Latest Program: BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Bakal Hapus Pengadaan Tak Bermanfaat

BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Bakal Hapus Pengadaan Tak Bermanfaat

Latest Program – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pengeluaran pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran. Langkah ini bertujuan memastikan setiap pengadaan yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, menegaskan bahwa keputusan untuk memangkas pengeluaran akan diambil berdasarkan evaluasi mendalam yang telah dilakukan.

Evaluasi Transparan untuk Penghematan

Dalam wawancara di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026), Agustina menjelaskan bahwa seluruh belanja pada 2025 telah dianalisis satu per satu. Proses ini bertujuan mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efektif atau kurang memberikan manfaat optimal. Menurutnya, BGN berkomitmen untuk menghindari pengulangan belanja yang dinilai tidak bermanfaat, terutama jika hasilnya tidak signifikan terhadap pencapaian tujuan MBG.

“Secara umum, semua pengeluaran pada 2025 telah kami tinjau secara menyeluruh,” kata Agustina.

Beberapa belanja yang tercatat dalam anggaran tahunan dianggap memerlukan perbaikan. Ia menyebutkan bahwa BGN akan memastikan setiap kegiatan belanja di masa depan diukur berdasarkan output yang dihasilkan. “Jika di 2026 ada rencana belanja yang outputnya hampir sama dengan 2025, kami tidak akan menyetujui penggunaan anggaran tersebut. Ini adalah bentuk efisiensi yang terukur,” tambahnya.

Salah satu item yang menjadi fokus evaluasi adalah pengadaan motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, Agustina belum merinci detail tentang pengeluaran tersebut. Ia hanya menekankan bahwa BGN berupaya memaksimalkan penggunaan barang yang sudah dibeli sebelumnya, sehingga tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya.

Pada sisi lain, BGN juga lebih selektif dalam menentukan jenis pengadaan baru. Langkah ini dilakukan agar program dapat dijalankan dengan alokasi anggaran yang lebih tepat. “Kami ingin menghindari pengeluaran yang tidak bermanfaat, bahkan mengulang belanja yang tidak memberikan dampak nyata, seperti yang terjadi di tahun 2025,” ujarnya.

Blokir Anggaran oleh Kemenkeu

Agustina juga menyebutkan bahwa sebagian dari anggaran BGN telah diblokir oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme tertentu. Hal ini berdampak pada kebebasan BGN dalam menyetujui pengeluaran. “Beberapa mata anggaran sudah diakui oleh Kemenkeu dalam dokumen RO yang masuk ke BA BUN, sehingga tidak bisa digunakan sebelum ada persetujuan lebih lanjut,” katanya.

Menurutnya, blokir anggaran ini diperlukan untuk mengendalikan pengeluaran dan memastikan setiap dana digunakan secara efektif. “Dengan adanya mekanisme ini, kami harus memperhatikan lebih seksama sebelum menyetujui rencana belanja baru,” jelas Agustina. Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang telah diblokir merupakan bagian dari upaya pengendalian defisit belanja.

Terlepas dari blokir anggaran, BGN masih menghadapi tantangan dalam mengelola dana. Sejumlah belanja harus menunggu izin khusus dari pihak berwenang, seperti anggaran yang termasuk dalam direktif presiden. Kondisi ini membuat total anggaran yang bisa digunakan saat ini lebih kecil dibandingkan pagu awal. “Dari angka 268 triliun, kami sudah mengalami penurunan karena sebagian dana sudah diambil untuk tujuan lain,” imbuhnya.

Manfaat dan Tantangan Efisiensi

Dalam menjalankan efisiensi, BGN berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program MBG. Ia menjelaskan bahwa pengadaan yang diperiksa harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan gizi masyarakat. “Kami tidak ingin ada pengeluaran yang tidak langsung bermanfaat, karena dana yang terbatas harus digunakan secara optimal,” katanya.

Agustina menegaskan bahwa penghematan anggaran bukan hanya sekadar memangkas belanja, tetapi juga mengubah cara pengalokasian dana. “Dengan evaluasi ini, kami bisa mengoptimalkan sumber daya dan menyesuaikan kebutuhan program dengan prioritas utama,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa BGN juga mempertimbangkan kinerja satuan kerja dalam menentukan pengadaan yang akan dilanjutkan.

Salah satu manfaat dari efisiensi ini adalah memperkuat transparansi pengeluaran. BGN berharap kebijakan ini tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. “Dengan cara ini, kami bisa memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” terang Agustina.

Selain itu, efisiensi anggaran juga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Ia menyebutkan bahwa pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik sering kali berdampak pada penggunaan anggaran secara tidak efektif. “Kami ingin semua belanja diukur berdasarkan dampaknya, bukan hanya kuantitasnya,” jelasnya.

Proses evaluasi ini diharapkan menjadi bagian dari rencana jangka panjang BGN untuk memastikan program MBG berjalan lebih baik. Agustina menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbaiki strategi pengelolaan anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. “Efisiensi adalah kunci agar kami bisa mencapai target peningkatan gizi secara berkelanjutan,” katanya.

Di sisi lain, Agustina menyebutkan bahwa pihaknya juga memperhatikan aspek kualitas pengadaan. Meski beberapa item belanja dianggap tidak bermanfaat, BGN tetap berupaya memastikan bahwa apa yang dikeluarkan memiliki nilai tambah. “Kami tidak ingin membuang dana secara sia-sia, tapi juga tidak mengorbankan kualitas layanan MBG,” pungkasnya.