Meeting Results: Draf Damai AS-Iran Difinalisasi, Komisi I DPR Minta Tetap Bersiaga

Draf Perjanjian Damai AS-Iran Difinalisasi, Komisi I DPR Berharap Konsistensi dalam Implementasi

Meeting Results – Badan legislasi di Indonesia, Komisi I DPR, telah menyelesaikan pembuatan draf kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Wakil Ketua Komisi I, Anton Sukartono, menyatakan bahwa berita finalisasi ini layak diapresiasi, karena berpotensi meningkatkan stabilitas keamanan global dan memperkuat pertumbuhan perekonomian dunia.

“Setiap kemajuan dalam proses perdamaian antara AS dan Iran adalah hal yang patut dihargai. Ini tidak hanya memberikan harapan untuk penyelesaian konflik yang berlangsung lama, tetapi juga bisa membuka peluang baru bagi pertukaran perdagangan dan investasi,” ungkap Anton dalam wawancara dengan media, Sabtu (13/6/2026).

Meskipun optimistis, Anton menegaskan bahwa dunia internasional masih harus bersiap menghadapi tantangan di masa depan. Ia memperingatkan bahwa kesepakatan damai sering kali tidak selesai dalam satu sesi, dan perlu dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

“Indikasi kedua negara mendekati kesepakaman adalah langkah positif, tetapi pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa perdamaian bisa mengalami perubahan arah jika tidak didukung oleh komitmen kuat dari pihak-pihak terlibat,” tambahnya.

Dari sudut pandang Indonesia, Anton mengingatkan bahwa dampak perjanjian ini terhadap ekonomi global, khususnya sektor energi, perlu dipertimbangkan secara matang. Ia menekankan pentingnya memantau dampak kesepakatan terhadap harga minyak mentah dan dinamika rantai pasok energi, yang menjadi faktor kunci dalam perekonomian negara-negara anggota OPEC dan mitra dagang global.

Kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz, kata Anton, memiliki peran strategis dalam distribusi energi dunia. Sebagai pusat produksi minyak dan gas bumi, wilayah ini secara langsung memengaruhi harga energi internasional dan kestabilan pasar. Oleh karena itu, setiap perubahan hubungan antara AS dan Iran bisa memicu guncangan ekonomi global, terutama jika hasil perjanjian tidak berjalan sesuai harapan.

“Kita harus tetap siap menghadapi risiko jika perjanjian ini tidak mampu memberikan kepastian. Indonesia perlu memperkuat kemandirian energi, stabilitas ekonomi nasional, serta kesiapan menghadapi ancaman geopolitik yang mungkin muncul,” jelas Anton.

Sebagai pimpinan Komisi I yang menjadi mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Anton juga memuji langkah diplomasi Indonesia yang mengedepankan dialog. Ia menyoroti konsistensi negara ini dalam mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme internasional, terutama dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.

“Indonesia terus mengutamakan hukum internasional dan kerja sama multilateral. Dalam setiap konflik, kita selalu mencari jalan damai karena perdamaian yang sejati adalah perdamaian yang menghormati kebebasan negara dan kepentingan rakyat,” katanya.

Meskipun berharap tercapainya perjanjian yang berkelanjutan, Anton mengingatkan bahwa AS memiliki riwayat mengabaikan resolusi damai. Contohnya, negara itu pernah memveto sejumlah usulan resolusi PBB terkait konflik di Palestina dan wilayah lain di Timur Tengah. Ia menilai, meskipun proses negosiasi telah mencapai titik tertentu, tidak ada jaminan bahwa perjanjian ini akan berjalan lancar hingga akhir.

“Kita harus tetap berhati-hati. AS sering kali menunjukkan sikap tidak konsisten, seperti saat memveto resolusi damai yang sebelumnya disepakati. Oleh karena itu, Indonesia perlu siap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk jika kesepakatan ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya,” tutur Anton.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa draf memorandum kesepahaman antara Iran dan AS akan menjadi batu loncatan penting dalam mengakhiri konflik yang berlangsung di berbagai front. Ia menegaskan bahwa perjanjian ini akan mencakup komitmen untuk menjaga ketenangan, menghormati kedaulatan negara, serta mengurangi tekanan geopolitik.

“Dokumen ini, yang dikenal sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad, akan secara resmi menandai berakhirnya perang di semua front, termasuk wilayah Lebanon. Ini bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga kesempatan untuk membangun hubungan baru yang lebih baik,” ujarnya.

Araghchi menjelaskan bahwa usulan memorandum ini mencakup kesepakatan bersama tentang tidak melibatkan diri dalam perang, memastikan keamanan regional, serta menyelesaikan sengketa program nuklir. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini akan menciptakan kepastian bagi kestabilan ekonomi dan politik di Timur Tengah.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Araghchi menyebutkan bahwa dokumen ini akan menjadi landasan untuk negosiasi pencabutan sanksi dan mengatur hubungan diplomatik antara Iran dan AS. Menurutnya, hal ini merupakan titik balik penting setelah 47 tahun konflik berlangsung.

“Kita berharap perjanjian ini menjadi langkah konkret menuju keadaan damai yang lebih baik. Dengan mengakhiri perang di semua front, kita bisa fokus pada peningkatan kerja sama ekonomi dan pengembangan kawasan,” kata Araghchi.

Anton Sukartono menambahkan bahwa komitmen Indonesia untuk mendukung langkah diplomatik AS-Iran adalah langkah yang tepat. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan domestik sangat penting agar negara ini tidak terpengaruh secara besar-besaran jika perjanjian tidak berjalan sesuai rencana.

“Kita perlu memastikan bahwa stabilitas nasional tetap terjaga. Dengan memperkuat ketahanan ekonomi dan menyiapkan skenario jika perdamaian batal, kita bisa lebih tanggap terhadap perubahan situasi global,” papar Anton.

Dalam konteks tersebut, Anton menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara netral dan perantara, akan terus berperan aktif dalam mendorong proses perdamaian antara dua negara yang memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap resolusi damai tidak hanya berdasarkan kepentingan politik, tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan global.