Prabowo Minta Maaf ke NU Banyak Pesantren Belum Dapat Layar Interaktif Panel

Prabowo Akui Keterlambatan Distribusi Layar Interaktif ke Pesantren NU di Hadapan Ribuan Peserta Muktamar

Ceritaberkat.com – Di tengah suasana khidmat Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Kamis (27/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Alasan permohonan itu sederhana namun berdampak luas: ribuan sekolah dan pesantren yang bernaung di bawah NU hingga saat itu belum menerima alokasi layar interaktif panel yang telah didistribusikan ke sekolah-sekolah negeri.

Momen tersebut menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para kiai, pengurus, dan peserta muktamar yang berkumpul di Jombang. Prabowo mengakui bahwa dirinya baru memperoleh informasi mengenai ketimpangan distribusi perangkat teknologi pendidikan itu. Pengakuan keterlambatan ini sekaligus menyoroti persoalan koordinasi lintas kementerian dalam program digitalisasi ruang kelas di Indonesia.

Permintaan Maaf di Depan Peserta Muktamar

“Saya, saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel, banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima.”

Pernyataan itu diucapkan saat Prabowo membuka rangkaian acara Muktamar ke-35 NU. Muktamar sendiri merupakan forum tertinggi organisasi yang berlangsung lima tahun sekali, tempat para pengurus dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan organisasi. Kehadiran kepala negara di forum tersebut menandai tingkat perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren dan pendidikan keagamaan.

Penjelasan soal Pembagian Wewenang Antar-Kementerian

Prabowo kemudian menjelaskan mengapa ketimpangan distribusi terjadi. Ia menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, tidak dapat disalahkan dalam hal ini. Alasannya bersifat struktural: Kemendikdasmen secara administratif hanya berwenang atas sekolah-sekolah negeri. Sementara itu, lembaga pendidikan di bawah naungan NU—termasuk ribuan pesantren dan madrasah—berada dalam koordinasi Kementerian Agama.

“Menteri Pendidikan Mendikdasmen, Pak Abdul Mu’ti, beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri ya, kami bilang. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar.”

Penjelasan ini menggarisbawahi kompleksitas tata kelola pendidikan di Indonesia, di mana dua kementerian berbeda mengelola dua jalur pendidikan yang secara sosial dan kultural saling beririsan. Pesantren dan madrasah NU, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di seluruh pelosok negeri, memiliki status hukum dan administratif tersendiri di bawah Kemenag, sehingga program-program pendidikan yang dirancang oleh Kemendikdasmen tidak otomatis mencakup lembaga-lembaga tersebut.

Komitmen Percepatan: Empat Layar Sekaligus untuk Sekolah NU

Setelah mengakui keterlambatan, Prabowo menyampaikan komitmen konkret untuk menutup kesenjangan tersebut. Ia memastikan bahwa seluruh ruang kelas di sekolah-sekolah NU akan memperoleh fasilitas layar interaktif panel yang setara dengan yang diterima sekolah negeri.

“Tidak ada masalah, walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri.”

Lebih lanjut, Prabowo merinci skema distribusi yang telah berjalan dan yang akan datang. Pada tahun anggaran sebelumnya, setiap ruang kelas di sekolah negeri telah menerima satu unit layar interaktif panel. Pada tahun berjalan, sekolah negeri dijadwalkan memperoleh tambahan tiga unit lagi. Adapun untuk sekolah-sekolah di bawah NU, pemerintah akan mengalokasikan empat unit sekaligus dalam satu tahap distribusi.

“Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan tiga, tapi NU segera akan menerima langsung empat Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi.”

Konteks Program Digitalisasi Ruang Kelas

Program pengadaan layar interaktif panel merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan. Perangkat ini memungkinkan guru menampilkan materi visual, video pembelajaran, dan konten interaktif langsung di ruang kelas, sehingga mengurangi ketergantungan pada metode pengajaran satu arah. Bagi pesantren yang selama ini mengandalkan metode sorogan, bandongan, dan hafalan, kehadiran teknologi semacam ini membuka kemungkinan integrasi konten multimedia ke dalam kurikulum keagamaan tanpa meninggalkan tradisi pembelajaran klasik.

Nahdlatul Ulama sendiri mengelola salah satu jaringan pendidikan terbesar di Indonesia, mencakup ribuan pesantren, madrasah diniyah, dan sekolah formal di berbagai jenjang. Jaringan ini tersebar dari Sabang sampai Merauke dan melayani jutaan santri serta siswa. Keterlambatan akses terhadap perangkat teknologi pendidikan berarti ribuan lembaga tersebut tertinggal dalam hal kualitas infrastruktur pembelajaran dibandingkan sekolah negeri yang telah lebih dulu menerima alokasi serupa.

Implikasi bagi Kebijakan Pendidikan Nasional

Pengakuan keterlambatan oleh kepala negara di forum Muktamar membawa implikasi ganda. Di satu sisi, hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses teknologi pendidikan lintas jalur—baik negeri maupun swasta keagamaan. Di sisi lain, peristiwa ini menyoroti kebutuhan akan mekanisme koordinasi yang lebih rapat antara Kemendikdasmen dan Kementerian Agama agar program-program infrastruktur pendidikan tidak terfragmentasi oleh batas-batas administratif antar-kementerian.

Bagi dunia pesantren, janji percepatan distribusi empat layar sekaligus menjadi penanda bahwa pemerintah mengakui peran strategis lembaga-lembaga NU dalam ekosistem pendidikan nasional. Dengan total alokasi empat unit per ruang kelas, sekolah NU tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga melampaui jumlah yang diterima sekolah negeri pada tahun berjalan. Langkah ini, jika terealisasi tepat waktu, dapat menjadi titik balik dalam pemerataan kualitas infrastruktur digital pendidikan di Indonesia.