Pemerintah Kebut Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029

Pemerintah Percepat Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih

Ceritaberkat.com – Pemerintah menempatkan pembangunan wilayah pesisir sebagai salah satu agenda penting hingga 2029 melalui percepatan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 5.000 kampung nelayan ditargetkan dibangun dalam periode tersebut untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan dan kelautan.

Program ini tidak hanya diarahkan pada pembangunan sarana fisik. KNMP dipersiapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi pesisir yang menghubungkan proses penangkapan atau budidaya ikan, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran. Dengan ekosistem yang lebih terintegrasi, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan nilai hasil produksi mereka.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan arah percepatan tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta pada Selasa, 15 September. Pemerintah juga memasang sasaran Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 120 pada 2027.

NTN menjadi salah satu indikator penting karena menggambarkan perbandingan antara penerimaan yang diperoleh nelayan dan kebutuhan pengeluaran mereka. Kenaikan indikator ini diharapkan berjalan seiring dengan perluasan pasar, penguatan produksi, serta membaiknya kondisi ekonomi rumah tangga nelayan.

Laut Didorong Menjadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Zulkifli Hasan menilai pembangunan pesisir perlu dipandang sebagai bagian dari perubahan arah pembangunan nasional. Laut, yang selama ini dinilai belum memperoleh perhatian sepadan dengan potensinya, kini didorong menjadi ruang depan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Selama ini kita membelakangi laut. Akibatnya, nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1. Kalau nelayan kita lemah, kita juga tidak akan bisa menguasai laut kita sendiri,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa penguatan sektor kelautan bukan semata soal menaikkan volume produksi perikanan. Pembangunan juga harus menyentuh persoalan kesejahteraan, akses ekonomi, dan kemampuan masyarakat pesisir untuk memperoleh manfaat lebih besar dari sumber daya di sekitarnya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor kelautan dan perikanan disebut menjadi prioritas. Pemerintah ingin menempatkan laut sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan, sekaligus memperkuat posisi nelayan sebagai pelaku utama ekonomi pesisir.

“Sekarang, di pemerintahan Presiden Prabowo, laut kita jadikan halaman depan. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2029,” kata Zulhas.

Bagi masyarakat pesisir, kehadiran kampung nelayan yang terhubung dengan kegiatan produksi dan perdagangan dapat menjadi langkah penting. Infrastruktur akan lebih bermakna apabila disertai jalur distribusi yang jelas, kesempatan pengolahan hasil perikanan, serta pasar yang mampu menyerap produk nelayan secara lebih luas.

Target Nilai Tukar Nelayan dan Akses Pasar

Pemerintah menargetkan NTN mencapai angka 120 pada 2027. Sasaran ini dikaitkan dengan upaya memperluas akses pasar untuk produk nelayan. Ketika hasil tangkapan atau budidaya memiliki jalur pemasaran yang lebih baik, peluang peningkatan pendapatan nelayan juga diharapkan semakin terbuka.

Penguatan produksi dan kesejahteraan harus dilaksanakan secara bersamaan. Produksi yang meningkat tanpa akses penjualan yang memadai berisiko tidak memberikan dampak maksimal bagi nelayan. Sebaliknya, pasar yang lebih terbuka dapat membantu memperbesar nilai ekonomi hasil perikanan di tingkat masyarakat pesisir.

“Tahun depan Presiden menargetkan nilai tukar nelayan mencapai 120. Kita juga akan membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan meningkat dan pengentasan kemiskinan bisa kita percepat,” tutur Zulhas.

Fokus pada pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dari program tersebut, terutama karena masih terdapat nelayan yang berada dalam kelompok kesejahteraan paling bawah. Karena itu, pelaksanaan KNMP diharapkan tidak berhenti pada pembangunan bangunan atau fasilitas, melainkan menciptakan aktivitas ekonomi yang benar-benar dapat digunakan dan memberikan manfaat berkelanjutan.

Progres Pembangunan di Berbagai Lokasi

Hingga saat ini, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun dan sudah beroperasi. Pembangunan tahap kedua dilakukan di 35 lokasi dan telah mencapai kemajuan 85,6 persen hingga 2 September 2026.

Dari tahap kedua tersebut, sembilan lokasi telah tuntas sepenuhnya. Sementara itu, 26 lokasi lain ditargetkan selesai pada September 2026. Penyelesaian lokasi-lokasi ini menjadi bagian dari percepatan yang lebih besar untuk memenuhi target ribuan kampung nelayan hingga akhir periode 2029.

Pada 2026 saja, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi. Pekerjaan fisik telah dimulai pada 1.090 lokasi. Sebanyak 179 lokasi sisanya masih berada dalam tahapan persiapan sebelum konstruksi dan proses kontrak.

Skala target tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan konstruksi, tetapi juga kesiapan pengoperasian fasilitas, keterlibatan masyarakat setempat, serta kesinambungan kegiatan ekonomi setelah pembangunan selesai.

Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat

Untuk menopang pelaksanaan program, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Aturan ini ditujukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan serta operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih.

Sinergi tersebut penting karena kebutuhan setiap wilayah pesisir dapat berbeda. Ada daerah yang menitikberatkan kegiatan pada hasil tangkapan laut, sementara wilayah lain dapat memiliki potensi budidaya perikanan darat tematik. Pendekatan yang terintegrasi memungkinkan program disesuaikan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang di tiap lokasi.

KNMP pada akhirnya dirancang sebagai upaya membangun fondasi ekonomi pesisir yang lebih menyeluruh. Pembangunan fasilitas, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil perikanan, dan pembukaan akses pemasaran diposisikan sebagai rangkaian yang saling berkaitan. Pemerintah berharap pendekatan ini mampu memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus menjadikan sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional.