Pemkot Telusuri Viral Pungli Ganti KK di Surabaya Bayar Rp 2 Juta

Pemkot Surabaya Telusuri Dugaan Pungutan Rp 2 Juta untuk Perubahan KK

Ceritaberkat.com – Pemerintah Kota Surabaya sedang mendalami unggahan media sosial yang memunculkan dugaan pungutan liar dalam pengurusan perpindahan kartu keluarga di wilayah Gunung Anyar. Dalam unggahan tersebut, warga disebut diminta membayar hingga Rp 2 juta oleh pengurus lingkungan RT/RW saat mengurus perubahan administrasi kependudukan.

Dugaan tersebut menjadi perhatian karena pengurusan administrasi kependudukan, termasuk perpindahan kartu keluarga atau KK, pada dasarnya tidak dipungut biaya. Warga yang membutuhkan layanan administrasi diimbau menggunakan jalur resmi agar prosesnya tercatat dan sesuai dengan ketentuan.

Layanan Administrasi Kependudukan Ditegaskan Gratis

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menyatakan bahwa tidak ada tarif untuk pengurusan administrasi kependudukan. Pemerintah kota kini berupaya mengetahui lebih jauh kronologi dugaan pungutan yang ramai dibicarakan tersebut.

“Gak ada, pengurusan adminduk gratis. Kami coba dalami kasusnya seperti apa,” kata Irvan, Minggu (25/10/2026).

Penegasan ini penting bagi warga yang hendak memperbarui data keluarga, mengurus perpindahan domisili, maupun mengakses layanan kependudukan lain. Dokumen seperti KK memiliki fungsi penting dalam berbagai kebutuhan administrasi, sehingga masyarakat perlu memastikan setiap proses ditempuh melalui kanal pelayanan yang tersedia.

Irvan menjelaskan bahwa pengurusan pindah KK tidak harus bergantung pada perantara. Layanan dapat dilakukan secara daring maupun dengan mendatangi lokasi pelayanan yang telah disediakan pemerintah kota.

“Bisa langsung ke kantor pelayanan seperti di kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola atau di balai RW,” ujarnya.

Warga Dapat Memilih Jalur Online atau Tatap Muka

Kemudahan akses layanan menjadi salah satu hal yang perlu diketahui warga agar tidak mudah diarahkan pada prosedur tidak resmi. Untuk pengurusan secara langsung, masyarakat dapat mendatangi kantor kelurahan, kecamatan, SPP, MPP Siola, ataupun balai RW yang menyediakan pelayanan administrasi kependudukan.

Opsi daring juga dapat menjadi pilihan bagi warga yang ingin memulai pengajuan tanpa harus datang lebih dahulu ke lokasi pelayanan. Meski demikian, warga tetap perlu memperhatikan kelengkapan dokumen yang diperlukan sesuai jenis perubahan data yang diajukan.

Jika ada pihak yang meminta biaya di luar ketentuan dalam proses administrasi kependudukan, warga sebaiknya meminta penjelasan mengenai dasar pungutan tersebut dan memastikan layanan ditempuh melalui saluran resmi. Kejelasan prosedur membantu mencegah kesalahpahaman sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

Aturan Iuran RT/RW Telah Dibatasi

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.3/16871/436.1.1/2026 mengenai pembatasan penarikan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT dan RW. Surat edaran itu ditujukan kepada seluruh camat dan lurah sebagai pedoman dalam pengelolaan iuran warga.

Aturan tersebut menekankan bahwa iuran RT/RW hanya dapat dipergunakan bagi kebutuhan tertentu. Ruang lingkupnya meliputi keamanan, kebersihan, serta penerangan prasarana, sarana, dan utilitas yang belum diserahkan atau belum dikelola pemerintah daerah.

Dengan pembatasan itu, penarikan iuran di lingkungan warga tidak dapat dikaitkan secara sembarangan dengan pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan KK dan dokumen kependudukan lain berada dalam layanan administrasi publik yang telah ditegaskan gratis oleh Dispendukcapil Surabaya.

Penelusuran atas dugaan pungutan di Gunung Anyar diharapkan dapat memberi kejelasan bagi warga serta memastikan setiap pihak menjalankan kewenangannya sesuai aturan. Bagi masyarakat, menggunakan lokasi pelayanan resmi dan memahami bahwa administrasi kependudukan tidak dikenai biaya menjadi langkah penting untuk menghindari pungutan yang tidak semestinya.