Seperti Usulan DPR, Pemerintah Sepakati Ada BUK Migas di Bawah Presiden

BUK Migas Disiapkan Langsung di Bawah Presiden

Ceritaberkat.com – Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi atau BUK Migas sebagai lembaga yang akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran badan ini dirancang menjadi bagian penting dalam pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi nasional.

Rencana tersebut sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam rancangan itu, BUK Migas diposisikan sebagai penerima delegasi pengusahaan kegiatan usaha hulu dari pemerintah pusat, yang tetap memegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa posisi kelembagaan BUK Migas telah disepakati. Ia menegaskan badan tersebut nantinya tidak berada di bawah kementerian, melainkan memiliki garis tanggung jawab langsung kepada kepala negara.

“Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang tapi lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden dan itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Fokus pada Kelancaran Perizinan

Salah satu hal yang masih dipersiapkan pemerintah adalah bentuk pengaturan yang dapat memperkuat BUK Migas, terutama terkait perizinan. Sektor migas kerap melibatkan kebutuhan persetujuan lintas bidang, sehingga desain kelembagaan yang efektif diharapkan mampu mencegah proses administratif menghambat kegiatan produksi.

Isu perizinan menjadi perhatian karena peningkatan produksi atau lifting migas membutuhkan koordinasi yang cepat. Lifting mengacu pada volume minyak atau gas yang berhasil diproduksikan dan siap disalurkan. Ketika keputusan terkait wilayah kerja, investasi, operasional, maupun izin pendukung memerlukan jalur yang panjang, target produksi dapat menghadapi kendala.

“Kita tidak pengin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita,” ujar Bahlil.

Melalui BUK Migas, pemerintah ingin menghadirkan mekanisme yang lebih terarah untuk pelaksanaan usaha hulu. Namun, penguatan proses perizinan tetap memerlukan formulasi regulasi yang jelas agar kewenangan lembaga baru tersebut dapat berjalan selaras dengan aturan di sektor-sektor terkait.

Posisi BUK Migas dalam RUU Migas

Ketentuan mengenai pembentukan BUK Migas tercantum dalam draf RUU Migas yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Pasal 4 dalam rancangan tersebut menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui dan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Penguasaan negara atas sumber daya migas kemudian dijalankan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam rancangan aturan itu, kegiatan usaha migas dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir.

Kegiatan hulu mencakup tahapan pencarian dan pengembangan cadangan hingga produksi minyak dan gas. Sementara itu, kegiatan hilir berkaitan dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, serta niaga. BUK Migas dalam rancangan undang-undang secara khusus diberi peran pada sisi hulu.

Pasal 5 mengatur bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi akan mendelegasikan pengusahaan kegiatan hulu kepada BUK Migas. Dengan skema tersebut, negara tetap memegang penguasaan atas sumber daya, sedangkan pelaksanaan pengusahaan hulu ditempatkan pada badan usaha khusus.

BUK Migas disebut sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Tugasnya mencakup pelaksanaan seluruh pengusahaan kegiatan hulu. Rancangan itu juga membuka kemungkinan kerja sama apabila kegiatan hulu tidak dapat dilaksanakan langsung oleh BUK Migas.

Dalam kondisi demikian, BUK Migas dapat menawarkan kerja sama atas suatu wilayah kerja kepada badan usaha dan/atau bentuk usaha tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa badan tersebut tidak hanya dirancang sebagai lembaga administratif, tetapi juga memiliki peran dalam pengaturan pengusahaan wilayah migas.

Arti Penting Tata Kelola yang Jelas

Pembentukan BUK Migas akan menjadi salah satu perubahan kelembagaan penting dalam arah pengelolaan migas nasional. Karena menyangkut sumber daya strategis, kejelasan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, BUK Migas, pelaku usaha, dan instansi perizinan akan menentukan efektivitas pelaksanaannya.

Rancangan pengaturan tersebut juga perlu memberi kepastian mengenai proses kerja sama wilayah kerja, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan hulu, serta mekanisme pengawasan. Kepastian aturan menjadi relevan agar tujuan memperlancar pengelolaan migas tidak justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam praktik.

Bagi pembaca, pembentukan badan baru ini penting dicermati karena berkaitan dengan cara negara mengelola minyak dan gas bumi. Kebijakan di sektor hulu berhubungan langsung dengan upaya menjaga produksi nasional, menarik pelaksanaan kerja sama pada wilayah kerja, serta memastikan sumber daya strategis tetap dikelola dalam kerangka penguasaan negara.

Pembahasan RUU Migas selanjutnya akan menentukan rincian bentuk, kewenangan, dan tata kerja BUK Migas. Pemerintah telah menyatakan arah utamanya: badan usaha khusus itu akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden, dengan penguatan perizinan sebagai salah satu fokus utama.