Key Strategy: Mendagri Dorong Kolaborasi Swasta Atasi Perumahan Rakyat Papua

Kolaborasi Swasta sebagai Strategi Utama Perumahan Papua

Key Strategy – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan strategi utama dalam menyelesaikan isu perumahan di Papua, yakni melibatkan sektor swasta untuk mengurangi beban pemerintah. Menurut Tito, kolaborasi antara pemerintah pusat dan swasta menjadi kunci dalam mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak, terutama untuk kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini dirancang agar pembiayaan perumahan lebih efisien, dengan insentif yang diberikan kepada pengembang swasta untuk memperkuat keberlanjutan program.

Insentif dan Kemudahan Pembiayaan

Mendagri menekankan bahwa swasta perlu dimotivasi melalui skema insentif, seperti bunga rendah dan uang muka terbatas. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga hanya 0,5 persen per bulan, serta uang muka hanya 1 persen, memberikan kemudahan bagi MBR memperoleh rumah. Selain itu, pemerintah juga membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pengembang yang berkontribusi dalam pengembangan perumahan.

“Kolaborasi swasta bukan hanya sebagai mitra, tetapi juga bagian dari solusi jangka panjang. Dengan key strategy ini, kita bisa menekan tekanan anggaran dan mempercepat kebutuhan rumah layak huni,” ujar Tito dalam wawancara tertulis, 21 Juni 2026.

Dalam kunjungan kerja ke Perumahan Grand Royal Regency II di Jayapura, Tito mengungkapkan bahwa sekitar 30 persen penduduk Papua belum memiliki rumah yang memenuhi standar hidup layak. Tito menegaskan bahwa program ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur perumahan, tetapi juga meningkatkan kualitas ekosistem dan ekonomi lokal. Pembebasan retribusi, kata dia, akan mengurangi biaya pengembangan, sehingga memungkinkan pembangunan yang lebih masif.

Komitmen Daerah dan Pengembang

Program kolaborasi swasta ini diharapkan dijalankan secara konsisten oleh seluruh kepala daerah di Papua Raya, yang terdiri dari enam gubernur dan 42 bupati/wali kota. Tito menekankan bahwa partisipasi daerah sangat vital dalam mewujudkan key strategy tersebut. Sementara itu, pengembang juga diminta meningkatkan komitmen melalui program penghijauan, seperti menanam minimal dua pohon per unit rumah.

“Key strategy ini tidak bisa berjalan sendirian. Kita perlu kerja sama antar pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat,” tegas Tito, menambahkan bahwa penghijauan adalah bagian integral dari peningkatan kualitas lingkungan.

Pemimpin program juga menjelaskan bahwa kebijakan KUR Perumahan telah membantu sejumlah keluarga memperoleh rumah senilai Rp240 juta dengan cicilan terjangkau. Dengan dukungan fiskal dan insentif pembiayaan, Tito optimis industri perumahan di Papua akan berkembang pesat, seiring peningkatan kapasitas pengembang lokal. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sewa dan menciptakan ekosistem perumahan yang lebih inklusif.

Hadirnya tokoh seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, dan Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan bahwa data dan analisis permukiman menjadi dasar penting dalam merancang key strategy. Tito berharap program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan berkelanjutan. Peran daerah dan swasta, menurutnya, sangat strategis untuk memastikan keberhasilan program jangka panjang.

Kebijakan ini juga mencakup perubahan kebijakan pemerintah daerah untuk menjaga kekonsistenan dalam penerapan insentif. Tito menekankan bahwa key strategy perumahan harus disertai dengan komitmen serius dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan PBG dan BPHTB sebesar nol persen, program ini diharapkan mempercepat peningkatan jumlah rumah layak huni di Papua, yang merupakan prioritas nasional dalam mengurangi kesenjangan perumahan.