PKB Tak Masalah Ambang Batas Parlemen 5%, Wanti-wanti Suara Terbuang

PKB Terima Usulan PT 5 Persen, Tekankan Perlindungan Suara Pemilih

Ceritaberkat.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak keberatan apabila ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam pemilu ditetapkan sebesar 5 persen. Meski demikian, PKB mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus tetap menjaga keterwakilan politik masyarakat dan tidak memperbesar jumlah suara pemilih yang tidak menghasilkan kursi.

Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, yang akrab disapa Cak Udin, menyampaikan bahwa angka 5 persen dapat dibahas sebagai salah satu pilihan. Bagi PKB, hal utama bukan sekadar besaran persentase, melainkan dampaknya terhadap proporsionalitas hasil pemilu.

“Usulan-usulan partai soal ambang batas 5% buat PKB tidak ada problem,” kata Cak Udin kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Ia menekankan perlunya memastikan sistem ambang batas tidak menjauhkan aspirasi pemilih dari lembaga perwakilan. Dalam sistem pemilu legislatif, suara yang diberikan kepada partai yang gagal melewati PT tidak dikonversi menjadi kursi DPR. Karena itu, perubahan angka PT memiliki dampak langsung terhadap distribusi representasi politik.

Selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Cak Udin menilai pembahasan ambang batas parlemen perlu ditempatkan dalam semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam percakapan mengenai desain sistem kepartaian dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Harus senada dengan semangat putusan MK,” ujarnya.

PKB berpandangan bahwa angka ambang batas tidak sebaiknya diputuskan secara terburu-buru. Seluruh pemangku kepentingan perlu membicarakannya agar tujuan penyederhanaan sistem kepartaian dapat berjalan tanpa mengorbankan prinsip keterwakilan rakyat.

Pengaturan PT selama ini selalu berada di persimpangan dua kepentingan. Di satu sisi, ambang batas dipandang dapat membantu membentuk komposisi parlemen yang lebih ringkas dan memudahkan pembentukan dukungan politik bagi pemerintahan. Di sisi lain, angka yang terlalu tinggi berpotensi membuat suara untuk partai tertentu tidak terwakili di DPR.

Karena alasan itu, PKB meminta pembahasan tidak berhenti pada kesepakatan angka. Perlu ada pengkajian mengenai konsekuensi dari setiap pilihan, termasuk mekanisme turunan yang dapat mengurangi suara terbuang dalam pemilu.

Terbuka untuk Pilihan Lain

Walaupun dapat menerima PT 5 persen, PKB tidak menutup ruang bagi alternatif lain. Cak Udin menyebut desain ambang batas harus mendukung penguatan sistem presidensial, mempertegas representasi rakyat, serta menghasilkan stabilitas politik yang dapat diandalkan.

“PKB terbuka terhadap opsi-opsi lain sepanjang hal itu untuk menguatkan sistem politik presidensial dan meneguhkan representasi rakyat,” tuturnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mendengar pandangan dari beragam kelompok masyarakat. Keterlibatan publik diperlukan karena perubahan ketentuan pemilu bukan hanya menyangkut kepentingan partai politik, tetapi juga menentukan seberapa besar suara warga dapat tersalurkan melalui parlemen.

Dengan demikian, pembahasan PT 5 persen diperkirakan tidak hanya akan berkutat pada persetujuan antarpartai. Perdebatan juga akan menyentuh pertanyaan yang lebih luas: bagaimana menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan hak pemilih untuk memperoleh representasi politik.

Ketua Umum Partai Koalisi Bahas RUU Pemilu

Pembicaraan mengenai ambang batas parlemen mengemuka setelah sejumlah ketua umum partai politik dalam koalisi pemerintah mengadakan pertemuan. Salah satu agenda yang dibahas ialah rancangan undang-undang Pemilu, termasuk pengaturan mengenai parliamentary threshold.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengonfirmasi pertemuan tersebut. Gerindra dalam forum itu diwakili oleh Ketua Harian Sufmi Dasco Ahmad. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan sejumlah hal yang dinilai perlu dimasukkan dalam pembahasan undang-undang pemilu.

“Kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul,” kata Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sugiono menyebut terdapat titik temu terkait usulan ambang batas 5 persen. Namun, ia menegaskan tidak berbicara atas nama seluruh partai yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Gerindra sepakat soal PT 5%,” ujar Sugiono.

Ia menambahkan bahwa Golkar dan PKS sebelumnya juga telah menyampaikan pandangan yang sejalan mengenai angka tersebut. Kesepahaman di antara sejumlah partai ini menandai awal pembahasan politik yang lebih luas menjelang penyusunan RUU Pemilu.

Bagi pemilih, isu parliamentary threshold penting untuk diperhatikan karena menentukan syarat minimal perolehan suara nasional yang harus dicapai partai agar dapat memperoleh kursi DPR. Ketentuan ini tidak menentukan siapa yang boleh memilih, tetapi memengaruhi apakah suara yang diberikan kepada sebuah partai dapat berujung pada kursi parlemen.

PKB melalui Cak Udin menegaskan bahwa penyederhanaan partai di parlemen tetap harus berjalan bersama perlindungan terhadap suara rakyat. Karena itu, angka 5 persen masih akan memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai langkah-langkah untuk menekan potensi suara yang tidak terkonversi menjadi representasi politik.