KPK Panggil Bupati Sorong Selatan Jadi Saksi Kasus Pemerasan Bupati Pemalang

KPK Periksa Bupati Sorong Selatan sebagai Saksi Perkara Pemerasan di Pemalang

Ceritaberkat.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak untuk memberikan keterangan dalam penyidikan dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Petronela diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang juga menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Pemeriksaan berlangsung pada Selasa, 27 Oktober 2026, di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pemanggilan ini menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan dan pendalaman fakta oleh penyidik dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang disebut terjadi pada periode 2025 hingga 2026.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang Tahun 2025-2026,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).

KPK belum merinci pokok pertanyaan yang diajukan kepada Petronela Krenak. Lembaga antirasuah itu hanya memastikan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor KPK di Jakarta Selatan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.

Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Dalam penyidikan perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur kepala daerah, pihak swasta, hingga staf administrasi di lingkungan KPK.

Anom Widiyantoro atau AWI ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Bupati Pemalang. Selain Anom, tersangka lain adalah Mohamad Haris atau GHA, pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati.

Dua nama lainnya ialah Lilik Budi Suprianto atau LBS, yang juga berasal dari kalangan swasta, serta Iptu Setya Budi Dias Oktavianto atau DIS. Setya Budi disebut bekerja sebagai staf administrasi KPK.

Penetapan para tersangka menunjukkan penyidikan tidak hanya menyoroti dugaan tindakan pemerasan, tetapi juga rangkaian peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengumpulan serta penyaluran uang. Keterangan para saksi dibutuhkan untuk menelusuri hubungan antarperan tersebut dan memastikan rangkaian peristiwa secara menyeluruh.

Dugaan Pengumpulan Uang Rp1,98 Miliar

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap dugaan bahwa Anom menjalankan pemerasan melalui Mohamad Haris, yang juga dikenal sebagai Gus Haris. Dari kegiatan yang diselidiki itu, jumlah uang yang terkumpul disebut mencapai Rp1,98 miliar.

Nilai tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam perkara karena penyidik perlu mendalami asal dana, cara pengumpulan, pihak yang menyerahkan, serta tujuan penggunaan uang. Penelusuran semacam ini lazim dilakukan untuk menguji dugaan tindak pidana dan memetakan keterlibatan setiap pihak yang berada dalam rangkaian perkara.

Sebagian uang yang dihimpun disebut diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik merupakan ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto. Dalam perkara ini, Lilik disebut mengaku dapat membantu mengurus persoalan di KPK dengan alasan anaknya bekerja sebagai staf di lembaga tersebut.

Posisi Setya Budi sebagai staf administrasi KPK turut menjadi perhatian dalam penyidikan. Dugaan pemanfaatan hubungan keluarga atau klaim akses terhadap institusi penegak hukum merupakan bagian yang perlu dibuktikan melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Pemeriksaan Saksi dan Proses Pembuktian

Status Petronela Krenak dalam pemanggilan ini adalah saksi, bukan tersangka. Pemeriksaan saksi diperlukan untuk membantu penyidik mendapatkan penjelasan mengenai fakta yang relevan dengan perkara. Keterangan seorang saksi dapat digunakan untuk mencocokkan informasi yang telah diperoleh penyidik dari pihak lain maupun dari dokumen dan bukti yang telah diamankan.

KPK belum menyampaikan kaitan spesifik Petronela dengan para tersangka ataupun materi pemeriksaannya. Karena itu, ruang lingkup keterangannya belum dapat disimpulkan di luar informasi resmi bahwa ia diperiksa dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang.

Kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan pengaruh dan peran perantara dalam pengumpulan uang. Penyidikan akan menentukan apakah dugaan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi serta sejauh mana tanggung jawab masing-masing tersangka. Proses hukum masih berjalan, sehingga perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, pendalaman bukti, dan langkah penyidikan KPK.

Bagi publik, perkara ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penanganan urusan yang melibatkan aparat penegak hukum. Setiap klaim kemampuan untuk mengurus perkara melalui kedekatan personal perlu diuji secara hukum, terutama bila disertai permintaan atau penyerahan uang.