Kapolri Minta Keluhan Warga Jadi Sistem Peringatan Dini Pembenahan Polri

Keluhan Publik Didorong Jadi Dasar Pembenahan Polri

Ceritaberkat.com – Respons atas suara warga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki layanan kepolisian. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta seluruh jajaran Polri tidak berhenti pada penyelesaian satu per satu aduan yang masuk, melainkan memanfaatkannya untuk mengenali persoalan yang lebih luas sejak dini.

Arahan tersebut disampaikan saat Jenderal Sigit menghadiri malam penganugerahan Kompolnas Awards 2026 di Hotel Sari Pacific Jakarta, Kamis (17/9/2026). Ajang ini memberikan apresiasi kepada satuan kerja dan personel kepolisian yang dipandang mampu menjalankan tugas, fungsi, serta pelayanan publik secara optimal.

Di tengah peredaran informasi yang semakin cepat, masukan masyarakat dapat muncul dan menyebar dalam waktu singkat. Kehadiran jurnalisme warga juga membuat pengalaman publik ketika berurusan dengan aparat lebih mudah menjadi perhatian banyak orang. Kondisi itu berjalan beriringan dengan tuntutan agar institusi kepolisian bekerja lebih tanggap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aduan Bukan Sekadar Kasus Individual

Kapolri menekankan bahwa setiap saran, kritik, maupun keluhan perlu ditangani dengan cepat dan tepat. Namun, penanganannya juga harus menghasilkan pembelajaran bagi organisasi. Pola keluhan yang berulang dapat membantu kepolisian mengenali kelemahan pelayanan, potensi masalah di lapangan, serta kebutuhan evaluasi pada tingkat satuan kerja maupun personel.

“Setiap saran dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga dianalisis sebagai sistem peringatan dini atau early warning system,” perintah Jenderal Sigit.

Penggunaan aduan publik sebagai peringatan dini berarti setiap persoalan tidak dilihat secara terpisah. Ketika terdapat keluhan dengan karakter serupa, institusi dapat menelusuri apakah terdapat hambatan prosedur, kekurangan pengawasan, atau persoalan lain yang memerlukan pembenahan lebih menyeluruh. Langkah ini diharapkan membuat perbaikan berlangsung sebelum masalah berkembang menjadi kasus berulang.

Jenderal Sigit, yang pernah menjabat sebagai Kabareskrim, menyampaikan bahwa pengolahan keluhan warga memiliki arti penting untuk memetakan akar persoalan. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar penyusunan evaluasi dan langkah korektif yang lebih lengkap, bukan hanya tindakan reaktif atas kejadian tertentu.

Kompolnas sebagai Penghubung Aspirasi Warga

Dalam arahannya, Kapolri juga menyoroti posisi Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Lembaga ini dipandang memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan kepolisian, terutama melalui fungsi pengawasan, pemberian saran strategis, serta penerimaan aduan warga yang kemudian diteruskan kepada Polri untuk ditindaklanjuti.

“Kompolnas bertugas mengawasi, memberikan masukan dan saran strategis, serta menerima aduan dari masyarakat untuk diteruskan kepada Polri guna dilakukan perbaikan,” ucap dia.

Keberadaan jalur pengawasan eksternal menjadi penting karena masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan harapannya terhadap layanan kepolisian. Pada saat yang sama, masukan tersebut dapat memperkuat upaya internal Polri dalam memastikan standar pelayanan diterapkan secara konsisten.

Kapolri meminta temuan serta rekomendasi dari Kompolnas tidak berjalan sendiri. Hasil pengawasan itu perlu diselaraskan dengan mekanisme di lingkungan Polri, termasuk Inspektorat Pengawasan Umum atau Itwasum Polri dan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Divpropam Polri.

Sinergi antara pengawasan dari luar dan dari dalam institusi dinilai dapat membuat tindak lanjut lebih mudah dipantau. Dengan begitu, rekomendasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perubahan yang terukur dalam pelayanan maupun pembinaan personel.

Penghargaan untuk Praktik Baik

Pengawasan, dalam pandangan Jenderal Sigit, tidak hanya diarahkan untuk menemukan kekurangan. Proses tersebut juga dapat menangkap praktik baik, terobosan, dan kinerja teladan yang layak memperoleh penghargaan. Semangat inilah yang turut tercermin dalam penyelenggaraan Kompolnas Awards 2026.

“Kompolnas tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga ikut memberikan penilaian terhadap satuan kerja. Hari ini penghargaan tidak hanya diberikan kepada satuan kerja, tetapi juga kepada personel,” tutur Jenderal Sigit.

Penghargaan bagi satuan kerja dan anggota terbaik diharapkan tidak hanya menjadi pencapaian personal atau institusional. Kapolri berharap mereka dapat memberi contoh bagi rekan-rekan lainnya. Inovasi yang terbukti membantu masyarakat juga perlu dicatat, dibagikan, dan diterapkan secara menyesuaikan kebutuhan di berbagai wilayah.

Pendekatan tersebut dapat memperluas manfaat dari program pelayanan yang berhasil dijalankan di satu tempat. Setiap wilayah memiliki karakter persoalan yang berbeda, sehingga penerapan inovasi perlu bersifat adaptif. Meski demikian, prinsip utamanya tetap sama: layanan kepolisian harus semakin mudah diakses, responsif terhadap kebutuhan warga, dan menjaga kepercayaan publik.

Rasa Aman sebagai Ukuran Utama

Pada akhir arahannya, Jenderal Sigit mengingatkan bahwa keberhasilan Polri tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya penghargaan yang diterima. Pengakuan melalui penghargaan tetap bernilai sebagai motivasi, tetapi dampak nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran yang lebih utama.

“Keberhasilan Polri tidak hanya diukur dari berbagai capaian maupun penghargaan yang diperoleh, tetapi dari sejauh mana kehadiran Polri mampu memberikan rasa aman, kepastian, dan pelayanan yang semakin baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.

Pesan tersebut menempatkan pengalaman warga sebagai pusat evaluasi kinerja kepolisian. Ketika keluhan ditangani secara serius, dianalisis untuk menemukan pola, lalu diikuti pembenahan yang dapat dipantau, masyarakat diharapkan merasakan kehadiran aparat yang lebih memberi kepastian dan rasa aman.