Mendagri Colek Pramono, Minta Jakarta Anggarkan Dana untuk Bedah Rumah Warga

Jakarta Didorong Siapkan Anggaran Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Ceritaberkat.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong segera memasukkan program perbaikan rumah tidak layak huni ke dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dorongan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau kegiatan bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

Usulan tersebut muncul di tengah besarnya jumlah hunian yang membutuhkan perbaikan di ibu kota. Pada 2026, tercatat 821.840 rumah di Jakarta masuk kategori tidak layak huni. Namun, anggaran APBD DKI tahun 2026 belum mengalokasikan dana khusus untuk perbaikan rumah warga dalam program tersebut.

Bedah Rumah Dinilai Penting bagi Penataan Lingkungan

Tito menilai pembenahan hunian warga dapat menjadi salah satu bagian dari penyelesaian persoalan sosial di lingkungan yang selama ini mendapat stigma negatif, termasuk kawasan yang kerap disebut kampung narkoba. Ia menegaskan warga di wilayah itu juga tidak menginginkan lingkungannya terus dilekatkan dengan sebutan semacam itu.

“Tadi disampaikan oleh bu DPRD, kemudian juga Kepala Dinas Perumahan, bahwa anggaran di DKI untuk bedah rumah hampir tidak ada, saran saya nanti disampaikan kepada Bapak Gubernur agar dibuatkan perubahan karena menyelesaikan masalah-masalah seperti Kampung Ambon, kampung narkoba, saya yakin mereka juga nggak mau untuk disebut sebagai kampung narkoba, ada kegiatan narkoba di sini, semua nggak mau,” kata Tito Karnavian.

Perbaikan fisik rumah, dalam pandangan Tito, tidak berdiri sendiri. Program tersebut dapat mendukung upaya menciptakan lingkungan yang lebih layak, aman, dan bermartabat bagi keluarga yang tinggal di kawasan padat penduduk.

Ia meminta anggota DPRD DKI Jakarta Hilda serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, untuk membawa masukan itu kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya hadir dalam kunjungan ke Kampung Ambon tersebut.

Tito juga mengaitkan program perbaikan hunian dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai tanggung jawab pemimpin untuk menghadirkan kondisi hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran aktif lewat kebijakan anggaran yang menyentuh kebutuhan warga berpenghasilan kecil.

“Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan program-program ini. Di sini ada DPRD-nya, karena ada banyak perumahan, saya mohon disampaikan. Dan saya mengimbau juga kepada seluruh pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama. Buat program yang pro rakyat kecil,” ujarnya.

Lebih dari 821 Ribu Rumah Perlu Perhatian

Persoalan ketersediaan anggaran untuk rumah tidak layak huni sebelumnya turut disoroti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Saat meninjau bedah rumah milik warga lanjut usia di Kampung Ambon pada hari yang sama, ia menanyakan langsung jumlah rumah yang membutuhkan penanganan di Jakarta.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan angka 821.840 rumah tidak layak huni di DKI Jakarta pada 2026. Jumlah itu menunjukkan kebutuhan penanganan hunian layak masih besar, meski Jakarta memiliki kapasitas fiskal dan kebutuhan pembangunan yang beragam.

“Di DKI Jakarta berdasarkan data pak di 2026 di DKI Jakarta yang tidak layak huni ada 821.840,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Angka tersebut menjadi perhatian karena rumah yang tidak layak huni dapat berkaitan dengan berbagai tantangan kehidupan sehari-hari warga, mulai dari kondisi bangunan, ruang keluarga yang terbatas, hingga kualitas lingkungan tempat tinggal. Perbaikan rumah tidak hanya berkaitan dengan tampilan bangunan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keamanan penghuni.

Maruarar kemudian menyoroti kondisi di Jakarta Barat, wilayah tempat Kampung Ambon berada. Ia menyebut jumlah rumah tidak layak huni di wilayah itu mencapai lebih dari 200.000 unit dan menanyakan apakah APBD Jakarta menyediakan dana perbaikan hunian bagi warga.

“Pertanyaan saya, dengan 800.000 lebih rumah dan 200.000 lebih rumah di Jakarta Barat yang tidak layak huni, ada enggak anggaran APBD Jakarta untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni?” tanya Ara.

Kelik Indriyanto menjawab bahwa pada 2026 belum ada alokasi anggaran untuk program perbaikan rumah tidak layak huni melalui APBD DKI Jakarta.

“Izin, Pak, untuk tahun 2026 belum ada, Pak,” jawab Kelik.

Perubahan APBD Menjadi Usulan yang Didorong

Dengan belum tersedianya anggaran pada tahun berjalan, Tito mengusulkan perubahan APBD agar program bedah rumah dapat mulai memperoleh ruang pembiayaan. Langkah itu dinilai penting untuk menjawab kebutuhan nyata warga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak memadai.

Perhatian terhadap hunian layak juga dapat menjadi bagian dari penataan kawasan. Ketika rumah warga dibenahi, lingkungan berpotensi menjadi lebih tertata dan warga memperoleh dorongan untuk menjaga tempat tinggalnya. Dalam konteks Kampung Ambon, upaya ini diharapkan membantu masyarakat membangun identitas lingkungan yang lebih positif.

Program semacam ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dinas yang menangani permukiman, dan masyarakat setempat. Pembahasan anggaran menjadi tahap penting karena menentukan seberapa luas cakupan rumah yang dapat ditangani serta bagaimana prioritas penerima bantuan ditetapkan.

Tito tidak hanya mengarahkan pesan kepada Jakarta. Ia juga mengimbau pemerintah daerah lain agar menyiapkan program yang serupa. Rumah layak huni, bagi warga, merupakan kebutuhan mendasar yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dalam jangka panjang.

Usulan penganggaran bedah rumah di Jakarta kini menjadi perhatian setelah data menunjukkan ratusan ribu hunian masih memerlukan penanganan. Keputusan mengenai perubahan APBD akan menentukan apakah kebutuhan tersebut dapat segera mulai dijawab melalui program yang lebih terarah.