New Policy: BGN Bakal Rekrut Ahli Gizi-Tenaga Kesehatan Isi 7 Posisi di Dewan Pengarah

BGN Siapkan Dewan Pengarah Baru untuk Kembangkan Program Makan Bergizi Gratis

New Policy – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang berupaya untuk melengkapi struktur organisasinya dengan mengisi tujuh posisi di Dewan Pengarah yang sebelumnya masih kosong. Langkah ini bertujuan memperkuat peran BGN dalam menyusun kebijakan nasional terkait pemberian layanan gizi, khususnya dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir. Sejumlah tokoh dengan keahlian di bidang gizi dan kesehatan masyarakat akan didatangkan untuk memastikan rekomendasi strategis yang diberikan dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih efektif.

Struktur Dewan Pengarah Sudah Ada, Tapi Belum Terisi

Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN, mengungkapkan bahwa Dewan Pengarah sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar pembentukan BGN. Namun, hingga kini belum ada figur yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut. “Struktur Dewan Pengarah sebenarnya sudah lengkap menurut Perpres tentang BGN,” jelas Sari saat ditemui di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6/2026). Ia menambahkan bahwa keberadaan dewan ini penting untuk memberikan masukan dalam mengarahkan kebijakan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran.

“Beberapa akan kami isi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang gizi dan kesehatan masyarakat,” kata Sari di kantor BGN.

Dewan Pengarah ini akan berperan sebagai penasihat strategis bagi BGN dalam menghadapi tantangan di bidang kesehatan masyarakat. Sari menekankan bahwa rekomendasi dari para ahli nantinya akan menjadi acuan utama dalam mengelola program MBG secara nasional. “Dari merekalah akan muncul rekomendasi-rekomendasi yang membantu kami dalam mengambil langkah-langkah kebijakan,” ujarnya. Dengan adanya dewan ini, diharapkan ada peningkatan kualitas kebijakan serta kepastian dalam pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Program MBG Butuh Pengawasan Ekspert

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif utama BGN yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan sehat dan gizi lengkap. Program ini mencakup distribusi makanan secara gratis kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, serta menggencarkan edukasi masyarakat tentang pola makan yang baik. Meski MBG telah berjalan, Sari menilai perlu adanya pengawasan eksternal dari para ahli untuk memastikan program tersebut tetap relevan dan efektif.

Dewan Pengarah akan bertugas menganalisis data dan kebutuhan gizi di berbagai daerah, serta merancang strategi yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kondisi sosial. Sari menyatakan bahwa kehadiran dewan ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi celah-celah yang ada dalam pelaksanaan program, sehingga perbaikan bisa dilakukan secara berkala. “Dengan adanya keahlian eksternal, kami bisa lebih cepat merespons masalah yang muncul di lapangan,” tambahnya.

“Sementara ini memang belum pernah ada, tetapi strukturnya sebenarnya sudah ada menurut perpres tentang BGN,” tuturnya.

Langkah perekrutan para ahli ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dewan akan menjadi tempat diskusi antara pihak pemerintah dan para ahli, sehingga muncul solusi yang lebih berkelanjutan. Sari menjelaskan bahwa dalam struktur organisasinya, terdapat tujuh jabatan Dewan Pengarah yang akan diisi melalui proses seleksi yang ketat. “Ada tujuh posisi,” lanjut Sari. “Ini adalah langkah awal untuk memastikan keberlanjutan program MBG di masa depan.”

Kesiapan dan Target Pengisian Jabatan

Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa BGN telah memulai persiapan untuk mengisi tujuh jabatan tersebut. Proses rekrutmen akan dilakukan secara sistematis, dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti pengalaman di bidang gizi, pemahaman tentang kebijakan publik, dan kemampuan dalam manajemen proyek. Ia menyatakan bahwa pengisian dewan ini akan dilakukan segera setelah semua persiapan rampung, dengan harapan dapat menyelesaikan kekosongan jabatan dalam waktu dekat.

Pengisian dewan ini dianggap penting karena BGN kini menjadi lembaga utama yang mengelola program MBG secara nasional. Dengan adanya Dewan Pengarah, diharapkan ada keseimbangan antara eksekusi langsung dan perencanaan strategis. “Tujuan utama adalah memperkuat tata kelola dan kualitas kebijakan, agar program MBG bisa berjalan lebih stabil,” jelas Sari. Ia juga menambahkan bahwa keberadaan para ahli akan membantu dalam memantau perkembangan program serta memberikan masukan terkait peluang peningkatan kinerja di masa depan.

Peran Dewan Pengarah dalam Perbaikan Kebijakan

Dewan Pengarah akan menjadi bagian integral dalam pengambilan keputusan strategis BGN. Rekomendasi dari para ahli diharapkan bisa memberikan arahan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sari menilai bahwa dewan ini akan membantu dalam menghindari kesalahan kebijakan yang bisa terjadi karena kurangnya data atau pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi gizi di berbagai wilayah.

Menurut Sari, pelaksanaan program MBG saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti ketidakmerataan akses makanan sehat dan kurangnya edukasi di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Dewan Pengarah akan menjadi penyelesaian dari masalah-masalah ini dengan memberikan saran yang berbasis data dan kebutuhan aktual. “Kami ingin program ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah yang masih kurang mendapat perhatian,” ujarnya.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai target peningkatan kualitas kesehatan nasional. Dengan adanya dewan yang dipimpin oleh ahli gizi dan tenaga kesehatan, diharapkan ada peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan MBG. Sari menambahkan bahwa seluruh rekomendasi dari Dewan Pengarah akan diujicobakan sebelum diterapkan, sehingga tidak ada risiko kegagalan dalam implementasinya.

BGN akan memastikan bahwa para anggota Dewan Pengarah memiliki keahlian yang beragam, mulai dari bidang nutrisi, manajemen kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dewan ini bisa memberikan pandangan yang holistik dalam menangani isu gizi nasional. Sari menegaskan bahwa pengisian posisi ini adalah bagian dari upaya BGN untuk menjadi lembaga yang lebih mandiri dan profesional.

Selain itu, dewan ini juga diharapkan bisa menjadi wadah untuk kolaborasi antarlembaga. BGN akan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti kementerian kesehatan dan lembaga pendidikan, untuk memastikan program MBG bisa berjalan secara sinergis. Sari mengatakan bahwa seluruh rencana perekrutan dan pembentukan dewan ini telah direncanakan matang, dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan.

Kehadiran Dewan Pengarah juga diharapkan bisa meningkatkan kredibilitas BGN sebagai lembaga yang bertugas mengelola program gizi nasional. Dengan keahlian eksternal, BGN bisa memberikan jawaban yang lebih akurat terhadap berbagai pertanyaan tentang pelaksanaan MBG. Sari menilai bahwa ini adalah langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap program yang telah dijalankan selama ini.