New Policy: Puan Belasungkawa 5 Peserta SPPI Meninggal, Dukung Pelatihan Manajerial

Puan Belasungkawa 5 Peserta SPPI Meninggal, Dukung Pelatihan Manajerial

New Policy – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas kejadian meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diikuti oleh peserta dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Puan berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dalam masa depan.

Penyesuaian dalam Proses Pelatihan

Puan menyatakan bahwa DPR akan mengambil langkah serius untuk mengevaluasi keseluruhan proses pelatihan calon manajer. Ia menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum agar lebih mengarah pada pengembangan keterampilan manajerial yang relevan dengan kebutuhan di lapangan.

“Pertama-tama, kami di DPR menyampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,”

Kata-kata Puan kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026), menunjukkan kepeduliannya terhadap keselamatan peserta. Ia juga menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada keseluruhan proses pembelajaran.

“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya yang sesuai diharapkan,”

Puan menyoroti bahwa pelatihan calon manajer harus menjadi prioritas utama. Ia berpendapat bahwa fokus pada aspek manajerial akan lebih efektif dalam membentuk peserta yang siap menerapkan kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab di lingkungan koperasi.

Kementerian Pertahanan Melakukan Penyesuaian

Dalam upaya mengurangi risiko serupa, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menghentikan latihan dasar kemiliteran (latsarmil) yang sebelumnya dilakukan kepada peserta SPPI. Pelatihan ini kini diubah menjadi program bela negara dan manajerial.

“Kemhan melakukan penyesuaian pendekatan kegiatan. Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,”

Kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, seperti yang dilansir Antara pada hari yang sama. Perubahan ini dilakukan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau ulang sistem pembelajaran setelah kejadian lima peserta latsarmil meninggal dunia.

“Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,”

Rico menambahkan bahwa fokus latihan kini dialihkan ke aspek pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, serta wawasan kebangsaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peserta yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis tetapi juga kekuatan mental dan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial.

Pelatihan yang Lebih Terarah pada Kesiapan Manajerial

Kemhan mengungkapkan bahwa perubahan terhadap pelatihan calon manajer dilakukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan praktis di lapangan. Pelatihan bela negara dan manajerial diharapkan mampu memperkuat kemampuan peserta dalam mengelola koperasi secara efektif.

Dalam wawancara dengan media, Rico menegaskan bahwa kegiatan fisik yang terkait dengan latsarmil akan dikurangi. Ia menjelaskan bahwa latihan kini lebih menekankan pada aspek pembentukan disiplin dan wawasan kebangsaan, daripada aktivitas kemiliteran yang bersifat intensif.

“Fokus kegiatan diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial peserta sebagai calon pengelola koperasi,”

Pernyataan Rico menggarisbawahi bahwa penyesuaian ini bukan hanya sekadar perubahan istilah, tetapi juga pergeseran prioritas dalam mendidik calon manajer. Dengan demikian, peserta akan lebih siap menghadapi tantangan nyata di dunia koperasi, baik secara teknis maupun ideologis.

Komitmen untuk Meningkatkan Kualitas Pelatihan

Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah dilakukan. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan terus memantau perkembangan pelatihan tersebut dan memberikan rekomendasi yang diperlukan.

Puan menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak-pihak terkait dalam memastikan program pelatihan ini tidak hanya sekadar formalitas. Ia berharap bahwa evaluasi yang dilakukan Kemhan dapat menjadi dasar untuk perbaikan lebih lanjut.

Perubahan kebijakan ini dianggap sebagai respons langsung terhadap kejadian yang menyedihkan. Dengan menekankan aspek manajerial dan bela negara, Kemhan mengambil langkah untuk menyelaraskan pelatihan dengan tujuan pembangunan koperasi yang berkelanjutan. Puan pun mengapresiasi upaya tersebut, mengingat kejadian ini memberikan pelajaran berharga bagi perbaikan sistem pendidikan koperasi.

Dalam konteks ini, program SPPI dianggap sebagai salah satu bentuk pengembangan sumber daya manusia dalam sektor koperasi. Peserta yang terlibat dalam program ini diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam membangun ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian komunitas. Penyesuaian pelatihan menjadi lebih terarah pada aspek manajerial juga bertujuan untuk memastikan peserta memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran mereka.

Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian ini, Puan berharap bahwa kejadian serupa tidak akan terulang, dan peserta SPPI bisa lebih aman serta lebih terbantu dalam meningkatkan kapasitas mereka. Ia juga menyoroti bahwa komitmen untuk memperbaiki pelatihan harus terus dijaga, baik oleh Kemhan maupun oleh DPR sebagai pengawas sekaligus pendukung program tersebut.