Solution For: Di Depan Guru Besar, Prabowo Targetkan Pangkas 1.000 BUMN Jadi 250

Prabowo Targetkan Pengurangan BUMN Menjadi 250 Perusahaan

Solution For – Dalam sebuah kesempatan penting, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang dianggap sudah mengalami pembengkakan biaya dan berdampak pada pengeluaran pemerintah. Ia menekankan bahwa saat ini banyak BUMN yang tidak memberi manfaat maksimal bagi negara, sehingga perlu dilakukan evaluasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana yang berasal dari rakyat.

Pembicaraan di Sarasehan Kebangsaan KSTI Indonesia 2026

Penjelasan Prabowo disampaikan di hadapan para guru besar selama acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026, yang berlangsung di JCC, Senayan, Jakarta, pada hari Minggu (28/6/2026). Dalam sesi ini, ia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para akademisi, termasuk usulan terkait alokasi dana riset dari laba BUMN.

Salah satu topik yang dibahas oleh Prabowo adalah bagaimana laba BUMN bisa digunakan untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi di dunia pendidikan tinggi. “Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul,” ujarnya. Namun, ia juga menyoroti bahwa banyak BUMN saat ini belum mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan. “Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih, Danantara. Terima kasih. Selama setahun ini, ada keuntungan yang mulai terlihat, ya,” tambahnya, sambil mengapresiasi usulan yang diajukan oleh salah satu peserta.

“Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 direktur, 750 komisaris kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead,” lanjut Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa banyak BUMN yang saat ini beroperasi dengan biaya operasional tinggi, tetapi tidak memberi kontribusi yang sepadan terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut bahwa pemerintahannya sedang berupaya menertibkan BUMN tersebut, termasuk melakukan penutupan terhadap perusahaan yang dianggap tidak efisien. “Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa langkah penurunan jumlah BUMN bukan hanya sekadar mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal. Ia menyoroti bahwa keberadaan BUMN yang terlalu banyak justru menyebabkan kerugian besar bagi negara, terutama karena mereka tetap membayar gaji direksi, komisaris, dan karyawan, meski belum menghasilkan laba.

Menjawab pertanyaan dari Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dalam beberapa tahun terakhir. “Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?” tanya Prabowo, yang disambut anggukan oleh Dony. Langkah ini, menurut Prabowo, adalah bagian dari upaya untuk menjadikan BUMN sebagai entitas yang lebih berkualitas dan mampu berkontribusi secara langsung kepada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prabowo, penyederhanaan jumlah BUMN akan memberikan dampak signifikan pada efisiensi pengeluaran pemerintah. Ia menjelaskan bahwa pengurangan jumlah BUMN tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Dengan menutup BUMN yang tidak produktif, kita bisa mengalihkan anggaran ke bidang-bidang yang lebih mendesak,” kata Prabowo.

Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kompetitivitas BUMN yang tersisa. Prabowo menyebut bahwa banyak perusahaan yang saat ini beroperasi dalam kondisi tidak sehat, sehingga perlu diperbaiki atau ditutup agar bisa fokus pada pengembangan bisnis yang lebih berkelanjutan. “BUMN yang masih berjalan harus bisa memberi nilai tambah, bukan hanya menyerap dana tanpa hasil yang nyata,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo memperkenalkan gagasan bahwa BUMN tidak hanya bisa menjadi tulang punggung perekonomian, tetapi juga harus menjadi perusahaan yang berorientasi pada efisiensi dan inovasi. Ia menyoroti bahwa salah satu kritik utama terhadap BUMN adalah kelebihan biaya operasional, terutama karena pengelolaan yang tidak optimal. “Ini adalah tantangan besar, ya. BUMN harus bisa mengelola dana dengan lebih hati-hati agar tidak menjadi beban bagi negara,” lanjut Prabowo.

Prabowo juga menekankan bahwa rencana pengurangan BUMN ini bukan hanya untuk mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga untuk menciptakan suasana bisnis yang lebih sehat. Ia menyebut bahwa dengan adanya BUMN yang lebih sedikit, pemerintah dapat mengawasi operasional mereka dengan lebih baik. “Dengan jumlah BUMN yang lebih terkendali, kita bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar memberi manfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengungkapkan bahwa rencana ini juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas manajemen BUMN. Ia menyebut bahwa banyak perusahaan yang saat ini dipimpin oleh direktur dan komisaris yang tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik. “Ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem manajemen BUMN, agar mereka bisa bekerja lebih efektif dan tidak hanya menghabiskan dana tanpa ada peningkatan hasil yang nyata,” jelas Prabowo.

Menurut Dony Oskaria, yang hadir dalam acara tersebut, langkah penutupan BUMN yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari strategi untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi. Ia mengatakan bahwa rencana ini telah melalui evaluasi yang matang, dan tidak semua BUMN akan ditutup, tetapi hanya perusahaan yang tidak memberi kontribusi maksimal. “Ini adalah langkah strategis untuk menjadikan BUMN lebih kompetitif dan memberi manfaat yang jelas kepada masyarakat,” ujarnya.