjaga hubungan dengan masyarakat. Namun, PDIP yang kini menganggap Jokowi sebagai tokoh independen, masih aktif mengomentari kebijakan dan kinerjanya. Kritik ini terasa lebih menggema setelah Jokowi tidak lagi menjadi anggota partai tersebut.

Bestari Barus Sindir PDIP sebagai Partai yang Terus-Menerus Menyoraki

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, memberikan respons terhadap tindakan PDIP yang berulang kali mengkritik Jokowi. Ia merasa keheranan karena partai besar yang sebelumnya menjadi pendukung utama Jokowi masih terus-menerus menyoraki. “Harap maklum saja. Saya juga merasa heran. Mengapa para anggota DPR dari PDIP lebih suka menyoraki PSI dan Pak Jokowi daripada fokus pada tugas mengelola kepentingan rakyat?” ujarnya dalam wawancara dengan media pada Sabtu (4/7/2026).

“Iya, harap maklum saja. Saya juga heran gitu. Kenapa para anggota DPR RI PDIP ini lebih senang mengomentari PSI dan Pak Jokowi ketimbang bekerja untuk rakyat, gitu. Dan berapa anggota Dewan tuh, Hugo, Deddy Sitorus. Apa di PDIP tuh nggak ada kerjaan lain apa ya?”

Bestari menyoraki kebiasaan PDIP yang masih sering memberikan komentar terhadap Jokowi, meskipun sang mantan presiden telah dipisahkan dari partainya. Menurutnya, sikap PDIP tersebut dinilai tidak konsisten dan lebih terkesan ingin membangun kesan publik. “Selain menanggap-nanggapi yang katanya mereka sudah keluarkan dari PDIP, sudah nggak peduli tapi bohong, gitu. Dan masyarakat umum melihatnya sebagai ya, lawak-lawak saja ini partai PDI Perjuangan ini,” lanjutnya.

Kasus Ijazah Jokowi dianggap Gagal Menggelapkan Fakta

Bestari Barus juga mengkritik tindakan PDIP yang terus mengungkit isu ijazah Jokowi. Ia menilai partai tersebut memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan administrasi calon yang diusung, termasuk dokumen pendidikan Jokowi. “Karena lima kali Pak Jokowi ini dicalonkan dan lima-lima kalinya tuh memang karena, karena diterima masyarakat, dia menang berturut-turut. Dan ijazahnya itu kan, masa nggak dipelototin sama PDIP, gitu?” katanya.

“Orang, partai mereka yang membawa berkas Pak Jokowi mencalonkan. Lima kali Pak Jokowi ini dicalonkan dan lima-lima kalinya tuh memang karena, karena diterima masyarakat, dia menang berturut-turut. Dan ijazahnya itu kan, masa nggak dipelototin sama PDIP, gitu? Nah, kan lima kali mereka mencalonkan bersama partai-partai politik lainnya, bukan sendiri itu. Entar dia pikir sendiri lagi,”

Menurut Bestari, jika memang ada kelemahan administratif dalam ijazah Jokowi, hal tersebut seharusnya sudah terungkap saat PDIP melakukan pencalonan. “Nah, masa matanya pada nggak melotot, gitu? Terus hari ini memanas-manaskan publik, seakan publik nggak tahu bahwa mereka yang mencalonkan Pak Jokowi dan mereka sudah melihat ijazah itu. Kalau memang kemampuan nalar yang ada di partai itu seperti itu, ya mbok kita menerima aja, gitu loh,” tambahnya.

Andreas Hugo Pareira: Ijazah Jokowi Bisa Menjawab Pertanyaan Publik

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, sebelumnya mengungkapkan permintaannya agar Jokowi membawa ijazah saat menjalani safari ke NTT. Ia menilai ijazah menjadi bukti yang cukup untuk mengklarifikasi isu yang sering dibangun di media. “Sebaiknya kalau ke sana (NTT) bawa ijazahnya sehingga, kalau ditanya, tunjukkan ke masyarakat,” ujarnya.

“Karena kasus beliau ini sudah sekian lama, menguras perhatian publik, dan secara sosial juga menjadi pertanyaan publik,”

Andreas mengungkapkan bahwa isu ijazah Jokowi telah berlangsung cukup lama, hingga kini masih menjadi topik yang ramai. Menurutnya, PDIP tidak berhenti untuk memberikan pernyataan yang dinilai bersifat spekulatif. “Kasus beliau ini sudah sekian lama, menguras perhatian publik, dan secara sosial juga menjadi pertanyaan publik,” lanjutnya.

PSI: PDIP Dinilai Tidak Konsisten dalam Penilaian

Bestari Barus mengkritik kekonsistenan PDIP dalam menilai ijazah Jokowi. Ia menilai partai yang sebelumnya berperan sebagai pendukung utama Jokowi kini justru membangun kesan negatif dengan terus-menerus menggulirkan isu yang sama. “Makin ke sini makin jadi tukang lawak, gitu. Ya, seperti itu ya dimaklumi sajalah buat meramai-ramaikan mereka supaya kelihatan ada omongan kan, gitu,” ujarnya.

“Kita sih udah nggak berharap mereka mengomentari. Iya, toh? Ya yang disampaikan juga aneh,”

Bestari juga menyebutkan bahwa kebijakan PDIP dalam memberikan kritik terhadap Jokowi lebih seperti permainan taktik. “Katanya partai ini besar, tapi besar omong doang, gitu. Ngomongin orang yang sudah dia tidak lagi bersamaannya itu,” tambahnya. Ia menilai sikap ini mencerminkan keinginan PDIP untuk terus membangun narasi publik tanpa memperhatikan keberhasilan Jokowi saat menjadi kader.

Respon Jokowi: Tersenyum dan Tertawa Saat Dikritik

Dalam situasi ini, Bestari Barus mengungkapkan bagaimana Jokowi merespons kritik yang diberikan PDIP. Menurutnya, Jokowi selalu terlihat santai, bahkan tertawa saat dibicarakan. “Beliau tertawa aja. Senyum aja. Ya, yang hancur lebur hatinya kan yang marah-marah. Ke sana sini bilangnya kami sudah enggak anggap lagi, kami sudah enggak peduli. Tapi ngomong terus,” ujarnya.

Bestari menilai Jokowi tidak terpengaruh oleh seluruh sorakan PDIP. Ia juga menyatakan bahwa Jokowi tetap menjaga sikap tenang, sementara pihak yang marah justru menjadi penyebar isu. “Katanya partai ini besar, tapi besar omong doang, gitu. Ngomongin orang yang sudah dia tidak lagi bersamaannya itu,” lanjut Bestari.

Kritik yang