Anggota Baleg Sebut RUU Reforma Agraria Atasi Konflik Tanah Tumpang Tindih

RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Kepastian Hak atas Tanah

Ceritaberkat.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria di DPR RI diproyeksikan menjadi langkah penting untuk menangani sengketa pertanahan yang selama ini dipicu oleh izin saling bertabrakan dan penguasaan lahan yang tidak seimbang. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Muhamad Khozin, menilai regulasi tersebut perlu memberi landasan yang jelas bagi penataan kembali persoalan tanah di berbagai daerah.

RUU ini telah disepakati sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 8 September 2026. Tahap tersebut membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut mengenai arah pengaturan reforma agraria, termasuk perlindungan kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap tanah.

Penataan Penguasaan dan Kepemilikan Tanah

Khozin menekankan bahwa pembentukan undang-undang tidak semata-mata dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara per perkara. Ia memandang pembenahan struktur penguasaan serta pemilikan tanah harus menjadi perhatian utama agar akar konflik dapat ditangani.

“RUU Pengaturan Reforma Agraria harus diarahkan pada koreksi struktur penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang,” kata Khozin kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Dalam kerangka tersebut, reforma agraria diarahkan untuk menciptakan kepastian bagi masyarakat yang menghadapi sengketa atas tanah mereka. Salah satu persoalan yang hendak dijawab ialah tumpang tindih perizinan, terutama ketika hak atau kepentingan warga berhadapan dengan kebijakan maupun izin yang dikeluarkan oleh negara.

Konflik agraria tidak selalu muncul hanya karena perbedaan klaim antarmasyarakat. Persoalan juga dapat berawal dari keputusan administratif, izin yang saling bersinggungan, penguasaan lahan dalam skala besar, hingga belum terpenuhinya tanggung jawab oleh pemegang konsesi. Situasi semacam ini dapat membuat warga kesulitan memperoleh kejelasan mengenai status tanah yang mereka tempati, kelola, atau jadikan sumber penghidupan.

“Perkara lahir dari keputusan negara, tumpang tindih izin, penguasaan tanah berskala besar,” kata Khozin.

Ia juga memasukkan belum diakuinya wilayah masyarakat adat sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Bagi masyarakat adat, pengakuan wilayah bukan sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan berkaitan dengan ruang hidup, keberlanjutan pengelolaan tanah, dan kepastian atas hak yang mereka perjuangkan.

Redistribusi untuk Kelompok yang Membutuhkan

Fokus lain dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria adalah redistribusi tanah. Skema ini ditujukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai tanah atau berada dalam kondisi tuna-lahan. Pengaturan tersebut juga mencakup pemulihan hak atas tanah serta perlindungan tanah ulayat agar tidak dikuasai secara sepihak oleh pemerintah daerah.

Prioritas penerima redistribusi, sebagaimana disampaikan Khozin, perlu diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan akses atas tanah. Kelompok tersebut meliputi petani tanpa tanah, petani gurem, buruh tani, masyarakat adat, perempuan yang menjadi kepala keluarga, nelayan yang membutuhkan ruang untuk menopang kehidupan, serta warga yang kehilangan tanah akibat konflik agraria.

“Prioritas penerima harus diberikan kepada petani tanpa tanah, petani gurem, buruh tani,” ujar Khozin.

Penetapan prioritas menjadi penting karena redistribusi tanah diharapkan tidak berhenti pada perpindahan status kepemilikan di atas dokumen. Tanah yang didistribusikan perlu benar-benar memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi penerimanya. Bagi petani gurem, misalnya, kepemilikan atau penguasaan tanah yang lebih layak dapat mendukung peningkatan skala usaha dan pendapatan.

Khozin menekankan bahwa hasil akhir yang diharapkan bukan hanya berkurangnya konflik. Tanah juga harus tetap berada dalam kendali masyarakat setelah proses distribusi dilakukan. Dengan begitu, kebijakan reforma agraria dapat memberi dampak jangka panjang bagi penerima, bukan sekadar penyelesaian sementara atas sengketa yang muncul.

Pengawasan untuk Mencegah Penghindaran Batasan

RUU tersebut juga dirancang untuk mengantisipasi cara-cara yang dapat digunakan dalam menghindari pembatasan penguasaan tanah. Pemerintah nantinya diharapkan memiliki dasar untuk mengawasi pengalihan tanah hasil redistribusi, termasuk kepemilikan yang dilakukan melalui pihak terafiliasi, pemecahan badan usaha, maupun bentuk penguasaan tidak langsung lainnya.

Pengawasan ini relevan agar tujuan redistribusi tidak bergeser. Tanpa pengendalian, tanah yang telah diperuntukkan bagi kelompok penerima berisiko kembali terkonsentrasi pada pihak tertentu melalui transaksi atau susunan kepemilikan yang tidak langsung terlihat. Karena itu, aturan mengenai pengawasan menjadi bagian dari upaya menjaga agar manfaat reforma agraria tetap mengalir kepada masyarakat sasaran.

“RUU Reforma Agraria akan memberikan dasar untuk mengoreksi keputusan dan struktur penguasaan yang menjadi sumber konflik,” tambahnya.

Keberadaan RUU Pengaturan Reforma Agraria pada akhirnya diharapkan memperkuat kepastian hukum dalam tata kelola tanah. Pembahasannya akan menentukan bagaimana mekanisme koreksi terhadap keputusan bermasalah dijalankan, bagaimana tanah ulayat dilindungi, serta bagaimana redistribusi dapat menghasilkan ruang hidup yang lebih aman bagi masyarakat.

Bagi warga yang selama ini terdampak konflik pertanahan, arah pengaturan tersebut membawa harapan akan penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada status administratif. Reforma agraria juga dipandang sebagai upaya membenahi ketimpangan penguasaan tanah, memperluas akses bagi kelompok rentan, dan menjaga agar tanah tetap menjadi penopang kehidupan masyarakat yang berhak menerimanya.