Bima Arya Minta Otonomi Daerah Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Otonomi Daerah Harus Berfungsi sebagai Penggerak Ekonomi, Bukan Sekadar Pembagian Wewenang

Ceritaberkat.com – Di tengah dinamika pembangunan nasional yang menuntut pemerataan kesejahteraan lintas wilayah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyuarakan urgensi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ia menegaskan bahwa kerangka desentralisasi yang selama ini dipahami semata-mata sebagai mekanisme distribusi kewenangan perlu dirombak total agar mampu menghasilkan nilai tambah nyata bagi perekonomian lokal. Pesan tersebut ia sampaikan ketika tampil sebagai pembicara utama pada Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar di IPB International Convention Center, Botani Square, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (27/8/2026).

Forum akademik tahunan yang mempertemukan ekonom, akademisi, dan pembuat kebijakan itu menjadi panggung bagi Bima untuk mengartikulasikan ulang makna desentralisasi fiskal. Bagi pemerintah pusat, instrumen fiskal yang selama ini difungsikan sebagai alat redistribusi anggaran kini harus ditransformasi menjadi katalis lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai pelosok negeri.

“Desentralisasi fiskal hari ini juga harus menjadi instrumen yang menciptakan lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan, bukan sekadar pembagian kewenangan saja.”

Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis pada Jumat (28/8/2026) dan mencerminkan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang sedang mematangkan sebuah dokumen strategis bernama Desain Besar Penataan Otonomi Daerah. Dokumen itu dirancang untuk memperjelas batas-batas kewenangan antarjenjang pemerintahan—pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota—sekaligus menyempurnakan formula perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) agar alokasi fiskal menjadi lebih proporsional dan responsif terhadap potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Tiga Pergeseran Paradigma yang Dituntut

Bima memaparkan tiga transformasi fundamental yang harus diadopsi pemerintah daerah guna memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk satu kerangka kerja yang koheren.

Pertama, peralihan dari model pembangunan berbasis sumber daya alam menuju penciptaan nilai tambah. Selama beberapa dekade, banyak daerah bergantung pada ekstraksi komoditas mentah—perkebunan, pertambangan, perikanan—tanpa mengembangkan hilirisasi industri. Bima menekankan bahwa daerah tidak boleh berhenti pada tahap menjual bahan baku. Yang dibutuhkan adalah pembangunan ekosistem ekonomi yang mencakup seluruh rantai nilai, dari hulu hingga hilir, sehingga kekayaan yang tercipta tetap berputar di dalam wilayah tersebut.

“Dari resource-based decentralization menuju value creation-based decentralization. Jadi daerah-daerah kita dorong, kita minta, kita semangati, kita berikan motivasi. Tidak hanya berdasar resource saja, tetapi ada value creation di sana.”

Kedua, transformasi relasi antardaerah dari rivalitas menjadi kolaborasi. Bima mengingatkan bahwa persaingan antarwilayah dalam memperebutkan investasi atau alokasi anggaran sering kali menghasilkan inefisiensi. Sebagai gantinya, kerja sama antardaerah perlu dibangun untuk membentuk rantai pasok yang saling melengkapi, memperkuat kapasitas ekonomi agregat, dan menciptakan pertumbuhan yang bersifat sinergis而非 kompetitif.

Ketiga, redefinisi peran pemerintah daerah dari pelaksana anggaran menjadi penggerak pembangunan. Dalam kerangka baru ini, Pemda didorong untuk membuka ruang investasi yang lebih luas, memangkas birokrasi yang menghambat aktivitas ekonomi, mengoptimalkan sumber pembiayaan alternatif di luar transfer fiskal pusat, serta memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tantangan Kapasitas Kepemimpinan Daerah

Sebagaimana dipahami dalam literatur tata kelola pemerintahan, keberhasilan setiap reformasi struktural sangat bergantung pada kapasitas eksekutif di tingkat daerah. Bima menyoroti fakta bahwa komposisi kepemimpinan daerah saat ini mengalami pergeseran demografis yang signifikan. Sebagian besar kepala daerah yang terpilih dalam beberapa periode terakhir merupakan figur baru yang belum memiliki rekam jejak panjang dalam manajemen pemerintahan.

“80 persen kepala daerah adalah pendatang baru, newcomer. Dan sebagian besar Gen X, ada milenial [juga ada]. Jadi tidak lagi baby boomers. Jadi muda-muda dan bukan incumbent. Di satu sisi ini harapan baru, di sisi lain mereka belum banyak pengalaman.”

Kondisi ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, regenerasi kepemimpinan membuka ruang bagi inovasi kebijakan, pendekatan digital, dan cara pandang baru terhadap masalah pembangunan. Di sisi lain, ketiadaan pengalaman praktis dalam pengelolaan anggaran, perizinan, dan koordinasi lintas-sektor menuntut adanya mekanisme pendampingan yang intensif agar kebijakan yang dirumuskan tetap selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik—transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kementerian Dalam Negeri secara berkelanjutan menjalankan program pembinaan dan pendampingan bagi pemerintah daerah. Fokusnya mencakup penguatan kapasitas kepemimpinan eksekutif, fasilitasi inovasi kebijakan yang tetap akuntabel, serta peningkatan responsivitas birokrasi daerah terhadap kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah yang diidealkan bukan sekadar otonomi administratif, melainkan otonomi produktif yang mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi setiap wilayah di Indonesia.