Bagaimana Nasib Mahasiswa Unsoed yang ‘Setor’ Uang ke Rektor? Ini Kata KPK

Status Akademik Mahasiswa Unsoed Tetap Aman di Tengah Kasus Pemerasan Rektor

Ceritaberkat.com – Enam orang, termasuk Rektor Universitas Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III-nya Norman Arie Prayogo, kini berstatus tersangka dalam perkara pemerasan yang terjadi pada proses penerimaan mahasiswa baru. Di tengah sorotan publik yang tajam terhadap institusi pendidikan tinggi di Purwokerto itu, satu pertanyaan besar menggantung di benak ribuan calon mahasiswa dan keluarga mereka: apakah mereka yang sudah menyetor dana untuk masuk lewat jalur seleksi Mandiri akan kehilangan haknya untuk menempuh pendidikan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab dengan tegas bahwa tidak ada dampak langsung terhadap status kependidikan para mahasiswa tersebut.

KPK Batasi Peran pada Ranah Pidana

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penjelasan tersebut dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026). Ia menekankan bahwa lembaga antikorupsi itu tidak memiliki wewenang untuk menyentuh aspek administratif maupun akademik dari proses seleksi mahasiswa. Yang menjadi fokus penuh KPK adalah penegakan hukum pidana atas peristiwa tertangkap tangan yang melibatkan pihak rektor.

“Nasib mahasiswa, memang ada yang tahun 2025, termasuk pun yang 2026, dapat kami tegaskan begitu, bahwa KPK dalam rangka penegakan hukum yang saat ini berjalan itu tidak masuk ke ranah dari sisi status ke mahasiswanya.”

Taufik melanjutkan penjelasannya dengan menegaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar di lingkungan kampus tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Para mahasiswa yang sudah terdaftar tidak perlu khawatir akan terganggu hak akademiknya semata-mata karena proses hukum pidana sedang berjalan di tingkat pimpinan universitas.

“Jadi mahasiswa yang bersangkutan tetap bisa menjalankan proses belajar-mengajar seperti biasa karena ini memang bukan ranah untuk kita di penegakan hukumnya.”

Evaluasi dan Koreksi Jadi Urusan Rektorat serta Kementerian

Menurut Taufik, segala bentuk penilaian ulang, penyesuaian kebijakan, atau langkah korektif yang mungkin diperlukan pasca-kejadian tersebut sepenuhnya berada di tangan rektorat Unsoed dan kementerian yang membidangi pendidikan. KPK secara eksplisit menarik diri dari ranah tersebut. Batas kewenangan lembaga antikorupsi itu berhenti pada proses penyidikan dan penuntutan perkara pidana.

“Tetapi apakah itu akan ada evaluasi atau koreksi dari pihak rektor atau kementerian pendidikan itu hal yang berbeda, jadi kita tidak masuk ke sisi itunya. Jadi murni kita dari sisi penegakan hukum peristiwa pidananya.”

Pemisahan peran ini penting untuk dipahami oleh publik. Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penegak hukum tidak berwenang mengatur kebijakan internal perguruan tinggi. Keputusan mengenai apakah jalur seleksi Mandiri yang telah berjalan akan diulang, dimodifikasi, atau dipertahankan sepenuhnya merupakan otoritas institusi pendidikan dan regulatornya. Artinya, mahasiswa yang sudah diterima tidak akan “dikeluarkan” oleh KPK, tetapi kebijakan kampus sendiri yang akan menentukan langkah administratif selanjutnya.

Enam Tersangka dalam Kasus Pemerasan Penerimaan Mahasiswa

Kasus ini bermula dari operasi tertangkap tangan yang mengungkap praktik pemerasan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru Unsoed. KPK kemudian menetapkan enam tersangka yang terbagi ke dalam dua kelompok: pihak internal universitas dan pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara atau pelaksana teknis penyetoran dana.

Keenam tersangka tersebut adalah:

1. Ahmad Sodiq — Rektor Universitas Soedirman. 2. Norman Arie Prayoga — Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed. 3. Eko Sumanto — Kepala Bagian Akademik Unsoed. 4. Dian Mulia Wardhana — Pihak swasta. 5. Adhi Wiharto — Pihak swasta. 6. Mulyono — Pihak swasta.

Keterlibatan tiga pihak swasta dalam daftar tersangka mengindikasikan bahwa mekanisme pemerasan ini tidak sekadar terjadi di ruang rapat pimpinan, melainkan telah terstruktur melalui jaringan perantara yang menjembatani calon mahasiswa dengan pihak kampus. Pola semacam ini kerap ditemukan dalam praktik seleksi mandiri di berbagai perguruan tinggi, di mana biaya “jalur khusus” dikumpulkan melalui perantara sebelum akhirnya masuk ke kantong pejabat yang berwenang menentukan kelulusan.

Implikasi bagi Reputasi dan Tata Kelola Kampus

Penetapan tersangka terhadap rektor dan wakil rektor secara bersamaan memberikan sinyal kuat bahwa praktik pemerasan bukan sekadar tindakan individual, melainkan melibatkan struktur otoritas di puncak manajemen universitas. Bagi ribuan mahasiswa aktif Unsoed, kasus ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses akademik dan akuntabilitas keuangan institusi. Sementara itu, bagi calon mahasiswa yang belum menyelesaikan proses seleksi, ketidakpastian kebijakan menjadi risiko nyata yang harus dijawab oleh rektorat dan kementerian terkait dalam waktu dekat.

Yang jelas, satu hal sudah pasti dari pernyataan KPK: proses hukum pidana akan terus berjalan tanpa memandang jabatan atau institusi yang terlibat. Di sisi lain, nasib akademik ribuan mahasiswa Unsoed akan ditentukan oleh keputusan internal kampus dan regulator pendidikan, bukan oleh lembaga antikorupsi. Dua jalur ini berjalan paralel, dan publik berhak mengawasi keduanya secara terpisah namun simultan.