Latest Program: Dudung Respons soal Intensitas Kunjungan Prabowo ke LN: Tak Cukup dengan Zoom

Dudung Respons Soal Intensitas Kunjungan Prabowo ke LN: Tak Cukup dengan Zoom

Latest Program – Dalam diskusi terbaru di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Dudung memberikan pandangan terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo ke luar negeri. Ia menekankan bahwa kehadiran seorang kepala negara di luar negeri memiliki tujuan yang lebih mendalam daripada sekadar pertemuan melalui platform virtual. “Sebagai seorang bapak presiden yang berkunjung ke luar negeri, pasti memiliki tujuan strategis yang lebih luas daripada sekadar pertemuan virtual,” ujarnya. Menurut Dudung, visitasi ke luar negeri bukan hanya untuk urusan internal, tetapi juga untuk membangun hubungan bilateral yang memperkuat keberadaan Indonesia di kancah global.

Situasi Global Menjadi Faktor Utama

Dudung juga mengungkapkan bahwa situasi dunia saat ini tergolong tidak stabil, sehingga keberadaan presiden harus selaras dengan kondisi tersebut. “Saya percaya bahwa presiden harus bisa menjaga keutuhan NKRI dari berbagai aspek, seperti ideologi, politik, keamanan, ekonomi, dan hukum,” tambahnya. Menurutnya, keberhasilan memimpin negara tidak hanya bergantung pada kebijakan dalam negeri, tetapi juga pada respons terhadap perubahan dinamika internasional. Ia menilai, kesempatan kunjungan ke luar negeri menjadi wajib dalam memastikan Indonesia tetap relevan dalam berbagai isu global.

Kunjungan Diplomatik Bukan Hanya Fisik

Ketika ditanya tentang kegunaan kunjungan luar negeri, Dudung menjelaskan bahwa setiap perjalanan memiliki makna strategis yang tidak bisa digantikan oleh pertemuan virtual. “Setiap kali presiden berada di luar negeri, mereka mungkin sedang membangun kemitraan, menegaskan prioritas politik, atau mengantisipasi ancaman dari luar negeri,” ucapnya. Ia menekankan bahwa meski teknologi Zoom bisa mempercepat komunikasi, kesan personal dan interaksi langsung tetap penting untuk membangun kepercayaan dalam diplomasi. “Kalau cuma zoom, itu belum cukup untuk menyampaikan pesan yang kuat dan terukur,” tambahnya.

Dino: Prabowo Paling Banyak Terbang ke Luar Negeri

Sebelumnya, Dino menyampaikan kritik terhadap kebiasaan Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri secara intensif. Dalam postingan media sosialnya pada Sabtu (30/5), Dino mengungkapkan bahwa Prabowo menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional sejak menjabat. “Dalam perhitungan kami, Presiden Prabowo telah menjadi sosok pemimpin dunia yang paling banyak melakukan kunjungan ke luar negeri,” katanya. Dino menjelaskan bahwa dalam 18 bulan pertama masa jabatannya, sekitar 1 dari 6 hari dihabiskan Prabowo untuk perjalanan ke luar negeri. Hal ini, menurutnya, menciptakan kesan bahwa kegiatan luar negeri terlalu sering dan mungkin tidak selaras dengan kebutuhan negara.

Kebutuhan Biaya yang Membengkak

Dino menyoroti bahwa setiap kunjungan internasional menelan biaya yang signifikan. “Kita harus sadar bahwa kunjungan luar negeri membutuhkan dana besar, mulai dari biaya rombongan pendamping, transportasi, akomodasi, hingga logistik pendukung,” ujarnya. Menurut Dino, biaya satu perjalanan ke luar negeri bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, terutama jika melibatkan tim besar dan protokoler kompleks. “Ini tidak bisa diabaikan, terlebih dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” tambahnya. Dino mengusulkan bahwa penggunaan video call atau telepon bisa menjadi solusi efektif untuk menjaga hubungan diplomatik tanpa menguras anggaran negara.

Rekomendasi untuk Mengoptimalkan Pengeluaran

Dino menyatakan ada lima saran yang perlu dipertimbangkan Prabowo untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran kunjungan luar negeri. Pertama, meningkatkan komunikasi dengan pemimpin dunia lainnya melalui pertemuan virtual agar biaya tidak terlalu tinggi. “Kunjungan bilateral biasanya hanya fokus pada satu pembicaraan selama satu atau dua jam, jadi mengapa harus dibawa ke luar negeri?” tanyanya. Kedua, mengurangi frekuensi perjalanan dengan mengadopsi model kerja hybrid. Ketiga, menerapkan kebijakan penghematan biaya logistik. Keempat, evaluasi kebijakan luar negeri untuk memastikan setiap kunjungan memiliki dampak nyata. Kelima, memprioritaskan negara-negara yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu strategis Indonesia.

Kritik Terhadap Model Kunjungan yang Berlebihan

Dino menilai bahwa frekuensi kunjungan Prabowo ke luar negeri bisa dianggap berlebihan jika tidak didukung oleh perencanaan yang matang. “Kalau setiap hari memerlukan biaya operasional besar, kita harus bertanya apakah ini memberikan nilai yang sepadan,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa keberadaan presiden dalam kegiatan internasional perlu diukur dari kualitasnya, bukan hanya jumlah. “Kunjungan ke luar negeri harus selaras dengan kebutuhan strategis, bukan sekadar rutinitas,” tegas Dino. Pernyataan ini menimbulkan diskusi mengenai keseimbangan antara komunikasi langsung dan efisiensi biaya dalam politik luar negeri.

Perspektif Tidak Sepenuhnya Sama

Dudung mengakui bahwa masing-masing presiden memiliki pendekatan yang berbeda dalam membangun hubungan luar negeri. “Tidak semua presiden memiliki kebutuhan yang sama, jadi jangan membandingkan secara langsung,” katanya. Ia menambahkan bahwa Prabowo mungkin memiliki alasan khusus, seperti menghadapi tantangan khusus dalam diplomasi global. “Kita harus memahami konteks dan tujuan kegiatan tersebut sebelum menilai apakah itu wajar atau tidak,” ujarnya. Namun, ia tetap menekankan bahwa penggunaan teknologi virtual seperti Zoom bisa menjadi pilihan yang lebih hemat, terutama jika tujuan kunjungan tidak memerlukan interaksi fisik yang mendalam.

Keseimbangan antara Efisiensi dan Strategi

Menurut Dudung, kebijakan luar negeri yang dijalankan Prabowo perlu dipertimbangkan dari perspektif jangka panjang. “Kunjungan ke luar negeri bisa menjadi jembatan untuk menguatkan posisi Indonesia dalam berbagai isu internasional, tetapi juga bisa menjadi beban anggaran jika tidak dikelola dengan baik,” ucapnya. Ia menyarankan bahwa presiden harus menganalisis dampak setiap kunjungan, baik secara ekonomi maupun politik, sebelum memutuskan apakah harus dilakukan. “Jika tujuan jelas dan biaya terukur, maka tidak masalah. Tapi jika hanya untuk kegiatan rutin, mungkin bisa disederhanakan,” tambahnya. Kritik terhadap frekuensi kunjungan ini menjadi bahan diskusi dalam lingkaran politik, dengan berbagai pihak menyampaikan pendapat berdasarkan konteks dan kebutuhan negara.

Kesimpulan tentang Kunjungan Presiden

Dudung menegaskan bahwa tidak semua perjalanan luar negeri perlu dilakukan secara fisik. “Kadang, tujuan dari kunjungan itu bisa tercapai melalui pertemuan virtual, terutama jika fokusnya hanya pada satu topik penting,” ujarnya. Namun, ia juga mengakui bahwa ada situasi yang memang memerlukan kehadiran langsung, seperti perundingan multilateral atau dialog krisis. “Yang penting, setiap kunjungan memiliki manfaat nyata dan tidak hanya untuk ritual,” tutup Dudung. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap frekuensi kunjungan Prabowo tidak sepenuhnya negatif, tetapi lebih pada kebutuhan untuk mengukur efisiensi dan keberhasilan dari setiap perjalanan tersebut.