Cak Imin Sebut Ada 108 UU Harus Direvisi: Agar Kedaulatan Ekonomi Dijalankan

Cak Imin Usulkan Revisi 108 Undang-Undang untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi

Ceritaberkat.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, telah menyampaikan usulan penting terkait perbaikan regulasi di Indonesia. Dalam pidatonya, ia menekankan perlunya merevisi sebanyak 108 undang-undang yang ada saat ini. Langkah ini menurutnya sangat krusial agar kedaulatan ekonomi bangsa dapat diimplementasikan secara optimal dan efektif.

Menyampaikan hal tersebut di Jakarta Convention Center pada hari Kamis, 23 Juli 2026, Cak Imin secara langsung menyoroti urgensi revisi tersebut kepada pimpinan negara. Ia menjelaskan bahwa catatan PKB menunjukkan adanya sejumlah besar peraturan perundang-undangan yang memerlukan perbaikan mendasar.

“Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).

Lebih lanjut, Cak Imin menyoroti keselarasan antara komitmen PKB dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut pandangan tokoh partai ini, kekayaan alam dan potensi ekonomi Indonesia seharusnya dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia sendiri, bukan oleh pihak asing atau kepentingan luar negeri. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.

Menurutnya, undang-undang dan berbagai regulasi yang ada merupakan langkah konkret berikutnya dari komitmen bersama antara Bapak Presiden dan PKB. Komitmen tersebut bertujuan untuk terus mewujudkan negeri yang kaya raya dan kemakmuran tersebut harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Cak Imin menambahkan bahwa hal ini merupakan cita-cita luhur yang perlu diwujudkan melalui tindakan nyata.

“Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri, amin,” ungkapnya.

Cak Imin juga menekankan bahwa arahan baru dalam bidang ekonomi Republik Indonesia tidak boleh terhenti atau berhenti di tengah jalan. Ia menyebut bahwa komitmen dari Presiden untuk kemajuan ekonomi sangat diprioritaskan dalam agenda pembangunan nasional. Kesungguhan hati inilah yang membawa semua pihak pada satu kesimpulan penting bahwa arah baru ekonomi ini harus terus berlanjut tanpa henti.

“Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan: Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini,” kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, cita-cita besar tersebut nampaknya sudah mulai terlihat melalui arah kebijakan yang ditempuh saat ini. Ia menyebut ini sebagai jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum internasional maupun domestik. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam mewujudkan visi ekonomi nasional.

“Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum,” sambungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Cak Imin juga memberikan tanggapan mengenai sejumlah undang-undang yang berpotensi untuk diubah atau direvisi. Ia menyebutkan beberapa regulasi penting yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses revisi tersebut.

“Banyak, perubahan Omnibus Law, perubahan Undang-undang Kehutanan, Minerba, Keuangan Negara, Agraria, semua harus diubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri,” imbuhnya.

Revisi terhadap Omnibus Law, Undang-undang Kehutanan, Minerba, Keuangan Negara, dan Agraria menjadi prioritas utama menurut Cak Imin. Semua regulasi tersebut harus disesuaikan dengan kekuatan ekonomi yang sedang dibangun agar Indonesia dapat berdiri tegak di atas kaki sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia.

Proses revisi 108 undang-undang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Dengan regulasi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal. PKB siap mendukung penuh upaya ini bersama pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan mandiri secara ekonomi.