Menakar Desain Pemisahan Pemilu

Desain Pemilu Indonesia: Antara Putusan Hakim dan Kebutuhan Teknis Penyelenggaraan

Ceritaberkat.com – Sistem pemilihan umum di Indonesia nyaris tidak pernah stabil. Sejak rakyat pertama kali diberi hak memilih secara langsung, arsitektur pemilu terus berubah-ubah, dan setiap kali perubahan itu terjadi, dalih konstitusionalnya pun berganti rupa. Pola yang muncul jelas: dorongan utama untuk mengubah model pemilu hampir selalu berawal dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi, bukan dari ruang sidang paripurna DPR. Fenomena ini bukan sekadar catatan sejarah administratif, melainkan menyentuh inti pembagian kekuasaan dalam negara hukum.

Jejak Sejarah: Dari Pemisahan Menuju Keserentakan

Untuk memahami posisi saat ini, perlu ditelusuri bagaimana desain pemilu Indonesia berevolusi dalam tiga fase besar. Fase pertama mencakup Pemilu 2004, 2009, dan 2014, ketika pemilihan presiden dan wakil presiden dijalankan secara terpisah dari pemilihan anggota legislatif di tingkat nasional maupun daerah. Setelah putaran nasional selesai, pemilihan kepala daerah baru dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda, mengikuti berakhirnya masa jabatan masing-masing pejabat terpilih.

Fase kedua dimulai pada 2019 dan berlanjut ke 2024. Pada dua siklus tersebut, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden digabungkan dalam satu hari pemungutan suara. Pemilihan kepala daerah tetap berjalan dalam tiga tahap terpisah, menyesuaikan akhir masa jabatan. Namun pada 2024, seluruh komponen pemilu—legislatif, eksekutif nasional, hingga eksekutif daerah—untuk pertama kalinya terlaksana secara serentak dalam satu tahun kalender.

Fase ketiga dipicu oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini menggeser wacana dari sekadar “keserentakan” menjadi pembedaan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam praktiknya, pemilihan anggota DPR RI dan DPD RI akan diserentakkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, sedangkan pemilihan DPRD Provinsi, Kabupaten, atau Kota akan diserentakkan dengan pemilihan kepala daerah beserta wakilnya. Bagi kalangan yang memandang putusan MK bersifat final dan mengikat, skema ini dijadwalkan mulai berlaku pada Pemilu 2029 dan seterusnya.

Gesekan Konstitusional: Pasal 22E dan Kedaulatan Legislasi

Di balik euforia teknis keserentakan, terdapat persoalan konstitusional yang tidak bisa diabaikan. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Rumusan ini menyiratkan satu siklus waktu yang seragam, bukan pemisahan temporal antara pemilu nasional dan lokal.

Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi sendiri pernah menegaskan bahwa kewenangan menentukan sistem pemilu seharusnya berada di tangan pembentuk undang-undang. Ketika lembaga peradilan justru menjadi pemicu utama perubahan arsitektur pemilu, muncul pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan yudisial dalam desain institusional demokrasi. Dalam kerangka checks and balances yang diamanatkan UUD 1945, Presiden, DPR RI, dan Mahkamah Konstitusi masing-masing memegang kekuasaan dan wewenang yang berbeda. Mendebat mana yang paling supreme adalah perdebatan klasik yang tak pernah usai, tetapi setidaknya perlu diakui bahwa setiap pergeseran desain pemilu membawa konsekuensi konstitusional yang berbeda-beda.

Argumen Pemisahan: Skala, Biaya, dan Diferensiasi Politik

Sebagai anggota DPR RI yang memegang kekuasaan legislatif, posisi yang saya pegang tegas: pemilu Indonesia memang harus dipisah. Pertimbangannya bukan semata-mata ideologis, melainkan berangkat dari realitas geografis dan administratif. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke, jumlah pemilih mencapai ratusan juta jiwa, dan struktur pemerintahan bertingkat—provinsi, kabupaten, kota—masing-masing memiliki kewenangan yang terdesentralisasi. Menyelenggarakan seluruh pemilu dalam satu hari dan satu kerangka waktu menuntut kapasitas logistik, keamanan, dan pengawasan yang jauh melampaui kemampuan teknis penyelenggara saat ini.

Dimensi biaya juga tidak bisa diabaikan. Ketika seluruh pemilu digabung, anggaran penyelenggaraan membengkak secara signifikan. Namun yang lebih krusial adalah dampak politiknya. Jika pemilihan legislatif diserentakkan dengan pemilihan presiden, publik cenderung hanya memperbincangkan figur dan program presiden terpilih. Diferensiasi antarpartai politik menjadi kabur. Fokus masyarakat sebelum, selama, dan sesudah pemilu terkonsentrasi pada satu arena: pemilihan eksekutif nasional. Partai politik yang seharusnya menjadi pranata konstitusi dengan fungsi lebih luas—bukan sekadar pengawas presiden—kehilangan ruang artikulasinya.

UUD 1945 menempatkan partai politik sebagai pranata konstitusi dengan maksud yang lebih luas, tidak sekadar sebagai pengawas presiden dan wakil presiden, melainkan juga mengharapkan DPR RI berada dalam posisi setara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Model presidensialisme yang terkonsentrasi pada satu figur eksekutif bukan desain yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung pun memerlukan ruang politik tersendiri agar akuntabilitas lokal tidak tenggelam dalam bayang-bayang politik nasional.

Model Alternatif dan Kebutuhan Diskusi Terbuka

Jika diberi ruang untuk merancang ulang, pilihan yang paling rasional adalah memisahkan pemilihan legislatif dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah putaran legislatif selesai, baru dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak. Skema ini menjaga diferensiasi politik, mengurangi beban teknis penyelenggaraan, dan memberi ruang bagi partai untuk memperjuangkan agenda legislatif secara mandiri.

Diskusi mengenai model dan sistem pemilu harus dibuka seluas-luasnya. Ia tidak boleh dikurung hanya pada Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang membahas skema “lima kotak”, atau pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Kedua putusan itu memang menjadi titik tolak wacana, tetapi bukan batasnya.

Khusus bagi Presiden dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, ruang deliberasi harus dibuka lebar terhadap berbagai alternatif terbaik. Setiap opsi—baik keserentakan penuh, pemisahan parsial, maupun model bertahap—perlu diuji secara terbuka terhadap parameter konstitusional, kapasitas teknis penyelenggara, dan kebutuhan diferensiasi politik rakyat. Tanpa deliberasi semacam itu, Indonesia akan terus terjebak dalam siklus trial and error yang dipicu dari luar lembaga legislatif, dan rakyat kehilangan haknya untuk menentukan bentuk demokrasi yang paling sesuai dengan skala dan kompleksitas negaranya.