Main Agenda: Ketua DPRD Jabar Tegaskan Wacana Nama Provinsi Sunda Baru Pembahasan

Ketua DPRD Jabar Tegaskan Wacana Nama Provinsi Sunda Baru Masih dalam Pembahasan

Pernyataan Buky Wibawa tentang Wacana Perubahan Nama Provinsi

Main Agenda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Buky Wibawa, menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada keputusan resmi yang ditetapkan terkait usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda Baru. Menurutnya, wacana tersebut baru saja diusulkan untuk dibahas lebih lanjut di tingkat DPRD. “Saat ini, usulan perubahan nama provinsi masih dalam proses diskusi, bukan sudah final,” jelas Buky dalam wawancara dengan detikJabar, Senin (6/7/2026).

“Banyak pihak menganggap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat telah menyetujui wacana perubahan nama. Menurut saya, tingkatannya masih awal. Setuju disini berarti setuju untuk dibahas, bukan langsung setuju mengganti nama provinsi. Nah, itu yang sering disalahpahami. Orang-orang berpikir, ‘Oh, DPRD setuju diganti,’ sehingga muncul berita yang ramai,” tuturnya.

Proses Pemilihan dan Tantangan Sosial

Buky menjelaskan bahwa seluruh proses usulan perubahan nama masih berada pada tahap awal. Ia bahkan mengakui bahwa hingga kini belum sempat membaca naskah akademik yang disusun oleh tim pengusung. “Saya sendiri belum menyempatkan diri membaca dokumen akademik yang diberikan oleh tim yang menggagas perubahan nama provinsi ini,” ujarnya.

Dalam wacana ini, Buky menyoroti bahwa perubahan nama provinsi memerlukan pertimbangan sosiologis yang kompleks. “Jika nantinya usulan ini benar-benar diarahkan ke pergantian nama, maka tantangan terbesar akan muncul dari aspek sosiologis,” katanya. Hal ini disebabkan oleh keberagaman budaya dan etnis yang ada di Jawa Barat. Provinsi yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan Sunda tetapi juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya berbagai kelompok etnis seperti Jawa, Betawi, dan Batak, serta berbagai kelompok kebudayaan lainnya, menjadi faktor utama dalam diskusi tersebut.

Pembahasan Lanjutan dan Penegasan

Buky memastikan bahwa jalan untuk perubahan nama provinsi masih panjang. Ia menyatakan, meski usulan tersebut telah diterima untuk diulas di DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, keputusan akhir masih bergantung pada pemerintah pusat. “Kalau dari sisi dewan, DPRD Jawa Barat menurut saya belum sampai pada tahap persetujuan, tapi hanya setuju untuk dibahas lebih lanjut,” tegasnya.

Menurut Buky, pembahasan nama provinsi Sunda Baru memerlukan konsensus yang luas dari berbagai pihak, termasuk masyarakat luas dan para pakar. “Dewan akan mengumpulkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Sunda dan kelompok lainnya, sebelum memutuskan apakah wacana ini layak dipertimbangkan lebih lanjut,” tambahnya. Proses ini, menurutnya, tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Ini butuh waktu, butuh pemikiran, dan butuh penelitian yang mendalam,” katanya.

Analisis Masyarakat dan Potensi Konflik

Buky juga menyoroti bahwa wacana perubahan nama provinsi bisa memicu perdebatan di masyarakat. Ia menyatakan bahwa meskipun usulan ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat identitas budaya Sunda, tetapi ada kemungkinan menimbulkan kekhawatiran di kalangan kelompok lain. “Jika hanya fokus pada satu kelompok, maka mungkin ada kecemburuan dari kelompok yang merasa tidak termasuk dalam perubahan ini,” katanya.

Menurut Buky, selain aspek sosiologis, ada juga tantangan politis dan administratif yang harus diperhitungkan. “Perubahan nama provinsi bukan hanya soal sejarah atau budaya, tetapi juga melibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan, nama lembaga, dan dokumen resmi. Semua hal itu perlu diverifikasi secara rapi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus bekerja sama untuk menjamin keberhasilan usulan tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Harapan

Di akhir wawancara, Buky menyatakan bahwa DPRD Jabar akan terus mendukung proses diskusi ini, tetapi tetap menjaga objektivitas dalam menilai usulan tersebut. “Kita harus melihat dari berbagai sudut, termasuk dampaknya bagi kehidupan masyarakat, ekonomi, dan pendidikan. Jangan sampai hanya berdasarkan niat semata, tanpa perhitungan matang,” katanya.

Ia berharap wacana perubahan nama provinsi tidak hanya dipandang sebagai isu politik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas Sunda secara kolektif. “Jika benar-benar ada kesepakatan, maka perubahan nama bisa menjadi simbol kebanggaan. Tapi sebelum itu, kita perlu melewati banyak langkah,” tuturnya. Buky juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan usulan tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman atau misinterpretasi dari masyarakat.

Menurutnya, walaupun usulan ini masuk akal, tetapi harus didasari bukti-bukti yang kuat. “Kita perlu melihat apakah ada manfaat jangka panjang dari perubahan nama, atau apakah ini hanya karena keinginan politik tertentu,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan usulan ini bergantung pada persetujuan bersama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin merasa diwakili atau tidak dalam perubahan ini.

Proses pemilihan nama provinsi Sunda Baru, menurut Buky, juga akan melibatkan pertimbangan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga-lembaga kependidikan. “Kita perlu memastikan bahwa nama provinsi ini bisa menggambarkan seluruh keberagaman Jawa Barat, bukan hanya satu aspek tertentu,” katanya. Ia menegaskan bahwa DPRD Jabar akan tetap aktif dalam mengawal proses ini, sekaligus memberikan masukan yang relevan untuk menjamin keseimbangan dan keadilan dalam keputusan akhir.

Dengan demikian, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda Baru masih dalam proses awal, dan perlu waktu serta diskusi yang mendalam sebelum mencapai kesimpulan. Buky Wibawa menilai bahwa, meski wacana ini bisa menjadi langkah positif, tetapi tetap harus diperiksa secara meny