Rano Karno: Jakarta Harus Jadi Kota Tempat Orang Berpendapat Tanpa Rasa Takut
Table of Contents
Rano Karno: Jakarta Kota Bebas Takut Berpendapat
Rano Karno – Wakil Gubernur Jakarta kembali menegaskan komitmen untuk menjadikan ibu kota sebagai ruang aman bagi demokrasi. Politikus PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya kebebasan warga dalam berkumpul dan menyampaikan aspirasi tanpa dihantui rasa takut. Pernyataan ini hadir dalam konteks yang lebih luas mengenai masa depan kota metropolitan.
Komitmen tersebut diungkapkan saat membuka acara kuliah umum bertajuk “Jalan Buntu Reformasi”. Kegiatan berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 18 Juli 2026. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan tiga dekade peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli.
Komitmen yang Tidak Mudah Dijalankan
Sosok yang akrab disapa Bang Doel mengakui bahwa pernyataannya terdengar sederhana, namun implementasinya memerlukan usaha lebih. Ia menegaskan bahwa Jakarta harus terus menjadi kota di mana masyarakat memiliki kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan berbeda pendapat tanpa rasa takut. Hal ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan berdemokrasi di ibu kota.
“Sebagai Wakil Gubernur, komitmen saya sederhana untuk diucapkan, tapi tidak mudah dijalankan. Satu, Jakarta tetap menjadi kota di mana orang boleh berkumpul, berpendapat, dan berbeda tanpa takut,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Menurutnya, ruang publik di Jakarta, termasuk lingkungan kampus, harus senantiasa terbuka untuk diskusi dan kritik. Hal ini berlaku bahkan ketika kritik tersebut ditujukan langsung kepada pemerintah daerah. Ia percaya bahwa keterbukaan terhadap masukan merupakan ciri kota yang sehat.
“Kampus ke kampus, ruang-ruang publik kota harus tetap terbuka untuk forum seperti hari ini. Termasuk ketika isinya mengkritik kami (pemerintah),” tuturnya.
Utang Budi kepada Pejuang Kudatuli
Politikus tersebut mengungkapkan adanya ikatan emosional dan rasa berutang budi terhadap para pejuang peristiwa 27 Juli 1996. Ia menyadari bahwa perjalanan karir politiknya berjalan di atas fondasi yang dibangun oleh pengorbanan para korban Kudatuli. Meskipun bukan korban langsung, ia merasa memiliki tanggung jawab moral.
“Saya bukan korban Kudatuli, saya tidak berhak memakai penderitaan sebagai jubah. Tapi justru karena itu saya merasa berutang. Demokrasi yang memungkinkan seorang seniman dipilih rakyat, dibayar dengan tubuh orang-orang yang bertahan di (Jalan) Diponegoro,” ungkap Rano.
Ia menjelaskan bahwa peristiwa Kudatuli bukan sekadar kenangan masa lalu, melainkan tugas yang masih belum tuntas. Aspek penting yang perlu diselesaikan adalah pengakuan negara serta keadilan bagi keluarga para korban. Selama masalah hukum belum selesai dan korban belum mendapat pengakuan penuh, maka peringatan tahunan hanya bersifat simbolis.
“Kuda Tuli belum selesai. Selama kasus ini belum dituntaskan secara hukum, selama korban dan keluarganya belum mendapat pengakuan penuh dari negara, maka peringatan tahunan kita baru setelah jalan ini. Dan hutang itu tidak lunas dengan hanya karangan bunga,” sebutnya.
Reformasi dan Tantangan Oligarki
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti kondisi reformasi yang saat ini dinilai banyak pakar mengalami jalan buntu. Penguatan oligarki dan menyempitnya ruang sipil menjadi tantangan utama. Alih-alih bersikap defensif, ia mengajak jajaran pemerintahan untuk mencari solusi melalui kebijakan yang manusiawi.
“Sebagai orang yang berada di dalam pemerintahan, kebiasaan buruk kami adalah defensif, sedikit-dikitnya menjawab kritik dengan daftar prestasi. Hari ini saya tidak mau begitu,” imbuh Rano.
Ia kemudian membuat analogi antara kebijakan Jakarta dengan karakter Si Doel yang diperankannya selama ini. Si Doel dianggap sebagai representasi rakyat kecil yang kerap terpinggirkan oleh proses pembangunan. Karakter ini mencerminkan perjuangan orang-orang biasa yang tetap percaya pada nilai-nilai dasar.
“30 tahun lebih saya memerankan anak Betawi yang sekolah menjadi insinyur sambil narik oplet. Dulu saya kira itu cuma cerita keluarga, makin tua saya makin sadar Si Doel itu cerita politik,” cerita Rano.
Menurutnya, Si Doel menggambarkan cerita orang kecil yang tanahnya digusur dan hidupnya dipinggirkan pembangunan, namun tetap percaya bahwa pendidikan, kerja keras, dan harga diri bisa mengubah nasib. Ia menekankan bahwa pihaknya selalu memperhatikan warga kecil dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Si Doel tidak boleh hanya jadi tontonan, di
