Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Bayar Mahal untuk Beras yang Tidak Layak: Ketika Regulator Gagal Menjaga Piring 290 Juta Warga

Ceritaberkat.com – Setiap pagi, hampir 290 juta orang di Indonesia membuka kulkas atau menyalakan kompor untuk menyiapkan nasi. Beras bukan sekadar komoditas; ia adalah tulang punggung pangan nasional yang menopang sekitar 98 persen rumah tangga. Dengan tingkat konsumsi mencapai sekitar 186 kilogram per kapita per tahun, Indonesia termasuk negara dengan ketergantungan tertinggi pada beras di dunia. Namun, di balik angka-angka konsumsi itu tersimpan persoalan yang berulang tanpa akhir: mutu yang dipalsukan, harga yang digoreng, dan mekanisme pasar yang kabur.

Temuan Laboratorium: 90 Persen Beras Fortifikasi Gagal Standar

Di forum Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR pada 1 September 2026, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengguncang kepercayaan publik. Empat laboratorium independen menguji sampel beras fortifikasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen sampel tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Beras fortifikasi sendiri merupakan produk yang ditambahkan zat gizi mikro—vitamin dan mineral esensial—melalui proses teknologi pangan agar kandungan nutrisinya lebih lengkap dibanding beras biasa. Tujuannya jelas: memperkuat asupan gizi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, label fortifikasi justru menjadi celah untuk menaikkan harga tanpa memberikan manfaat gizi yang dijanjikan.

Dari 28 merek yang diperiksa, 27 di antaranya berstatus TMS, alias Tidak Memenuhi Syarat. Satu-satunya merek yang lolos pun tidak cukup untuk menenangkan kekhawatiran, mengingat skala distribusi produk tersebut di pasar nasional.

Selisih Harga yang Mencapai Rp 9.695 per Kilogram

Bapanas mencatat harga jual beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat rata-rata berada di angka Rp 23.385 per kilogram. Sebagai pembanding, harga beras biasa di pasar yang sama tercatat Rp 13.689 per kilogram. Selisihnya mencapai sekitar Rp 9.695 per kilogram—artinya konsumen membayar premium hampir 70 persen lebih mahal untuk produk yang secara gizi tidak berbeda dari beras biasa.

Dengan asumsi konsumsi nasional sebesar 9,2 juta ton per tahun, potensi kerugian konsumen akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 89,19 triliun. Angka tersebut bukan sekadar statistik; ia mewakili uang yang seharusnya kembali ke kantong rumah tangga, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga pangan.

Kelangkaan dan Tekanan di Jaringan Ritel

Baru sehari setelah pengungkapan masalah beras fortifikasi, isu lain muncul. Pada Rabu, 2 September 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta Perum Bulog segera memasok beras ke jaringan ritel modern. Alasannya: terjadi kelangkaan beras kemasan 5 kilogram di pekan pertama September. Kementerian Perdagangan menyatakan terus berkoordinasi dengan Bulog serta asosiasi peritel untuk menstabilkan pasokan.

Kelangkaan sesaat semacam ini bukan peristiwa tunggal. Ia kerap muncul di musim-musim tertentu dan diperparah oleh spekulasi di tingkat distribusi. Ketika pasokan menipis, harga melonjak, dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan.

Daftar Masalah yang Berulang Tanpa Akhir

Bagi masyarakat umum, pola masalah pangan beras terasa seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Ketidakjelasan mekanisme penetapan harga gabah di tingkat petani, fluktuasi harga eceran yang tajam, kasus beras oplosan, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), hingga berbagai bentuk manipulasi mutu—semuanya muncul bergantian atau bersamaan, menciptakan persepsi bahwa negara tidak mampu mengawal rantai pasok pangan pokoknya sendiri.

Dampaknya tidak berhenti di meja makan konsumen. Petani padi sawah mengalami stagnasi kesejahteraan karena harga gabah yang tidak transparan. Pemilik penggilingan padi, operator logistik, hingga pedagang eceran turut menanggung kerugian akibat ketidakpastian kebijakan dan praktik kecurangan di hulu rantai pasok.

Arsitektur Regulasi yang Ada, Tapi Tidak Cukup

Indonesia sebenarnya memiliki kerangka institusional yang cukup lengkap untuk mengelola pangan. Bapanas berfungsi sebagai regulator kebijakan pangan. Perum Bulog berperan sebagai operator pelaksana logistik dan cadangan beras nasional. Di atas keduanya, terdapat kementerian koordinator bidang pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Satuan Tugas Pangan Polri yang bertugas menindak pelanggaran.

Kehadiran sejumlah lembaga ini seharusnya menjamin pengawasan berlapis. Namun, fakta bahwa manipulasi mutu dan harga masih terjadi secara sistematis menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga belum berjalan efektif, atau bahwa tekanan dari kelompok kepentingan—yang kerap disebut mafia pangan—masih mampu menembus celah regulasi.

Kewajiban Moral yang Tidak Bisa Ditawar

Menyediakan pangan pokok dengan mutu yang layak, higienis, dan harga yang wajar bukan sekadar kebijakan teknis. Ia merupakan kewajiban moral negara terhadap warganya. Ketika beras—makanan yang menopang hampir seluruh rumah tangga—dibiarkan menjadi medan permainan harga dan mutu, negara telah mengkhianati kontrak sosial paling dasar: menjamin keselamatan pangan rakyatnya.

Menjaga dan melindungi bahan makanan pokok dari manipulasi mutu dan harga harus diterima sebagai kewajiban mutlak. Mafia pangan tidak boleh diberi akses untuk melakukan manipulasi.

Selama narasi tentang rente pangan dan kecurangan di rantai distribusi masih berulang setiap tahun, pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi “apa yang salah dengan regulasi?”, melainkan “mengapa negara belum menjadikan pemberantasan manipulasi pangan sebagai prioritas absolut yang tidak bisa dinegosikan?” Selama jawaban atas pertanyaan itu belum diberikan secara konkret—melalui penegakan hukum yang konsisten, transparansi data mutu, dan sanksi yang benar-benar menyakitkan bagi pelaku—piring makan 290 juta warga akan terus menjadi arena permainan yang tidak mereka minta.