Key Strategy: 79,2% Publik Percaya Polri, Kasus Jual Beli Bayi Diungkap PPA-PPO

79,2% Publik Percaya Polri, Kasus Jual Beli Bayi Diungkap PPA-PPO

Key Strategy – Indonesia Development Monitoring (IDM) baru saja merilis hasil survei yang mencakup evaluasi terhadap kinerja Polri dalam hal pelayanan, penegakan hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Survei ini mengungkap bahwa 79,2% warga Indonesia tetap yakin dengan kemampuan Polri dalam menyelesaikan berbagai kasus kemanusiaan, terutama dalam menangani isu yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan korban kekerasan lainnya.

Metode Survei dan Responden

Survei IDM diadakan dengan pendekatan multistage random sampling, yang memastikan representasi populasi nasional secara adil. Penelitian ini melibatkan 1.580 partisipan dari seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan rentang usia responden berkisar antara 17 hingga 65 tahun. Peserta survei terdiri dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam, dipilih secara acak untuk mewakili seluruh segmen masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan secara tatap muka, dengan margin of error sebesar ±2,47%, menunjukkan tingkat keandalan hasil survei tersebut.

Dalam laporan survei, terungkap bahwa kepercayaan publik terhadap Polri tidak hanya berasal dari kinerja yang baik dalam penegakan hukum, tetapi juga dari upaya mereka dalam melindungi kelompok rentan. Dengan memperkuat penanganan kasus, Polri berperan aktif sebagai pilar keamanan yang mampu mengatasi berbagai tantangan sosial.

Kinerja Polri dalam Penegakan Hukum

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 75,1% responden merasa puas dengan keberhasilan Polri dalam menindak pelaku kejahatan. Responden menyebutkan beberapa kategori kasus yang berhasil diungkap, seperti tindak pidana perdagangan manusia, penyelundupan bayi, kekerasan terhadap anak, dan kasus korupsi dengan modus pengantin pesanan. Angka ini mencerminkan komitmen Polri dalam menjaga keadilan di masyarakat.

Berbeda dengan sebagian responden yang menyatakan ketidakpuasan, yaitu 20,7%, terdapat pula 4,2% yang tidak menjawab. Meski demikian, tren positif terus terjadi, di mana tingkat kepercayaan publik terhadap Polri naik seiring berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani isu kemanusiaan. Dedi Rohman, Direktur Eksekutif IDM, mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri dalam menyelesaikan berbagai kasus kriminal menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan kepercayaan tersebut.

“Terkait penegakan hukum oleh Polri, sebanyak 75,1% responden juga puas dengan kinerja Korps Bhayangkara, khususnya dalam mengungkap kasus-kasus seperti perdagangan manusia, kekerasan terhadap anak, serta penyelundupan bayi. Sementara itu, 20,7% responden mengaku tidak puas, sementara 4,2% tidak memberikan jawaban,” kata Dedi Rohman dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Dalam bidang pelayanan publik, 81,2% responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja Polri, termasuk dalam hal pembuatan pelaporan, pengurusan surat izin mengemudi (SIM), dan pengelolaan arus lalu lintas selama masa liburan atau program mudik. Angka ini mencerminkan keterlibatan Polri dalam memberikan layanan yang efisien dan responsif kepada masyarakat.

Kasus Kemanusiaan yang Diungkap Polri

Salah satu penegakan hukum yang mendapat perhatian luas adalah kasus jual beli bayi, yang berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) PPA dan PPO. Dalam operasi tersebut, 10 bayi yang terancam dijual kembali ke keluarga aslinya. Selain itu, Polri juga aktif menangani kasus kekerasan anak oleh ibu kandung, yang sempat menghebohkan publik. Kesuksesan ini menunjukkan kemampuan lembaga tersebut dalam menangani isu sosial yang kompleks.

Kasus-kasus kemanusiaan lainnya yang menjadi fokus Polri meliputi penyelundupan manusia melalui perairan Indonesia, di mana 39 orang dari Bangladesh berhasil diselamatkan. Selain itu, keberhasilan dalam mengungkap kasus TPPO (Transaksi Perdagangan Orang) dengan modus pengantin pesanan, yang melibatkan warga negara China, juga menjadi bukti kompetensi Polri dalam menangani kejahatan transnasional.

Upaya-upaya tersebut bukan hanya sekadar menangkap pelaku, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan memperkuat kehadiran negara melalui Polri, masyarakat semakin yakin bahwa ada institusi yang siap melindungi mereka dari ancaman kejahatan kemanusiaan.

Kolaborasi dan Penguatan Kelembagaan

Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga didukung oleh kerja sama yang intensif dengan berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat. Polri berkolaborasi dengan Kementerian PPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemenaker, KemenP2MI, pemerintah daerah, serta organisasi sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Dittipid PPA-PPO dinilai berhasil dalam penguatan kelembagaan, dengan pembentukan unit-unit baru di tingkat polda dan polres. Upaya ini memastikan respons cepat dan profesional terhadap laporan kasus kemanusiaan. Selain itu, program ‘Rise and Speak’ yang dicanangkan Polri menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran masyarakat.

Program ‘Rise and Speak’ bertujuan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Kehadiran program ini tidak hanya meningkatkan jumlah pelaporan, tetapi juga memperkuat komitmen Polri untuk menjadi institusi yang tanggap dan perhatian terhadap isu sosial.

Kinerja Polri dalam berbagai bidang tersebut menjadi bukti bahwa institusi tersebut tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan sosial. Survei IDM memberikan gambaran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus berkembang, sebagai bentuk apresiasi atas berbagai capaian yang telah dicapai.