Announced: Pemkab Gowa Raih Opini WTP 14 Kali Berturut-turut dari BPK RI

Pemkab Gowa Terus Mendapat Opini WTP dari BPK RI

Announced – Kabupaten Gowa kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Ini menjadi pencapaian ke-14 kalinya secara beruntun, menunjukkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik.

Bupati Gowa Mengungkapkan Penekanan pada Upaya Bersama

Opini WTP tersebut diterima oleh Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat (5/6). Pemkab Gowa, menurutnya, mencatatkan prestasi ini sebagai peningkatan terus-menerus dalam pemeriksaan keuangan selama 14 tahun beruntun.

“Ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim dan stakeholder terkait dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang diuruskan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh, baik secara administratif, hukum, maupun dari segi manfaat bagi masyarakat,” ujar Husniah dalam siaran persnya, Sabtu (6/6/2026).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Gowa telah memenuhi kriteria yang ketat. Ia juga menekankan bahwa opini WTP menjadi bukti komitmen daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kepala BPK RI Beri Apresiasi pada Kinerja Pemkab Gowa

Dalam wawancara dengan media, Manalu mengapresiasi upaya Pemkab Gowa yang terus mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Ia menambahkan bahwa proses pemeriksaan dilakukan selama 60 hari setelah laporan keuangan disampaikan oleh pemerintah daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang selama ini diberikan Pemkab Gowa. Pengujian berjalan lancar karena data dan dokumen yang diserahkan lengkap dan tepat waktu,” kata Manalu.

Komite audit BPK RI memeriksa empat aspek utama, termasuk kecocokan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kejelasan pengungkapan informasi dalam laporan. Menurutnya, hasil ini tidak hanya menunjukkan kompetensi daerah, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Komitmen untuk Terus Meningkatkan Tata Kelola Keuangan

Meski capaian WTP ini menjadi penghargaan, Husniah mengingatkan bahwa ada sejumlah rekomendasi yang harus segera diperbaiki. Ia menyatakan bahwa opini WTP bukanlah akhir dari upaya perbaikan, melainkan momentum untuk semakin memperkuat komitmen.

“Di balik predikat WTP, BPK tetap memberikan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. Mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih bersih, transparan, dan berintegritas,” tambah Husniah.

Rekomendasi tersebut, menurutnya, mencakup area yang perlu ditingkatkan, seperti pengelolaan belanja daerah atau penggunaan sumber daya keuangan. Husniah berharap seluruh kepala perangkat daerah dapat menjadikan masukan BPK sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Proses Pemeriksaan yang Mendalam dan Terstruktur

Manalu menjelaskan bahwa pemeriksaan oleh BPK RI berlangsung secara sistematis, dengan fokus pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa opini WTP diberikan setelah pihaknya meneliti seluruh aspek keuangan daerah secara mendalam.

“Kami mengapresiasi keberhasilan Gowa dalam mengelola anggaran secara teratur. Laporan keuangan yang diserahkan menunjukkan kehati-hatian dan keseriusan dalam memenuhi standar audit,” ujar Manalu.

Manalu juga menyoroti peran aktif Pemkab Gowa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama proses pemeriksaan. Menurutnya, respons yang cepat dan informatif mempercepat proses verifikasi, sehingga laporan bisa diselesaikan dalam waktu 60 hari.

Opini WTP sebagai Penanda Kinerja Terbaik

Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi penanda kinerja yang memuaskan. Kebijakan daerah selama ini dinilai memenuhi kriteria kualitas, sehingga diberikan penilaian terbaik oleh BPK.

“Pencapaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Gowa untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berharap ke depan daerah ini bisa terus berkembang, khususnya dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Manalu.

Sementara itu, Husniah menegaskan bahwa opini WTP tidak hanya sekadar penghargaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan. Ia menyatakan bahwa seluruh pegawai dan instansi terkait harus menjadikan rekomendasi BPK sebagai arahan untuk meraih hasil yang lebih baik.

Langkah-Langkah Perbaikan untuk Masa Depan

Perbaikan yang dimaksud meliputi peningkatan penggunaan teknologi dalam transparansi anggaran, pelatihan pegawai dalam tata kelola keuangan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran.