Table of Contents
Wamentan Tegaskan Komitmen Penguatan Implementasi NEK Berkelanjutan
Jakarta – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan komitmen yang kuat untuk memperkuat penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai bagian dari transformasi menuju pertanian rendah emisi dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa sektor pertanian memainkan peran kritis dalam NEK, karena selain menjadi sumber emisi gas rumah kaca, juga berfungsi sebagai penyerap karbon melalui metode budidaya yang ramah lingkungan.
Peran Strategis Pertanian dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Dalam wawancara di Jakarta, Rabu, Sudaryono mengatakan bahwa penggunaan teknologi berdampak rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dapat menjadikan sektor ini sebagai faktor utama dalam mengendalikan perubahan iklim sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. “Dengan penerapan teknologi berdampak rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini berpotensi menjadi faktor penting dalam mengendalikan perubahan iklim sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru,” ujarnya.
“Dengan penerapan teknologi berdampak rendah emisi dan pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, sektor ini berpotensi menjadi faktor penting dalam mengendalikan perubahan iklim sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.”
Kesiapan Sektor Pertanian untuk Membuka Peluang Investasi
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kesiapan sektor dalam menerapkan NEK menjadi penentu utama dalam menarik investasi asing. Dengan terbukanya perdagangan karbon internasional, investor global dapat membeli kredit karbon dari Indonesia, yang membuka jalur pembiayaan untuk proyek-proyek berdampak rendah karbon di bidang pertanian.
Komitmen dengan LTS-LCCR 2050 dan NDC
Penguatan NEK sejalan dengan visi Indonesia dalam Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 serta komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi sektor pertanian sebesar 10 juta ton CO2 ekuivalen pada 2030, sebagai bagian dari rencana nasional.
Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan, energi, serta air. Strategi ini juga fokus pada transisi ke ekonomi hijau dan Net Zero Emission, dengan target penurunan emisi hingga 30,11 persen pada 2029.
Regulasi dan Strategi yang Dibangun
Untuk mempercepat penerapan NEK, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang instrumen ekonomi karbon lintas sektor, termasuk pertanian yang mencakup persawahan, peternakan, dan perkebunan. Kementerian Pertanian juga sedang menyusun berbagai peta jalan strategis, seperti Net Zero Emission (NZE) pertanian, Enhanced NDC (ENDC), dan Second NDC (SNDC).
Program Penurunan Emisi Sejak 2019
Kementerian Pertanian telah menjalankan berbagai inisiatif penurunan emisi sejak 2019. Beberapa program mencakup pengembangan biogas, peningkatan cadangan karbon tanah melalui pupuk organik, serta pengelolaan lahan gambut. Selain itu, Kementan juga mendorong skema sekuestrasi karbon di bidang hortikultura dan perkebunan.
Dalam upayanya, Kementerian Pertanian akan memperkuat sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) berbasis data real-time, mengembangkan praktik pertanian rendah emisi, serta meningkatkan literasi karbon petani dan penyuluh. Dukungan kebijakan seperti carbon pricing dan result-based payment juga menjadi fokus utama.
