Prabowo Minta Kapolri All Out Tindak Tegas Korporasi Pelaku Karhutla

Prabowo Perintahkan Penindakan Keras terhadap Korporasi Terkait Karhutla

Ceritaberkat.com – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat dan seluruh unsur pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Arahan itu mencakup langkah hukum yang tegas terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kemungkinan pencabutan seluruh izin usaha serta pendalaman unsur pidana.

Instruksi tersebut disampaikan saat Prabowo memimpin rapat terbatas secara hybrid mengenai penanganan sejumlah bencana di Indonesia dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Dalam rapat itu, Presiden menaruh perhatian pada paparan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengenai kebakaran yang diduga dilakukan dengan sengaja dan keterlibatan puluhan perusahaan.

Prabowo menegaskan bahwa setiap temuan harus melalui proses verifikasi. Namun, apabila tanggung jawab suatu pihak telah terang, pemerintah diminta tidak menunda tindakan. Sikap ini terutama diarahkan kepada pelaku yang sebelumnya pernah dikenai sanksi tetapi kembali melakukan pelanggaran.

“Kita akan bertindak dengan keras.”

Presiden menyampaikan pencabutan izin menjadi langkah yang perlu ditempuh apabila korporasi terbukti bertanggung jawab atas kebakaran. Ia menilai tidak semestinya ada ruang toleransi bagi pihak yang mengulangi pelanggaran, khususnya setelah pernah mendapatkan tindakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penegakan administrasi, dalam bentuk pencabutan izin, tidak diposisikan sebagai akhir dari proses. Prabowo meminta kemungkinan tindak pidana tetap diperiksa setelah izin dicabut. Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berhenti pada status perizinan, melainkan juga menyentuh pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Tidak ada ampun mulai sekarang.”

Kapolri Diminta Mengerahkan Seluruh Jajaran

Kepada Kapolri, Prabowo memberikan arahan khusus untuk menjalankan penyelidikan secara maksimal. Seluruh instansi di bawah kepolisian diminta dilibatkan untuk menelusuri dugaan pelanggaran secara mendalam dan memastikan tindakan yang diberikan selaras dengan hasil pemeriksaan.

Permintaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin penanganan karhutla dilakukan secara menyeluruh. Penelusuran yang mendalam diperlukan agar tanggung jawab tidak berhenti pada dugaan awal, melainkan dapat dibuktikan melalui proses yang jelas sebelum sanksi dijatuhkan.

“Kapolri saya minta all out.”

Prabowo juga meminta agar aparat tidak bersikap longgar terhadap perkara kebakaran hutan dan lahan. Baginya, persoalan ini tidak lagi dapat ditangani dengan toleransi, terutama ketika terdapat indikasi pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum.

Penekanan pada verifikasi dan penyelidikan menjadi bagian penting dari arahan tersebut. Pemerintah menginginkan keputusan pencabutan izin maupun proses pidana dijalankan atas dasar pemeriksaan yang kuat. Di sisi lain, ketegasan itu dimaksudkan untuk memberi pesan bahwa pelanggaran berulang akan menghadapi konsekuensi lebih berat.

Kesiapsiagaan Tetap Diperkuat dalam Masa Rawan

Selain membahas penindakan terhadap pelaku, Prabowo meminta jajaran pemerintah mempertahankan kemampuan dan kesiapan dalam menghadapi karhutla. Dalam rapat, disampaikan bahwa satu setengah bulan ke depan masih merupakan periode yang cukup rawan.

Kondisi tersebut membuat penanganan di lapangan tidak boleh melemah. Pemerintah perlu tetap menjaga daya tahan personel, koordinasi, serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghadapi potensi kebakaran. Arahan Presiden tidak hanya berfokus pada respons setelah kejadian, tetapi juga pada upaya mencari penyelesaian yang lebih menyeluruh.

“Kita harus punya stamina, ketahanan.”

Karhutla memiliki dampak yang luas sehingga penanganannya membutuhkan kesiapan berkelanjutan. Karena itu, penguatan mitigasi menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Pengalaman penanganan saat ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kesiapan pada periode-periode berikutnya.

Prabowo menilai persiapan harus dilakukan lebih besar dan lebih terencana. Ia menekankan perlunya perbaikan dalam penanganan mendatang agar langkah pencegahan dan respons dapat berlangsung lebih baik dari pengalaman yang sedang dijalani.

Bagi masyarakat, arah kebijakan ini menegaskan dua hal: pemerintah ingin memperketat tindakan terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran, sekaligus menjaga kesiapsiagaan menghadapi periode rawan. Penegakan hukum dan penguatan mitigasi dipandang sebagai bagian yang saling berkaitan dalam upaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

“Masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan.”

Melalui arahan tersebut, Prabowo meminta seluruh jajaran bergerak dengan ketegasan dan ketahanan yang sama. Tindakan terhadap korporasi yang terbukti melanggar akan diproses melalui verifikasi, pencabutan izin bila diperlukan, serta penyelidikan pidana. Pada saat bersamaan, pemerintah diminta terus membangun kesiapan yang lebih kuat untuk menghadapi ancaman karhutla di masa depan.