Komisi IX DPR Minta Sudaryono Benahi Internal: Diduga Pegawai BGN Punya SPPG

Komisi IX DPR Minta Sudaryono Perbaiki Tata Kelola BGN

Ceritaberkat.com – Komisi IX DPR Minta Sudaryono untuk segera melakukan pembenahan internal Badan Gizi Nasional (BGN) setelah muncul dugaan kuat bahwa sejumlah pegawainya memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN Sudaryono yang baru dilantik pada Rabu (22/7/2026) di Istana Negara memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya beserta seluruh anggota keluarga tidak memiliki SPPG maupun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak, tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG,” tegas Sudaryono di hadapan media.

Sebagai langkah konkret, Sudaryono berkomitmen untuk membenahi seluruh sistem tata kelola internal BGN. Ia berjanji akan memberantas praktik-praktik yang selama ini dianggap melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Transparansi menjadi kunci utama dalam misi pembenahan ini agar anggaran yang bersumber dari rakyat dapat digunakan secara optimal.

“Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang,” jelas Sudaryono.

Tuntutan Pembenahan dari Komisi IX DPR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan harapannya agar Sudaryono segera melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola internal lembaga yang dipimpinnya. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah dugaan kuat bahwa banyak pegawai BGN memiliki dapur SPPG. Kekompakan dan soliditas di lingkungan internal BGN menjadi hal yang sangat krusial untuk dijaga agar program MBG dapat berjalan optimal.

“Kepala BGN yang baru diharapkan mampu memimpin dan menggerakkan pejabat-pejabat yang baru diangkat. Kekompakan dan soliditas menjadi penting,” kata Yahya kepada wartawan pada Kamis (23/7/2026).

Yahya juga menekankan pentingnya pembersihan internal dari potensi konflik kepentingan. Dugaan bahwa banyak pegawai BGN memiliki dapur menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani oleh kepemimpinan baru. Pembersihan ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kepentingan pribadi yang menghambat jalannya program nasional.

“Juga harus dapat membersihkan kalangan internal, sebab ditengarai banyak pegawai BGN yang mempunyai dapur,” ujarnya.

Tiga Kebijakan Strategis yang Perlu Diteruskan

Dalam paparannya, Yahya menyebutkan tiga kebijakan penting yang harus terus dijalankan oleh BGN. Pertama adalah moratorium pembangunan dapur baru yang sedang berlangsung. Kedua adalah refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Ketiga adalah efisiensi anggaran yang menjadi prioritas utama dalam pengelolaan program MBG.

Mengenai moratorium pembangunan dapur, Yahya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu yang jelas. BGN diminta untuk memberikan kepastian bagi seluruh dapur yang telah dibangun dengan menyusun klasifikasi yang sistematis dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait.

“Terkait moratorium harus ada limitasi waktu supaya bisa memberikan kepastian bagi dapur-dapur yang sudah selesai dibangun. Harus dibuat klasifikasi dapur pada tahap mana yang bisa dilanjutkan dan dapur pada tahap mana yang tidak dapat dilanjutkan,” paparnya.

Pemulihan Citra BGN Pasca Kasus Korupsi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Sudaryono adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap BGN. Hal ini mengingat lembaga tersebut sempat terseret dalam kasus korupsi yang cukup mencengangkan. Citra BGN perlu segera dipulihkan agar masyarakat kembali yakin bahwa program MBG merupakan program strategis nasional.

Program MBG dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Sudaryono dituntut untuk membuktikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil dan dapat menjadi fondasi pembangunan SDM yang berkualitas.

“Saya berharap Kepala BGN yang baru dapat memperbaiki citra BGN yang terpuruk di masyarakat akibat kasus korupsi. Kepala BGN yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa program MBG adalah program strategis yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya dalam menyiapkan SDM yang berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045,” tutup Yahya.